visitaaponce.com

AKSELERASI program pengendalian inflasi pangan terus didorong melalui penguatan sinergi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) di berbagai wilayah. Bank Indonesia Bersama Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Nusa Tenggara Timur (NTT) menunjukkan komitmen tersebut melalui gelaran GNPIP NTT yang digelar di Kabupaten Sumba Timur.

Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia Nusa Tenggara Timur, Donny Heatubun, mengatakan, sinergi GNPIP dilaksanakan untuk menggaungkan langkah-langkah pengendalian inflasi secara lebih masif dan terstruktur, dengan melibatkan banyak pihak. Dengan begitu, diharapkan pengendalian harga bisa berjalan dengan baik.

"Kegiatan ini melalui kerjasama antar daerah (KAD), digital farming, urban farming dan inovasi lainnya dalam bidang pertanian dan komunikasi untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi di wilayah NTT," ujar Heatubun di Kupang, NTT, Sabtu (15/7).

Baca juga: Bapanas Minta Pemda Tambah Anggaran untuk Ketahanan Pangan

Adapun penguatan GNPIP NTT 2023 mengusung tema Sinergi dan Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Kerjasama Antar Daerah (KAD) Terintegrasi, Hilirisasi Pangan, dan Digitalisasi Rantai Pasok.

Menurut Heatubun, tema itu dipilih dengan melihat peran strategis KAD, hilirisasi, dan digitalisasi terkait pangan di daerah dalam pengendalian harga dan menciptakan ketahanan pangan ke depan.

Baca juga: Pemerintah Buat Skema Pendanaan untuk Cadangan Pangan

Penguatan kelembagaan melalui KAD tidak hanya bertujuan untuk ketahanan pangan dan kestabilan harga, namun juga bertujuan untuk meningkatkan perekonomian daerah dan nasional.

Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia, Destry Damayanti menekankan bahwa terdapat empat hal utama yang menjadi perhatian dalam pengendalian inflasi, yaitu, adalah ketahanan pangan, ketahanan energi, serta sumber daya alam (SDA) dan digitalisasi.

Salah satu faktor penyebab tingginya inflasi di negara-negara maju seperti yang terjadi saat ini adalah karena kurangnya ketahananan pangan dan energi. Mereka juga memiliki keterbatasan SDA dan hanya unggul dalam kekuatan digital.

Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat pun memastikan bahwa pemerintah bersama TPID dan seluruh stakeholders mendukung upaya stabilisasi harga dan senantiasa bersinergi untuk menjaga terkendalinya inflasi pangan. Hal tersebut menurut Viktor membutuhkan strong partnership dan komitmen seluruh elemen terkait di dalam negeri.

"Dalam upaya pengendalian inflasi pangan, diperlukan implementasi kebijakan riil yang bisa dirasakan langsung oleh para petani dan peternak," tutur Viktor.

GNPIP Provinsi NTT diwujudkan melalui implementasi 4 program unggulan, yaitu penguatan klaster ketahanan pangan, Business Matching kepada akses keuangan, Penguatan digitalisasi, dan penguatan kelembagaan.

Untuk penguatan klaster ketahanan pangan, terdiri dari peluncuran BUMD Pangan Kota Kupang, gerakan urban farming Provinsi NTT, dan Penyerahan Program Sosial Bank Indonesia (PSBI).

Kemudian, Business Matching dilakukan dengan memberi akses keuangan. Itu ditandai dengan penyerahan Kredit Mikro Merdeka dari BPD NTT kepada kelompok tani.

Selanjutnya, penguatan digitalisasi yang meliputi launching aplikasi SKPB SiKePangMas (Sistem Kesiapsiagaan Pertanian dan Bencana) Kabupaten Sumba Timur dan digitalisasi pasar utama Kota Kupang berupa pemasangan running text atau display harga di tiga pasar utama Kota Kupang (Pasar Inpres Naikoten, Pasar Oebobo, dan Pasar Oeba).

Sedangkan penguatan kelembagaan dilakuakn dalam bentuk sinergi optimalisasi gerakan operasi pasar murah bersubsidi dengan skema Subsidi Ongkos Angkut (SOA) di Kabupaten Sumba Timur dan Kabupaten Sikka sebagai kota IHK NTT bersama Perum Bulog, penandatanganan kesepakatan Kerjasama Antar Daerah (KAD), dan deklarasi komitmen pengendalian inflasi kabupaten/kota Provinsi NTT.

"Keempat program unggulan tersebut diharapkan akan mengakselerasi terbentuknya ketahanan pangan daerah dan nasional, serta berkontribusi pada pengendalian inflasi pangan." tandas Viktor. (Z-11)