visitaaponce.com

Serapan Anggaran Meningkat, BSKDN Kemendagri Siapkan Kerja Sama TIngkatkan Tata Kelola Pemda

Serapan Anggaran Meningkat, BSKDN Kemendagri Siapkan Kerja Sama TIngkatkan Tata Kelola Pemda
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo di Rapat Evaluasi Kinerja dan Anggaran BSKDN(Dok. BSKDN Kemendagri)

KEPALA Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Yusharto Huntoyungo mengimbau jajaranya untuk tetap memprioritaskan kegiatan berbasis kepentingan masyarakat. Hal itu sejalan dengan realisasi anggaran yang terus meningkat. 

Dia mengungkapkan, per 1 Agustus 2023, realisasi anggaran BSKDN menempati posisi ketiga dari sebelas komponen Kemendagri dengan capaian 60,6 persen dari total anggaran sebesar Rp53 miliar. Dia berharap realisasi tersebut dapat terus meningkat hingga akhir tahun nanti.

"Ritmenya perlu kita pertahankan ampai akhir tahun, kalau berdasarkan lampiran 3 DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) kami menyampaikan penghargaan dan terima kasih karena sudah memenuhi atau kinerjanya boleh dikatakan lebih baik dibandingkan tahun anggaran sebelumnya," ungkapnya.

Baca juga : Kemendagri Gandeng BSSN dan INAFIS Polri, Tinjau Data Center BP Batam

Selain memperhatikan realisasi anggaran, Yusharto mengimbau jajarannya untuk memastikan kegiatan BSKDN memiliki nilai kebermanfaatan yang jelas untuk masyarakat luas. 

"Yang berikutnya, yang berkaitan dengan kinerja, jumlah uang yang dipercayakan pada kita (BSKDN) sebesar Rp53 miliar ini harus kita pertanggungjawabkan dalam bentuk kegiatan yang benar-benar kita bisa deliver kepada penerima manfaat dari keberadaan BSKDN," ujarnya. 

Baca juga : BSKDN Tutup Pelaporan Data Inovasi Daerah 2023, 27.111 Inovasi Daerah Berhasil Terhimpun

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto menyampaikan upaya meningkatkan realiasi kegiatan kerja sama dengan sejumlah pihak. Misalnya kerja sama BSKDN dengan United States Agency for International Development (USAID) dengan program melingkupi Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat (ERAT) yang ditargetkan selesai pada Agustus 2023. 

Kerja sama tersebut terkait pengembangan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD) yang merupakan indeks komposit untuk mengukur efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

"Kami yakin dengan manajemen berikut kepemimpinan yang ada saat ini, saya yakin kegiatan ini (penyempurnaan ITKPD) dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Tetap dipantau terus, realisasi akhirnya seperti apa lalu begitu kita akan terima sebagai hasil pekerjaan tahu 2023, diskusikan pada bagian perencanaan (terkait) tindak lanjut di tahun 2024 nanti," tegasnya. (Z-5)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Ghani Nurcahyadi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat