visitaaponce.com

OMBUDSMAN Republik Indonesia menemukan sedikitnya 5 permasalahan dalam program pupuk bersubsidi. Hal itu terungkap dalam Workshop Transformasi Kebijakan Pupuk Bersubsidi yang digelar Ombudsman RI bekerjasama dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI), di Hotel Lorin Sentul, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Kamis (3/8).

Seperti dipaparkan Wakil Ketua Ombudsman RI Bobby Hamzar Rafinus, program pupuk bersubsidi merupakan program strategis pemerintah yang langsung menyentuh kepada masyarakat petani kita. Pun demikian manfaatnya sangat dirasakan untuk membantu kebutuhan petani dalam menekan biaya produksi pertaniannya dan diharapkan sekaligus dapat meningkatkan produktivitas pertanian kita. Menurutnya, keberhasilan program pupuk bersubsidi ini sangat ditentukan oleh kinerja Kementan.

"Kita memberikan apresiasi kepada Kementerian Pertanian melalui Menteri Pertanian, karena program ini terus berlanjut sampai saat ini setelah kurang lebih telah berjalan selama hampir 40 tahun," katanya.

Baca juga: Mentan Minta Akses Pupuk Dipermudah untuk Para Petani

Ombudsman RI, lanjutnya, hadir untuk menjembatani kepentingan pemerintah dan kepentingan publik dalam penyelenggaraan pelayanan pupuk bersubsidi. Dia menyebut, Ombudsman dalam 2 (dua) tahun terakhir cukup intens dalam melakukan pengawasan program pupuk bersubsidi.

Di tahun 2021, Ombudsman melakukan kajian sistemik tentang Pencegahan Maladministrasi dalam tata kelola pupuk bersubsidi. Ruang lingkup yang dikaji dari hulu ke hilir, berangkat dari isu kriteria petani penerima pupuk subsidi, pendataan, pengadaan, penyaluran hingga pengawasan.

Baca juga: Mentan Sebut Kekurangan Beras Akibat El Nino Diperkirakan Mencapai 300 Ribu Ton

Kemudian di tahun 2022, Ombudsman telah melakukan investigasi atas prakarsa sendiri (IAPS) tentang maladministrasi dalam pendataan dan penebusan pupuk bersubsidi menggunakan Kartu Tani. Ruang lingkup yang diperiksa fokus pada isu pendataan dan penebusan.

Berdasarkan hasil kajian/investigasi Ombudsman, ada 5 pokok permasalahan yang ditemukan dalam program pupuk bersubsidi. Pertama, permasalahan tujuan kebijakan pupuk bersubsidi yang dirasa belum jelas dan tepat tujuan. Kedua, permasalahan kriteria petani penerima pupuk bersubsidi yang dirasa belum jelas dan tepat sasaran.

Ketiga, permasalahan pendataan yang tidak kunjung menghadirkan data yang akurat. Kemudian keempat permasalahan penyaluran yang kerap memunculkan isu tidak tepat sasaran, kurang dan langka. Dan kelima, permasalahan desain perencanaan anggaran yang tidak merata pada setiap dukungan program pupuk bersubsidi.

Dia mengatakan, terhadap berbagai permasalahan yang ada dalam tata kelola pupuk bersubsidi tersebut, Ombudsman tentunya memberikan perhatian secara khusus guna mendorong perbaikan dan transformasi dalam kebijakan pupuk bersubsidi. Hal ini dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pertanian.

"Saya menyambut baik dan mengapresiasi atas kerjasama para pihak dalam penyelenggaraan Workshop ini dengan mengundang seluruh unsur, mulai dari K/L di pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, Himbara, akademisi, pengamat dan organisasi masyarakat pada isu-isu pertanian," katanya.

Kegiatan tersebut akan menjadi momentum yang penting untuk semua dalam rangka mendorong perbaikan dan transformasi kebijakan pupuk bersubsidi. Selain itu juga memperkuat koordinasi dan membangun sinergi yang lebih baik antar-stakeholders dalam kebijakan pupuk bersubsidi.

"Selain itu, tentunya menjadi harapan bagi kita semua, semoga tata kelola pupuk Bersubsidi semakin lebih baik ke depannya dan petani kecil di Indonesia mendapat perlindungan atas hak-haknya dalam memperoleh pupuk bersubsidi,"tutupnya.

Hadir dalam pembukaan workshop tersebut Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) yang didampingi para dirjen, sekjen dan kepala balai di Kementan. Hadir juga Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi.

Rapat Koordinasi

Mentan SYL mengatakan, bahwa pada hari itu, pihaknya bersama Ombudsman, Pupuk indonesia dan berbagai pakar-pakar perguruan tinggi, secara khusus melakukan koordinasi terkait dengan mengimplementasi pupuk bersubsidi secara lebih baik, lebih cepat dan lebih akurat.

"Dari rapat koordinasi ini, kita berharap memperbaiki salah satunya adalah struktur yang menangani ini secara bersama. Koordinasi secara struktural dan koordinasi lintas kelembagaan, termasuk dengan Pupuk Indonesia, kehadiran Ombudsman di semua daerah. Tentu saja semua pihak yang bersentuhan dengan pupuk," ungkapnya.

Yang kedua, lanjut SYL, berharap akurasi dari agenda aksi yang dilakukan pihaknya, didahului dengan data akurat menjadi bagian- bagian penting.

"Ini tentu kita berharap kita menemukan sistem yang lebih akurat. Dengan demikian dari jauh- jauh hari kita sudah tahu seberapa besar orang orang di setiap daerah yang harus tersentuh pupuk subsidi. Karena pupuk subsidi tidak seluruhnya petani mendapatkan itu. Ada kriteria dan syarat -syarat tertentu," paparnya lagi.

Yang ketiga, dengan SOP yang memang sudah ada,i harus dimantapkan, termasuk SOP itu adalah bagaimana kios- kios terdepan dapat dikendalikan digital sistem.

Dia mengingatkan bahwa masalah pupuk ini menjadi sangat penting karena ini berkait dengan produktivitas, terutama padi yang kita butuhkan. Saat ini Indonesia, dunia menghadapi perubahan iklim, hadapi el nino, menghadapi krisis pangan dunia.

"Oleh karena itu, masalah pupuk menjadi salah satu sandaran kita, agar bisa berjalan lebih masif, lebih tepat dan lebih akurat di lapangan,"tutup SYL.

Di tempat yang sama Direktur Utama PT Pupuk Indonesia Rahmad Pribadi menjelaskan Pupuk Indonesia ini memiliki kapasitas produksi sebesar 13,9 juta ton. Dan memiliki fasilitas distribusi yang cukup lengkap.

Pupuk Indonesia memiliki gudang sekitar 650 gudang dengan total kapasitas mendekati 3 juta ton. Dan memiliki distributor sekitar 6000-an dan total kios di bawah koordinasinya lebih dari 28 ribu.

"Jadi dengan kapasitas sebesar 13,9 juta ton dan fasilitas itu, kami siap untuk mendukung program Kementan dalam meningkatkan produksi pertanian," katanya.

Dia juga mengatakan, workshop yang berjalan selama 3 hari itu adalah momen penting. Pihaknya ingin mendengarkan diskusi- diskusi dan masukan, arahan dari Menteri Pertanian. Bagaimana arah ke depan dan akan seperti apa. Bagaimana pupuk Indonesia bisa meningkatkan perannya dalam mendukung peningkatan produktivitas pertanian sebagaimana yang telah Mentan canangkan.

"Tentu internal kami juga akan melakukan perbaikan- perbaikan. Baik sistem digitalisasi dan hal- hal lainnya. Tadi sudah disinggung oleh Pak Menteri untuk dilihat lagi distribusinya. Mungkin kita punya banyak gudang, kios banyak, distributor banyak, dan logistik lain yang bisa mempercepat penyaluran," pungkasnya. (DD/Z-7)