visitaaponce.com

BADAN Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menjadikan Jawa Tengah sebagai daerah percontohan dalam penerapan good governance.

Pengamat dan Guru Besar Fakultas Ekonomi Bisnis Universitas Diponegoro FX Sugiyanto menjelaskan beberapa indikator yang bisa dicontoh oleh pemerintah daerah maupun instansi lainnya.

"Ketika BPKP menjadikan Jateng selama Ganjar itu jadi Gubernur, saya pikir cukup masuk akal juga. Karena, ada beberapa indikator penting kalau kita bicara (good) governance itu," kata Sugiyanto saat dihubungi, Rabu (13/9).

Baca juga : IPDN Gandeng Pemprov Jateng Tuntaskan Program Prioritas Pembangunan

Di antara indikator utama yang dimaksudkannya adalah partisipasi publik dan respons kepada publik ketika ada berbagai macam keluhan. Termasuk transparansi, ketaatan kepada hukum hingga terkait proses pendemokrasiannya.

Menurut Sugiyanto, dari beberapa indikator penting itu, yang paling menonjol dari penerapan sistem good governance di Pemerintah Provinsi Jawa Tengah adalah soal partisipasi publik dan cara meresponsnya.

"Yang pertama, soal partisipasi. Mungkin yang paling menonjol partisipasi dan respons itu begini: publik itu bisa mengakses langsung melalui kanal-kanal yang disediakan. Ada berbagai macam itu channel (kanal)," katanya.

Baca juga : Ombudsman RI Nilai Standar Pelayanan Publik Sudah Lebih Baik

Salah satu kanal yang disediakan pemerintah daerah setempat adalah portal laporan pengaduan yang diberi nama LaporGub!.

Keberhasilan program itu pun disaksikan langsung oleh Sugiyanto yang kebetulan sedang terlibat dalam riset yang dilakukan tim dari Universitas Diponegoro saat itu.

"Kemudian, untuk partisipasi perencanaan saya juga cukup mengerti, begitu. Jadi, sebetulnya ada cukup banyak indikator yang bisa dilihat, yang bisa dikaji. Dan, (keberhasilan) itu nampak kalau ini data," ujar Sugiyanto.

Baca juga : Tingkatkan Pelayanan Publik, 22 Pemda Teken MoU dengan BSDKN Kemendagri Terapkan Puja Indah

Untuk mencapai keberhasilan itu, dia menyadari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah membutuhkan setidaknya 3-4 tahun pertama. Hal itu dinilai menandakan adanya proses yang cukup sulit.

Namun, Sugiyanto menjamin kerja keras Pemerintah Provinsi Jawa Tengah itu berhasil menjadikan daerahnya memiliki good governance, bahkan dijadikan percontohan.

"Saya jamin efektif karena saya cukup lama mengamati, melakukan kajian-kajian tentang itu. Itu LaporGub dan yang lain, tapi yang paling banyak (andil) itu LaporGub dan itu terdata dengan baik di Kominfo terdata dengan baik," katanya.

Baca juga : BSKDN Kemendagri Jadikan Hasil Uji Coba ITKPD sebagai Bahan Binwas Daerah

Selain itu, Sugiyanto juga menyebutkan program yang bisa dicontoh dari Jawa Tengah adalah e-budgeting dan e-planning. Kemudian, Government Resources Management System (GRMS). 

Sistem tersebut diakui mampu membuat proses perencanaan dan penganggarannya terintegrasi sehingga gubernur dapat melakukan reakolasi anggaran yang tidak perlu dan memfokuskannya untuk pembangunan lain.

Selain dalam proses perencanaan pembangunan daerah, sistem yang diikuti reformasi birokrasi juga diterapkan dalam proses seleksi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagainya. (Z-5)