visitaaponce.com

PEMILU di Indonesia selalu menjadi momen yang dinantikan masyarakat, karena menentukan pergantian kepemimpinan negara. Namun, Pemilu 2024 diwarnai polarisasi dan konflik antar masyarakat yang semakin meningkat. Situasi ini dipicu dukungan dari berbagai pihak, termasuk pihak-pihak terkait dengan calon presiden.

Konflik tidak hanya muncul di antara masyarakat yang mendukung paslon mereka, tetapi juga dipicu upaya yang dianggap tidak etis dalam kampanye. Buzzer bayaran, penyebaran hoaks, dan black campaign menjadi metode yang kerap digunakan untuk meraih dukungan, bahkan jika itu menyebabkan konflik di masyarakat.

Kendati seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) seharusnya tidak terlibat dalam kampanye paslon tertentu, namun nyatanya terjadi keterlibatan ASN, bahkan Presiden Joko Widodo secara terang-terangan memberikan dukungan kepada paslon tertentu. 

Baca juga : Universitas Islam Bandung Kritisi Perilaku Presiden Joko Widodo

Langkah ini menjadi sorotan, terutama ketika Presiden Jokowi membagikan sembako dengan dana APBN setelah memberikan statement dukungan. Tindakan ini dianggap tidak etis oleh beberapa tokoh akademisi di berbagai kampus besar di Indonesia.

Ketua umum Himpunan Mahasiswa Islam canang Sukoharjo Fierdh Abdullah Ali mengeluarkan sembilan poin pernyataan sikap. Pertama mendorong pelaksanaan demokrasi perlu memegang teguh etika dan norma hukum yang berbasis pada Pancasila dan UUD 1945. Hukum bukan hanya sekadar teks, melainkan juga mencakup nilai dan prinsip yang harus dijalankan dengan konsistensi.

Mereka juga mendesak Presiden dan elit politik harus menjadi teladan dalam patuh terhadap hukum dan etika, bukan malah menjadi contoh melanggar etika dengan pernyataan yang tidak sesuai dengan realitas.

Baca juga : Akademisi UIN Sunan Kalijaga Desak Presiden Joko Widodo Jadi Teladan Bawahannya

Himpunan mahasiswa Islam juga mendesak negara, pemerintah, dan aparatnya harus berperan sebagai pengayom, penjaga, dan fasilitator demokrasi yang berintegritas, menjaga jarak yang seimbang dengan kontestan pemilu.

Keempat, mendesak tuntutan agar Presiden Joko Widodo dan seluruh aparatur pemerintahan menghentikan penyalahgunaan kekuasaan, termasuk tidak menggunakan sumber daya negara untuk kepentingan politik praktis, seperti politisasi dan personalisasi bantuan sosial.

Kelima, mengajak masyarakat untuk bersama-sama menjaga kondusifitas, keamanan, dan martabat dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 serta mengawal hasilnya hingga terbentuknya pemerintahan baru sebagai manifestasi kedaulatan rakyat.

Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus

Berikutnya menegaskan pentingnya Pemilu 2024 sebagai institusi demokrasi yang tidak boleh diremehkan, melainkan harus kembali pada esensinya sebagai perwujudan kedaulatan rakyat, dengan menerapkan aturan main yang adil dan transparan serta memberikan ruang partisipasi yang substansial bagi publik.

Mereka juga mendesak penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi selama Pemilu 2024 agar segera ditindaklanjuti, guna menciptakan pemilu yang berintegritas dan memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. 

Dalam konteks pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden Republik Indonesia 2024, pemuda-mahasiswa Indonesia menyerukan agar semua pasangan calon berkomitmen dengan perjuangan pendidikan dan rakyat. Siapapun pasangan yang berkuasa kelak, harus menghentikan kebijakan liberalisasi, komersialisasi, dan privatisasi pendidikan pada pemerintahan rezim jokowi. Wujudkan pendidikan yang ilmiah, demokratis, dan mengabdi kepada rakyat.

Baca juga : Perguruan Filsafat dan Teologi Desak Jokowi Setop Rusak Demokrasi

Terakhir, tindak tegas, adili, dan hukum seberat beratnya para penculik aktivis dan pelaku kekerasan negara yang mengakibatkan korban korban di masa lalu. (RO/Z-3)