visitaaponce.com

SEUSAI mencermati situasi sosial-politik Indonesia akhir-akhir ini, apalagi jelang Pemilu 2024, Sivitas Akademika UIN Sunan Kalijaga menilai banyak perilaku yang bertentangan dengan cita-cita ideal demokrasi, nilai-nilai luhur Pancasila, dan norma agama. Ironisnya, itu dilakukan oleh aparatur negara.

Dalam pernyataan sikap yang dinyatakan di Kampus UIN Sunan Kalijaga Achmad Uzair mengatakan, aparatur negara seharusnya bersikap netral untuk memastikan Pemilu berjalan secara jujur dan adil.

Tapi yang terjadi, justru menunjukkan kecenderungan penggunaan instrumen kekuasaan demi kepentingan politik sesaat, kawan dekat, dan kekerabatan.

Baca juga : Kampus Resah, Kepercayaan Publik ke Jokowi Makin Tergerus

Pemilu sejatinya menjadi ruang transisi kepemimpinan yang deliberatif. Namun dengan mengamati fenomena mutakhir, Pemilu justru mengalami degradasi sebagai ruang transaksional yang intimidatif.

"Aja ketungkul marang kalungguhan, kadonyan kan kemareman (jangan terlena dengan jabatan dan hal-hal yang bersifat duniawi," kata dia mengutip Sunan Kalijaga.

"Kecenderungan ini bukan saja mereduksi insitusi demokrasi sebatas legal-prosedural tanpa substansi, tetapi juga berpotensi melemahkan kepercayaan masyarakat pada negara dan membahayakan integrasi sosial," papar dia.

Baca juga : Koalisi Dosen Universitas Mulawarman Desak Jokowi Hentikan Politik Dinasti

Menyikapi hal tersebut, sivitas akademika UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta menyatakan lima hal.

Pertama, mengingatkan semua pihak untuk bersama-sama menguatkan pakta integritas, menjunjung tinggi spirit konstitusi dan praktik politik yang menguatkan nilai-nilai demokrasi, menjaga kepercayaan publik pada lembaga negara, sistem politik dan menghindari penyalahgunaan kekuasaan.

Kedua, mendesak Presiden RI sebagai kepala negara untuk menjadi teladan etik bagi semua aparat di bawahnya dalam menjaga netralitas dan menjamin proses politik yang sedang berlangsung secara demokratis, tanpa kekerasan (kekerasan fisik maupun psikis), mewujudkan pemilu yang luber langsung, umum, bebas, rahasia), jujur, dan adiil.

Baca juga : Jokowi di Antara Chief dan ‘Thief’ of State

Ketiga, mendukung lembaga-lembaga penyelenggara Pemilu untuk bekerja secara profesional dan imparsial, demi menjaga kepercayaan publik pada institusi demokrasi.

Keempat, menyerukan kepada para kontestan pemilu mulai dari capres-cawapres, calon anggota DPD, DPR-RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota untuk memberi contoh perilaku dan budaya politik yang bersih dan bijak.

Kelima, mendorong terselenggaranya pemilu yang bermartabat, bebas politik uang, menghormati perbedaan pilihan politik, dan menjaga kerukunan serta perdamaian di tengah masyarakat.

Baca juga : Guru Besar dan Dosen Unhas Minta Presiden Jokowi Berada di Koridor Demokrasi yang Benar

Keenam, menyerukan kepada semua masyarakat sipil, termasuk media dan tokoh agama, agar turut berperan memberikan informasi yang berimbang demi terciptanya Pemilu yang berkualitas. (Z-4)