visitaaponce.com

PEMUDA memiliki peran strategis bukan hanya sebagai garda depan kontrol demokrasi, tetapi juga sebagai jembatan untuk merawat kerukunan, keutuhan, dan keakraban warga negara. Salah satunya dengan penguatan literasi politik dan konsolidasi damai.

Sekretaris Daerah Badan Eksekutif Mahasiswa Nusantara (Bemnus) Wilayah Jawa Timur, Daming Laisow mengatakan hal tersebut di sela-sela focus group discussion (FGD) tentang penguatan literasi politik dan konsolidasi damai pasca-Pemilu 2024, di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (28/3).

FGD bertajuk Komitmen Pemuda Dorong Rekonsiliasi dan Konsolidasi Damai Pasca-Pemilu 2024, ini dikemas menjadi dialog interaktif. Hadir sejumlah narasumber, di antaranya Ketua Puskopi Universitas Dr Soetomo, Vieta Imelda Cornelis, dan Koordinator Pemilu Berintegritas, Refi Achmad Zuhair.

Baca juga : Angka Indeks Terus Turun, Demokrasi Indonesia masih Cacat

Menurut Daming, usai pemilu publik dihadapkan pada potensi keterbelahan dan polarisasi. Ia menyebut konflik politik dukungan terus meruncing hingga berimbas pada harmonisasi warganegara dan berbahaya bagi integrasi bangsa.

“Persis pada titik itu, pemuda, milenial dan mahasiswa memiliki peran urgen untuk menjadi perekat keakraban berwarganegara, utamanya pasca-Pemilu 2024. Ruang publik dan ruang digital tak sedikit yang mewartakan narasi perpecahan akibat dukungan politik, pemuda harus tampil untuk meng-counter itu,” katanya.

Daming menambahkan, polarisasi di masyarakat bawah terjadi akibat imbas dari konflik politik kalangan elite atas. Setelah KPU resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, narasi-narasi propagandis terus muncul di ruang-ruang publik hingga maya.

Baca juga : Khatib Salat Jumat Diminta Serukan Pemilu Damai

Meski KPU telah resmi mengumumkan hasil rekapitulasi manual, terang dia, tetapi ketegangan politik justru makin menjadi. Saat ini sengketa Pemilu 2024 dalam proses sidang di Mahkamah Konstitusi (MK). Daming berharap masyarakat dan elite mendinginkan suasana politik dengan cara menyampaikan narasi yang menyejukkan.

“Gugatan sengketa pemilu di MK tentu sesuai dengan prosedur konstitusi. Problemnya, perdebatan tidak produktif dan cenderung agitatif tak perlu terus diproduksi. Proses Pemilu 2024 yang cukup melelahkan selama dua tahun terakhir mestinya didinginkan dengan narasi keceriaan, penerimaan, dan keharmonisan dari para elite.”

Daming menilai rekonsiliasi kebangsaan harus menjadi isu utama yang sedianya terus disampaikan. Rekonsiliasi berusaha menempatkan persatuan dan integritas bangsa di atas kepentingan politik lima tahunan. “Kita harus menyemai dan merajut kembali persaudaraan yang nyaris koyak oleh kepentingan politik. Sebagai bangsa Indonesia, kita perlu menyadari bahwa kita diikat oleh simpul persatuan. Makanya, rekonsiliasi nasional menjadi fardhu ain,” tandasnya. (RO/J-2)