KPK RI dan Kejaksaan Agung RI Diminta Segera Turun Tangan di Maluku Utara
![KPK RI dan Kejaksaan Agung RI Diminta Segera Turun Tangan di Maluku Utara](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/05/d5997d5dbbdbc10b05016673ed297d65.jpg)
TATA kelola keuangan di Pemprov Maluku Utara harus cepat dibenahi. Jika tidak, maka akan berdampak buruk pada pembangunan dan pelayanan publik. Semasa M. Al Yasin Ali menjabat Plt Gubernur dan Salmin Janidi menjabat Plt Sekretaris Daerah (Sekda) Maluku Utara, diduga ada dana Rp372 miliar yang dicairkan tanpa diketahui apa peruntukannya.
Ketika dana sebesar itu dicairkan, Fitriawati Mutalib menjabat Plt Kepala BPKAD Pemprov. Adanya pencairan ini ditemukan oleh tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Maluku Utara yang diketuai Ishak Naser.
Disebutkan bahwa pada awal 2024 anggarkan Pemprov yang terparkir itu sebesar Rp 500 miliar. Tiba-tiba saja pada April 2024 itu dana yang tersisa di rekening kas umum daerah (RKUD) tinggal Rp 128 miliar. Sejauh ini belum diketahui secara jelas untuk apa anggaran sebesar itu dicairkan.
Baca juga : Gubernur Maluku Utara Korupsi Rp2,2 Miliar, KPK Amankan Rp725 Juta
Penjabat Gubernur Maluku Utara Samsuddin Abdul Kadir telah memerintahkan Kepala Inspektorat Nirwan MT Ali untuk melakukan audit internal. Audit pengelolaan keuangan ini dikhususkan masa pemerintahan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur M. Al Yasin Ali. “Saya sudah perintah audit oleh Inspektorat, dan audit keuangan daerah sementara jalan,” kata Samsuddin kepada wartawan, Rabu (22/5) lalu.
Samsudin mengakui bahwa baru-baru ini, Ketua Pansus LKPJ Kepala Daerah Ishak Nasir mengungkapkan pihaknya telah menemukan adanya kejanggalan proses pencairan anggaran puluhan miliar yang tidak jelas peruntukannya. Pencarian itu dilakukan oleh pihak keuangan yang saat itu dijabat Plt Kepala BPKAD Fitriawati Mutalib.
Menurut Ishak, saldo awal yang terparkir di kas daerah sebesar Rp 500 miliar lebih pada awal tahun 2024. Anehnya, hingga April 2024 sisa saldo di rekening kas umum daerah (RKUD) tersisa Rp128 miliar. “Pertanyaannya pengeluaran itu untuk apa. Ini harus diperjelas peruntukannya, karena tidak ada kegiatan pemerintah dalam skala besar di saat APBD 2024 belum siap,” tutupnya. (H-2)
Terkini Lainnya
2 Investor Eropa, BASF dan Eramet Hengkang dari Proyek Nikel di Maluku
Deformasi Lempeng Laut Diduga Penyebab Gempa di Maluku Utara
Gempa Berkekuatan 5,1 Magnitudo Guncang Maluku Utara
Status Gunung Ibu Naik Jadi Awas, Ratusan Warga Dievakuasi
Gunung Ibu di Maluku Utara Naik Level Status dari Siaga ke Awas
KPK Geledah Kantor ESDM PTPS Pemprov Malut Terkait Kasus TPPU Rp100 Miliar Abdul Gani Kasuba
KPK Tetapkan Gubernur Maluku Utara Tersangka Pencucian Uang Rp100 Miliar
Banyak Saksi Kasus TPPU Rp100 Miliar Gubernur Malut yang Kabur
Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba akan Didakwa Terima Suap dan Gratifikasi Lebih dari Rp100 Miliar
Kasus Gubernur Malut Abdul Gani Kasuba Dikembangkan ke TPPU
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap