visitaaponce.com

GUBERNUR Jenderal Jan Pieterszoon Coen mungkin tidak pernah menduga bahwa pelabuhan kecil yang dipilih menjadi pusat ibukota di Hindia Belanda dengan nama Batavia pada 4 Maret 1621 akan menjadi kota sebesar dan sepadat ini. Kota yang kini menjadi Jakarta sebenarnya hanya disiapkan untuk ibukota sementara. Dalam ratusan tahun, Belanda berusaha mencari pengganti ibukota, ternyata tidak pernah mendapatkan gantinya. Sehingga Pemerintah Indonesia pun melanjutkan saja apa yang telah ditetapkan oleh Belanda dengan segala problem yang meliputi kota ini. 

Problem  besar yang selalu menghantui Jakarta dari masa ke masa, satu di antaranya adalah banjir. Banjir dan Jakarta sebenarnya sudah terjadi sejak  ribuan tahun. Bahkan mereka saling bersinergi dan saling mengisi. Dataran Jakarta dari pesisir hingga kawasan Monas sekarang diperkirakan terbentuk dari dataran banjir yang sudah berlangsung sejak lama. Menurut penelitian setiap tahun, sekitar 50 meter terjadi dataran baru di pesisir Jakarta akibat sedimentasi dan banjir yang membawa butiran-butiran pasir dan tanah dari kawasan lebih tinggi. Banjir sudah ada sejak sebelum manusia itu ada. Banjir adalah upaya air untuk pulang ke rumahnya sendiri. Masalahnya adalah ‘rumah air’ sudah direbut oleh manusia dengan mengatas namakan pembangunan dan lain sebagainya. Jadi banjir dan hujan sebenarnya adalah anugerah alam, karena banjir membawa kemakmuran dan kesuburan tanah juga.

Jakarta sebagai kawasan, memang tidak pernah dilepaskan dari musibah banjir. Bahkan Belanda yang menguasai Batavia (Jakarta) hampir 400 tahun tidak pernah berhasil mengatasai banjir Jakarta. Padahal penduduk Jakarta pada waktu itu (1930) masih di bawah 30.000 jiwa dan kota hanya terpusat dari Menteng sampai Kota Lama Batavia (Beos sekarang). Dalam pengendalian banjir, Belanda lebih memfokuskan pada pembangunan kanal. Kanal terakhir yang dibuat adalah kanal banjir Kalimalang dari Manggarai sampai Karet yang saat ini lebih dikenal sebagai kanal barat (1911 – 1919).

Pada masa Orde Lama dibentuk Kopro Banjir yang menghasilkan waduk Melati, waduk Setia Budi, Pluit, Surabaya dan lain-lain. Pada masa 1960-an, waduk-waduk tersebut sangat penting dalam menampung hujan lokal dan sumber air. Tetapi hampir 50 tahun, tidak ada lagi pembangunan waduk baru di dalam kota. Daya tampung waduk pun juga tidak mengalami penambahan secara signifikan. 

Pada masa Orde Baru, banyak hal yang sudah dilakukan untuk pengendalian banjir. Misalnya rencana pembangunan kanal barat dari Karet sampai Kali Angke, tidak berhasil dilakukan karena biaya besar untuk pembebasan tanah dan konflik sosial yang tinggi, kemudian pembangunan dialihkan untuk membuat Cengkareng Drain (1985) dan Cakung Drain dilanjutkan membangun sodetan Kali Sekretaris. Orde Baru juga sudah merencanakan membuat waduk besar untuk membendung Sungai Ciliwung di Depok (1990) tetapi berdasarkan analisis dana dan pertimbangan kerentanan terhadap bencana pembangunan itu diurungkan. 

Mengendalikan Banjir Jabodetabek

Banjir Jakarta sebenarnya polanya tidak pernah berubah. Ada dua level ketika berbicara tentang banjir Jakarta. Pertama adalah air genangan yang disebabkan hujan lokal sehingga air tidak bisa terserap tanah dan tidak bisa mengalir ke badan sungai. Problem ini, sampai sekarang belum berhasil diselesaikan oleh pemerintah. Hampir setiap terjadi hujan besar di Jakarta terjadi genangan. Kedua adalah banjir kiriman dari wilayah hulu. Jika dua kejadian ini terjadi dalam satu waktu maka pasti akan terjadi banjir besar. 

Pertanyaan besarnya adalah, apakah jika normalisasi sungai Ciliwung dan selesainya Waduk Ciawi akan menyelesaikan masalah banjir di wilayah hilirnya? Tentu ini masih belum menjamin, karena masalah air genangan yang ada disetiap wilayah belum selesai. Air belum seluruhnya bisa meresap ke dalam tanah karena kawasan tersebut sudah tertutup rapat oleh bangunan. Masalah hujan lokal mesti dituntaskan. Untuk mengatasi ini perlu keberanian seorang pemimpin untuk tidak popular dalam menata kawasan. Karena penataan permukiman membutuhkan pemikiran dan bisa menimbulkan konflik sosial. Selain itu perlunya desain baru terhadap sistem permukiman di Jabodetabek. Belanda membuat segregasi kampung yang cukup mencolok antara wilayah pribumi dan keturunan. Saat ini pun pembangunan permukiman di Jakarta juga melakukan hal yang sama. Ada kawasan elit, kawasan sederhana hingga miskin, yang semuanya mempunyai kerentanan berbeda-beda ketika terjadi hujan dan banjir. Tentang Waduk Ciawi juga tidak bisa menjamin daerah hilir bebas banjir. Kini tiga belas sungai besar yang melintasi Jakarta mempunyai peran yang hampir sama dalam menyumbang terjadinya banjir. Waduk Ciawi bukan segala-galanya dalam mengendalikan banjir Jabodetabek.  

Untuk itu, ada bagusnya belajar dari kegagalan Belanda, mengendalikan banjir di Jakarta. Dalam pengendalian banjir, Belanda salah memahami unsur geografis. Jakarta dianggap sama dengan Amsterdam. Hal yang sama juga dilakukan oleh Belanda ketika membangun Manhattan. Padahal dataran rendah Jakarta terbentuk dari sedimentasi gunung Salak dan sekitarnya yang berlangsung ribuan tahun sehingga menghasilkan daratan yang sangat datar. Hal itu bisa dilihat dari kontur tanah dari Sarinah, Monas sampai laut. Belanda sebenarnya sudah mempunyai pengalaman pahit dengan adanya kanal-kanal di Batavia. Perpindahan pusat ibukota dari Batavia Bawah (kawasan Kota Tua) ke Weltevreden/Monas (1830-an) disebabkan oleh sedimentasi yang sangat banyak akibatnya air tidak mengalir secara gravitasi dan menjadi sumber penyakit. Sehingga ibukota Hindia Belanda harus dipindahkan ke sebelah selatan yang lebih sehat. Jadi pembangunan kanal disadari betul oleh Belanda sangat tidak tepat. Karena untuk merawat sedimentasi di 13 sungai yang ada di Jakarta saja sebenarnya mereka tidak mampu, untuk apa menambah kanal lagi.

Kesalahan kedua, Belanda terlena tidak memasukkan unsur budaya dan perilaku masyarakat Hindia Belanda yang sangat berbeda dengan perilaku bangsa Eropa. Penduduk Batavia pada masa itu sangat multietnis. Penduduknya datang dari berbagai daerah dengan budaya masing-masing. Orang yang terbiasa tinggal di pinggir-pinggir sungai dan laut pasti mempunyai perbedaan pandangan terhadap sungai dengan orang-orang dari daerah pedalaman dan pegunungan. Jadi perilaku manusia ini sangat penting dalam menentukan keberhasilan pengendalian banjir Jakarta.

Provinsi DKI Jakarta Diperluas?

Diskusi banjir hari ini, sebenarnya tidak relevan lagi kalau hanya berbicara Jakarta karena sudah jelas cakupan banjir melingkupi wilayah yang cukup luas yaitu Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi. Penanggulangan banjir Jakarta tidak akan berhasil tanpa melibatkan wilayah sekitarnya. Pada tahun 2007 ketika terjadi banjir besar di Jakarta, konsep The Greater Jakarta sudah pernah didiskusikan. Inti dari gagasan ini adalah membangun Jakarta dengan menempatkan daerah sekitarnya dalam satu konsep penataan tata ruang yang integratif. Namun kini konsep tersebut tidak ada kelanjutannya. 
Untuk itu sudah waktunya  direncanakan penataan kota yang lebih komprehensif dan cakupan yang lebih luas dengan menyatukan satu perencanaan kota yang meliputi Jakarta, Depok, Bogor, Bekasi dan Tangerang. Sebagai kota muara, tantangannya selain air kiriman dari hulu adalah masalah rob dari laut. Untuk itulah sudah saatnya dipikirkan adanya perluasan provinsi Jakarta yang meliputi wilayah dari hulu hingga hilir aliran sungai Ciliwung, tentu dengan dipimpin oleh seorang Gubernur atau Menteri yang ditunjuk oleh Presiden. Sehingga dalam penataannya bisa dilakukan dalam satu managemen tata ruang yang komprehensif. Sulitnya koordinasi antar wilayah telah menjadi penghambat penataan daerah aliran sungai. Ego sentrisme  pemimpin antar wilayah dalam berkoordinasi telah menjadi kendala yang nyata. 
Akhirnya membangun Jakarta memerlukan seni tersendiri agar berhasil dan mengutip motto Jan Pieterszoon Coen, 500 tahun yang lalu sewaktu memulai ibukota Batavia yang kini masih sangat relevan “Dispereert Niet” -- Jangan Putus Asa.