visitaaponce.com

KIPRAH Partai NasDem dalam konstelasi politik di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) menarik untuk disimak. Partai besutan Surya Paloh tersebut mengusung para petahana.

Di NTT, terdapat 27 pasangan calon bupati dan wakil bupati yang mengikuti 9 pilkada, lima di antaranya melibatkan petahana. Kelima petahana yang bertarung merebut simpati masyarakat diusung oleh koalisi Partai NasDem.

Sebut saja Stef Bria Seran dan Wandelinus Taolin di Kabupaten Malaka yang diusung NasDem bersama Golkar dan Demokrat.

Adapun Deno Kamilus-Viktor Madur di Kabupaten Manggarai diusung PAN, NasDem, dan Demokrat.

Di Kabupaten Ngada, Paulus Soliwoa- Greg Upi Dheo diusung NasDem bersama Demokrat.

Lalu, Nikodemus Rihi Heke (Sabu Raijua) diusung NasDem-PKB. Juga ada Agustinus Niga Dapawole (Sumba Barat) yang diusung Gerindra bersama NasDem dan PAN.

Sekretaris DPW Partai NasDem NTT, Alex Ofong, optimistis calon yang diusung partainya semua menang. Tanpa kemenangan, spirit Restorasi Indonesia sebagaimana tagline Partai NasDem sulit diwujudkan.

Dalam kontestasi politik, kekuasaan direbut bukan diberikan. Semua partai berorientasi pada kekuasaan karena hanya kekuasaanlah yang bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan perubahan.

“Tanpa kekuasaan, sia-sia cita-cita perubahan. Spirit restorasi akan terwujud apabila kita merebut kekuasaan. Yang salah dan tidak boleh adalah mengelola kekuasaan untuk kepentingan kelompok,” tandas Alex Ofong, Jumat (27/11).

Alex menegaskan kekuasaan yang diraih kepala daerah yang didukung NasDem akan dikelola dengan baik demi kemaslahatan masyarakat dan kemajuan daerah. “Dalam bingkai itulah NasDem mendukung petahana yang memiliki tingkat kepuasan tinggi dan elektabilitas mumpuni dari masyarakat,” imbuhnya.

Pakar ilmu pemerintahan Universitas Muhamadiyah Kupang, Ahmad Atang, berpandangan keputusan Partai NasDem mengusung petahana bukan untuk mempertahankan status quo, tetapi lebih pada pertimbangan kekuasaan.

Setiap partai politik yang mengusung pasangan calon tentu memiliki kalkulasi peluang secara politik. Tidak dapat dimungkiri bahwa posisi petahana lebih baik karena memiliki modal sosial jika dibandingkan dengan lawan.

“Pada titik ini kecenderungan partai politik tentu lebih dekat kepada petahana,” cetusnya.

Siapa pemenang pilkada di NTT akan terlihat dalam waktu dekat, persisnya 9 Desember yang tinggal 10 hari lagi. KPU NTT terus menggunakan waktu untuk meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dengan menyosialisasikan pentingnya pemilu dan demokrasi kepada masyarakat.

Dengan didampingi jajaran KPU Kabupaten Sumba Barat, anggota KPU Provinsi NTT, Yosafat Koli, melakukan safari ke sekolah-sekolah tingkat atas dalam program KPU Goes to School.

Bertempat di SMKN 1 Loli, Rabu (25/11), Yosafat Koli memaparkan bagaimana pentingnya menggunakan hak pilih. Pemilih tidak sekadar pergi ke TPS dan mencoblos, melainkan harus sadar dan mengerti kenapa pergi ke TPS.

“Pemilu itu hak kita, bukan kewajiban sehingga perlu kesadaran konstitusional bagi pemilih pemula,” ujar Yosafat Koli yang menjamin pelaksanaan pilkada di NTT akan berlangsung aman dari pandemi covid-19.

Ia menguraikan TPS aman karena wajib memakai masker. Sebelum masuk ke bilik suara terlebih dahulu mencuci tangan, memakai sarung tangan, dan pemilih diatur persif sehingga tidak berkerumun.

Dalam kesempatan itu, para siswa di SMKN Loli menyatakan kesiapan mereka menyukseskan pelaksanaan pilkada pada 9 Desember 2020.

MI/Alexander P Taum

Pelaksanaan debat terbuka kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumba Barat dengan tema Mewujudkan masyarakat Sumba Barat yang aman, mandiri, demokratis, dan berdaya saing di Aula SMA Kristen Waikabubak, Sumba Barat, Kamis (26/10/2020).

Target pemilih

Yosafat menargetkan partisipasi pemilih mencapai 85% di Sumba Barat, sedangkan di 8 kabupaten lainnya pada kisaran 77,5%.

“Kami menetapkan target partisipasi pemilih 77,5% di Kabupaten Belu, Malaka, Timor Tengah Utara, Sabu Raijua, Manggarai, Manggarai Barat, Ngada, Kabupaten Sumba Barat 85%, dan Kabupaten Sumba Timur 79%,” paparnya.

Target tinggi KPU NTT tidak mengada-ada. Partisipasi pemilih di NTT memang meningkat setiap periodenya. Pada Pemilu 2004 partisipasi pemilih di Kabupaten Belu 66,34%, lalu meningkat hampir 5% pada 2019 yang mencapai 71%.

Adapun tingkat partisipasi pemilih pada Pilkada 2010 sebesar 74,72% dan naik lagi pada Pilkada 2015 menjadi 77,19%.

Kabupaten Malaka yang baru mengikuti pemilu pada 2019 memiliki angka partisipasi pemilih sebesar 72% dan di Pilkada 2015 sebesar 62%. Untuk Kabupaten Timor Tengah Utara, Pemilu 2004 mencapai 69,25% dan 2019 sebesar 78,42%. Lalu di Pilkada 2010 mencapai 83,56% dan 2015 menurun menjadi 66,44%.

Di Kabupaten Sabu Raijua, Pemilu 2014 mencapai 80,05% dan 2019 sebesar 77,75%, lalu di Pilkada 2010 sebesar 86,17% dan 2015 sebanyak 88,96%. Di Kabupaten Manggarai, Pemilu 2004 69,14% dan 2019 sebanyak 79,51%. Adapun di Pilkada 2010 sebesar 71,15% dan pada 2015 angka partisipasi pemilih sebesar 78,21%.

Peningkatan artisipasi politik dalam pemilu, menurut Urbanus Ola Hurek, kandidat doktor ilmu pemerintahan dari Universitas Katholik Widya Mandira, Kupang, baru merupakan salah satu indikator kesadaran politik pemilih.

“Kesadaran politik yang mantap dipengaruhi oleh beberapa faktor, terutama tingkat kepercayaannya kepada pemerintah dan/atau fi gur yang dipilih. Sejauh ini penggunaan hak politik dalam pemilu masih sebatas hak, belum dilandasi kesadaran politik,” paparnya.

Urbanus Hurek mengungkapkan banyak riset membuktikan penggunaan hak pilih masih dilandasi oleh budaya politik parokial, seperti politik identitas, kekerabatan, hubungan keluarga, sesuku, sedaerah asal, dan/atau diajak pihak lain.

Hurek mengingatkan, untuk memenuhi target 77,5% partisipasi politik dalam Pilkada NTT pada Desember nanti, sepertinya penyelenggara mesti bekerja lebih keras lagi. “Apalagi pandemi covid-19 belum melandai. Ada kalangan terbatas malah bersikap golput karena bagi mereka pilkada yang digelar dalam suasana pandemi covid-19 justru mengorbankan rakyat,” imbuhnya. (N-1)

Sumber: infopemilu2.kpu.go.id/KPU/Riset MI-NRC