visitaaponce.com

Eni Saragih Lunasi Uang Pengganti Kasus Korupsi PLTU Riau-1

Eni Saragih Lunasi Uang Pengganti Kasus Korupsi PLTU Riau-1
Terpidana kasus korupsi pembangunan PLTU Riau-1, Eni Maulani Saragih(ANTARA FOTO/Reno Esnir)

KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima uang sebesar Rp3,78 miliar dari terpidana sekaligus mantan anggota DPR Eni Maulani Saragih. Uang itu merupakan cicilan kelima uang pengganti dalam kasusnya.

"Dengan dilakukannya penyetoran tersebut, kewajiban pembayaran uang pengganti terpidana Eni Maulani Saragih telah selesai," kata Plt juru bicara KPK bidang penindakan Ali Fikri melalui keterangan tertulis, Selasa (27/4).

Kewajiban uang pengganti ini mengacu pada putusan PN Tipikor pada PN Jakarta Pusat Nomor : 100/Pid.Sus/TPK/2018/PN. Jkt Pst tanggal 1 Maret 2019. Eni wajib membayar uang pengganti sebesar Rp5,08 miliar dan SGD40 ribu atas tindakan rasuah yang dilakukannya.

"Komitmen KPK untuk melakukan asset recovery melalui penagihan uang denda dan uang pengganti akan terus dilakukan kepada para terpidana," ujar Ali.

Eni divonis enam tahun penjara, denda Rp200 juta dan subsider dua bulan kurungan atas perkara korupsi Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Riau-1. Ia dianggap terbukti menerima suap Rp4,75 miliar dari bos BlackGold Natural Resources Limited, Johannes Budisutrisno Kotjo. Uang suap itu diberikan agar Johannes mendapat proyek Independent Power Producer (IPP) PLTU MT Riau-1.

Dalam pertimbangannya, majelis hakim menilai peran Eni dalam memfasilitasi pertemuan sejumlah pihak dinilai cukup aktif. Salah satunya melangsungkan pertemuan antara Kotjo dengan Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Sofyan Basir.

baca juga: PLTU Riau-1

Hal tersebut melatarbelakangi ditambahnya hukuman untuk Eni, yaitu ditolaknya permohonan permohonan Justice Collaborator (JC) oleh majelis hakim. Kader partai Golkar itu tak hanya menerima suap. Dia juga dianggap menerima gratifikasi Rp5,6 miliar dan SGD40 ribu dari beberapa direktur dan pemilik perusahaan yang bergerak di bidang minyak dan gas (migas).

Eni terbukti melanggar Pasal 12 huruf a dan Pasal 12 B ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 juncto Pasal 65 ayat 1 KUHP. (OL-3)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Siswantini Suryandari

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat