Kemendagri Pastikan Penguatan Inspektorat Daerah Terus Berjalan
![Kemendagri Pastikan Penguatan Inspektorat Daerah Terus Berjalan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2021/06/f0fd4f1d7dfd77fa04b0d023b39fb6c4.jpg)
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) berupaya meningkatkan kapabilitas aparat pengawasan internal pemerintah (APIP). Tujuannya, mendongkrak mutu pengawasan tata kelola keuangan dan program kerja pemerintah daerah (pemda).
"Penguatan kapabilitas inspektorat daerah terus kita pacu. Itu khususnya mengenai mutu SDM, karena latar belakang mereka berbeda-beda, serta supaya mereka tidak dapat diintervensi," jelas Irjen Kemendagri Tumpak Haposan Simanjuntak saat dihubungi, Selasa (8/6).
Menurutnya, upaya penguatan kapabilitas inspektorat daerah dilakukan secara berkelanjutan. Namun sejak 2020, mengalami hambatan karena adanya perubahan anggaran untuk penanganan pandemi covid-19.
Baca juga: KPK Minta Inspektorat Daerah Perkuat Pengawasan Anggaran
"Kita lakukan sertifikasi sejumlah keahlian bagi inspektorat daerah secara berkala. Setalah ada refocusing dan realokasi anggaran untuk covid-19, sedikit terhambat. Tapi, kita terus jalankan penguatan ini meskipun terbatas," imbuh Tumpak.
Lebih lanjut, dia mengatakan penguatan pengawasan tata kelola keuangan dan program pemda juga dilakukan melalui kerja sama asistensi APIP dengan Kejaksaan, Polri dan BPKP.
Baca juga: Komnas HAM Minta Pimpinan KPK Kooperatif Soal TWK
"Itu untuk menjaga independensi inspektorat. Kemudian, pengawasan bukan hanya tertib administrasi tata kelola keuangan, namun juga sesuai arahan Presiden Jokowi. Program itu harus delivered atau dirasakan oleh rakyat," pungkasnya.
Tumpak juga merespons usulan peningkatan kedudukan inspektorat di atas atau setara kepala daerah untuk menutup celah intervensi. Syaratnya, melalui revisi regulasi pemda. "Kalau wacana itu sebaiknya diutarakan ke KemenPAN-RB, karena yang berwenang dalam penataan organisasi," tutur dia.
Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta peran inspektorat daerah diperkuat. Hal itu perlu dilakukan agar inspektorat bisa memantau semua program pemda dan efektivitas pengelolaan anggaran.(OL-11)
Terkini Lainnya
Pegawai Bappenda Sorong Meminta Wajib Pajak Setor Rp130 Juta Sebulan
Jaksa Diminta Tegak Lurus Tangani Kasus APBD Lampung Tengah
Pemda Diharapkan Mampu Optimalisasi Belanja
20% Anggaran Pendidikan Harusnya Murni Diberikan pada Kemendikbud-Ristek
Anggaran Makan Bergizi Gratis Rp71 Triliun Diklaim Sudah Dikalkulasi
Pilgub Jakarta Tetap Bertaji Meski tak Berstatus Ibu Kota Lagi
Tambah Fasilitas, Pemkab Bogor Bangun Mal Pelayanan Publik di Rest Area Puncak
BI Sumbar Dorong Peningkatan Transaksi melalui KPPD
Dana Pemda di Bank Rp192,6 Triliun Dapat Dioptimalkan
Mendagri Tito: Dana Pengawasan Pilkada di 23 Daerah Aceh belum Terealisasi
229 Ribu Guru PPPK belum Penempatan, Pemda Harus Proaktif
Kota Berpredikat Layak Anak Tak Selalu Ramah Anak
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap