Wantimpres Tidak Ada Kegiatan yang Mengisyaratkan Penundaan Pemilu
![Wantimpres : Tidak Ada Kegiatan yang Mengisyaratkan Penundaan Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2022/04/7bb9f19806f8684d058808525f90ca35.jpg)
KETUA Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) Jenderal TNI (Purn) Wiranto menyebut amandemen konstitusi tidak mudah dilakukan. Dibutuhkan mayoritas anggota parlemen di Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI untuk menyetujui perubahan UUD 1945. Hal itu ia tegaskan menanggapi wacana perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Harus ada majority (mayoritas) dalam MPR yang setuju bahwa perubahan UUD 1945 mengenai jabatan presiden. Sekarang kita berpikir rasional. Kita gunakan rasio kita untuk mencoba apakah itu mungkin? Ternyata memang jawabannya tidak mungkin," ujarnya seusai bertemu dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Nusantara di Kantor Wantimpres, Jalan Veteran, Jakarta, Jumat (8/4).
Wiranto menjelaskan, MPR terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI ditambah Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI. Saat ini, DPR RI terdiri dari 9 partai politik, dan hanya 3 partai yang menurutnya setuju melakukan amandemen konstitusi untuk mendukung perpanjangan masa jabatan presiden. Sedangkan 6 partai politik lainnya tidak setuju.
"Dibawa ke MPR, ditambah DPD, DPD tidak setuju. Jadi mana mungkin terjadi perubahan amandemen UUD 1945 mengenai jabatan presiden 3 periode?," ucap Wiranto.
Selain itu, ia mengatakan sejauh ini tidak ada kegiatan apapun baik di DPR, lembaga pemerintah, atau lembaga pemilihan umum (pemilu), yang mengisyaratkan persiapan penundaan tersebut.
Baca juga : Wantimpres: Sudah Dijawab Presiden, Demonstrasi Tolak 3 Periode Tidak Relevan
Ia menegaskan, pemerintah saat ini sedang sibuk dengan urusan perbaikan ekonomi nasional di tengah situasi global yang tidak menguntungkan.
"Juga menyelesaikan mitigasi pandemi Covid-19 mudah mudahan segera tuntas. Jadi tidak ada sama sekali kehendak membahas perpanjangan masa jabatan 3 periode," ujarnya.
Presiden Jokowi, ujar Wiranto, sudah berkali-kali menjawab menolak wacana itu. Ditanya soal kemungkinan komunikasi partai politik yang cair sehingga peluang amandemen UUD 1945 masih terbuka, Wiranto mengatakan sejauh ini tidak ada data valid hal itu akan dilakukan.
"Datanya mana ? Kita punya data ndak ? Ya ndak mungkin. Kalau ada datanya sini kasihken ke saya, saya bisa jawab. Tapi kalau ndak ada data itu berarti hanya satu kembali lagi. Satu debatable yang tidak akan selesai. Ya kita bicara rasionalitas," tukasnya. (OL-7)
Terkini Lainnya
Kalteng Masih Kekurangan Tenaga Penyuluh Pertanian
Gerindra: Presidential Club Dibuat Agar Pendahulu Bisa memberi Masukan Eksklusif
Wantimpres Jadi Dewan TKN Prabowo-Gibran, NasDem: Etis tidak
Wantimpres Dukung Presiden Jokowi Lanjutkan Kereta Cepat Hingga Surabaya
OJK Minta Bank Mayapada Lakukan Langkah Penyelesaian
Jenazah Prof Sri Adiningsih akan Dimakamkan di Gunung Sempu
BP Tapera Ikut Arahan Menteri PU-Pera Soal Penundaan Penarikan Iuran
Moeldoko Beri Sinyal Penerapan Iuran Tapera Mundur, Tak Jadi 2027
Pelatih Bali United: Penundaan Liga 1 Pengaruhi Fokus dan Fisik Pemain
PDIP Minta KY Investigasi Hakim terkait Putusan Penundaan Pemilu
Putusan PN Jakpus Langgar UUD 1945
Isu Penundaan Pemilu Hanya Permainan Elite Politik
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Abnon Jaksel: Memperkenalkan Jakarta Selatan melalui Pariwisata dan Kebudayaan Betawi
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap