visitaaponce.com

KELOMPOK radikal sejak dulu selalu menginginkan bangsa ini penuh dengan konflik dan kekacauan. Sebab, momentum ini akan dimanfaatkan oleh mereka untuk dengan mudah menghancurkan persatuan. Sebagaimana konflik SARA dan politik identitas di tengah masyarakat yang majemuk hanya akan menguntungkan kelompok radikal.

Hal serupa dipertegas oleh Dosen Pascasarjana bidang Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam dari Universitas Nahdlatul Ulama (UNU) Surakarta, Dr H Amir Mahmud MAg. Ia menilai menjelang pesta demokrasi (Pemilihan Umum 2024), bibit-bibit seperti konflik SARA dan politik identitas sudah mulai dimainkan kembali guna menggoyahkan stabilitas bangsa yang berlandaskan Pancasila.

"Sekarang ini, hal seperti SARA itu kembali dimunculkan oleh kelompok-kelompok itu, jadi sudah ada potensi itu. Dan tokoh-tokohnya sudah ada yang muncul meskipun yang lain masih merayap," ujar Amir Mahmud dalam keterangannya di Jakarta, Senin (12/9).

Ia melanjutkan, konflik sekecil apa pun bisa menjadi peluang dan dipandang sebagai potensi oleh kelompok radikalis untuk kembali mempromosikan sistem kekhilafahan menurut versi mereka, dan menjatuhkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.

"Mereka itu selalu mencari kesempatan atau ruang yang bisa memperoleh atau meraih yang mana disitu nantinya akan bisa terwujud suatu konflik. Tentunya saat ini gerakan untuk mengganti (bentuk negara) dengan sistem kekhilafahan ini akan selalu digaungkan," jelas Direktur Amir Mahmud Center ini.

Untuk itu, dia menilai pentingnya peran bersama guna mewujudkan daya tangkal masyarakat dari provokasi isu dan aksi yang menimbulkan konflik perpecahan, demi menjaga stabilitas, toleransi, dan harmoni dalam lingkungan berbangsa bernegara. Dengan cara menanamkan nilai moderasi beragama dan wawasan kebangsaan.

"Seperti selama ini BNPT (Badan Nasional Penanggulangan Terorisme) sebagai lembaga yang telah menjalin kerja sama dengan berbagai unsur masyarakat dalam membuat narasi, itu saya pikir harus sudah lebih mengarah kepada pelatihan-pelatihan kepada para stakeholder terkait, lalu untuk segera disosialisasikan," tuturnya.

Baca juga: SAS Institute Kecam Wali Kota Cilegon yang Tolak Pendirian Gereja

Pria yang meraih Doktoral bidang Antropologi Sosial Agama ini menilai agar upaya tersebut tidak hanya sekadar pada pertemuan atau sosialisasi semata, tetapi juga dimunculkan (diterapkan) di tengah kehidupan masyarakat. Sehingga bisa diharapkan membawa hasil yang riil dan benar-benar efektif mengantisipasi semua gerakan kelompok radikal.

"Terutama kalau kita kaji pada hari ini, misalkan peranan dosen dari pendidikan agama atau  universitas yang berkaitan dengan keagamaan dengan masalah moderasi beragama.Tentunya hal ini adalah untuk mengendurkan upaya-upaya yang dilakukan oleh kelompok radikal itu semua di lingkungan masyarakat," tuturnya.

Sebagaimana Amir Mahmud Center yang selama ini fokus bergerak dalam membangun program wawasan kebangsaan yang religius, dengan harapan membangun generasi muda yang tidak hanya mencintai bangsanya namun juga berusaha membekali masyarakat dengan wawasan keagamaan.

"Karena kita ini didasari oleh lima dasar Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa yang pertama. Inilah kenapa saya harus membangun nilai-nilai wawasan kebangsaan yang religius. Karena Pancasila ini sangat religius sebenarnya," ujar lulusan Akademi Militer Afghanistan ini.

Dan pemerintah khususnya, kata dia, juga harus mengantisipasi agar ke depannya tidak lagi muncul konflik yang memecah belah, dengan meningkatkan peran dan ketegasan mengingat dasar peraturan dan perangkat keamanan yang menurutnya sudah cukup mumpuni.

"Nah kita berharap pemerintah betul-betul masuk kepada perkara ini untuk lebih serius. Jadi bagaimana sekarang memberikan efektivitas di mana peran pemerintah ini dengan lembaga hukum yang ada atau stakeholder yang ada ini  dengan perangkat-perangkat keamanan itu yang penting," ujar Amir.

Terakhir, dia juga berpesan kepada semua pihak, khususnya para tokoh dan organisasi masyarakat yang moderat, untuk senantiasa berusaha merangkul umat, agar memiliki kesadaran berbangsa dan bernegara serta pemahaman agama yang moderat, agar dapat terhindar dari segala bentuk konflik dan provokasi yang mengarah kepada radikalisme.

"Ini bukan persoalan salah satu agama, tapi juga di seluruh agama. Itu juga merupakan suatu potensi tentang perkara radikal itu. Jangan sampai kita disibukan dengan suatu urusan perpecahan yang tidak pernah berhenti. Sehingga karena itulah kita harus pahami pemahaman kebersamaan ini," pungkasnya. (RO/OL-16)