Kemendagri Berencana Percepat Pelantikan PJ 3 DOB Papua
KEMENTERIAN Dalam Negeri (Kemendagri) berencana mempercepat proses pelantikan Penjabat (PJ) 3 Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua. Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) John Wempi Wetipo menuturkan proses pelantikan PJ 3 DOB Papua akan dilakukan di akhir bulan Oktober 2022.
"Kita akan percepat pelantikan PJ kalau tidak ada halangan berarti akhir bulan ini peresmian dan pelantikan PJ nya. Paling lambat kalau molor itu di awal november 2022," ungkap Wempi saat ditemui di Kantor KPU RI Jakarta, Jumat (14/10).
Baca juga: IPW Minta Kapolri Tidak Pandang Bulu Berantas Narkoba
Wempi menjelaskan, percepatan proses pelantikan PJ 3 DOB Papua dilakukan agar 3 provinsi yang baru dimekarkan di Papua tersebut bisa mengikuti perhelatan Pemilu Serentak 2024 mendatang. Jika mengacu pada ketentuan Undang-Undang (UU), Kemendagri masih memiliki waktu paling lambat untuk melantik ke-3 PJ DOB Papua Januari 2023 mendatang.
"Iya, kalau (pelantikan) 2022 kan pasti ikut. Dengan tambahan 3 DOB baru secara otomatis mereka akan terlibat dalam pemilu serentak 2024," ungkapnya.
Terkait potensi masifnya imigran non Papua ke wilayah 3 DOB Papua, Wempi menuturkan bahwa pemerintah tidak bisa melarang setiap orang untuk menetap di sebuah provinsi. Wempi menjelaskan pemekaran 3 DOB di Papua memiliki semangat untuk memajukan tingkat perekonomian warga asli Papua dengan upaya meningkatkan daya saing.
"Agar saudara-saudara kita di sana juga kehidupan ekonomi pembangunan bisa dirasakan lebih baik. Kalau awalnya Papua 1 wilayahnya terlalu luas fokus pembangunannya tidak berjalan lebih maksimal," ungkapnya.
Wempi beharap pelaksanaan pemilu khususnya pemilu kepala daerah (pilkada) di ketiga DOB Papua nantinya bisa melahirkan pemimpin yang mampu membawa provinsinya masing-masing menjadi lebih baik. Pemerintah pusat berharap ketiga DOB mampu meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan infrastruktur.
"Sekarang tergantung semua pemimpin yang akan lahir, pemimpin yang memiliki visi yang baik sehingga bisa mengangkat derajat martabat orang Papua setinggi-tingginya sehingga dia bisa sama dengan warga lain di luar Papua," ungkapnya. (OL-6)
Terkini Lainnya
Kemendagri Susun Rumusan Strategi Kebijakan di 4 DOB Papua
BSKDN Kemendagri Dampingi 4 DOB Papua Percepat Pertumbuhan Daerah
Empat Provinsi Papua Diminta Pakai Anggaran Percepatan Pembangunan
Ketua Umum PPP Pastikan Figur Tepat Pimpin Partai di Wilayah DOB Papua
Empat DOB di Papua Membutuhkan 4.000 ASN
Pemerintah-MPR Bahas Persiapan Pemilu Hingga Penempatan ASN di DOB Papua
Ditjen Bina Adwil Eksplorasi Kerja Sama Indonesia-Tiongkok dalam Penanggulangan Kebakaran di Guangzhou
BSKDN Kemendagari Pelajari Sistem Smart Governance Korsel
KPU Akui Repot kalau Pelantikan Kepala Daerah tak Serentak
Ditjen Bina Adwil Matangkan Persiapan Indonesia di ASEAN Smart Cities Network
Proses Pelaporan Inovasi Daerah Papua akan Dipermudah
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap