Pemerintah-MPR Bahas Persiapan Pemilu Hingga Penempatan ASN di DOB Papua
MENKO Bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) Mahfud MD menerima kunjungan pimpinan MPR RI yang dipimpin oleh Bambang Soesatyo.
Dalam pertemuan yang berlangsung di Kantor Kemenkopolhukam, Mahfud dan Bamsoet, sapaan akrabnya, melakukan perbincangan terkait persiapan pemilu di empat Daerah Otonomi Baru (DOB) wilayah Papua.
"Kami fokus berbicara bagaimana Papua ke depan, sesudah lahir UU Nomor 2 Tahun 2021. Jangka pendek adalah persiapan infrastruktur pemerintahan, pembentukan DOB baru dan persiapan pemilu," ujar Mahfud saat memberikan keterangan pers, Selasa (31/1).
Baca juga: Wapres Pastikan Empat DOB Papua Siap Pemilu dan Ikut PON 2024
Mahfud menegaskan bahwa empat DOB yang ada di Papua dipastikan siap mengikuti Pemilu 2024, bersamaan dengan sejumlah daerah lain. Oleh karena itu, dibutuhkan persiapan, baik dari sisi infrastruktur maupun aspek ketersediaan aparatur.
"Karena empat DOB baru ini barus pemilu pada 2024 bersama yang lain," imbuhnya.
Selain melakukan pembicaraan tentang persiapan Pemilu 2024 di DOB Papua, Mahfud dan Bamsoet juga membahas rencana jangka panjang untuk empat DOB Papua. Salah satunya, terkait aspek pendidikan.
Dalam dua minggu ke depan, Kemenkopolhukan dan MPR akan melakukan pertemuan yang lebih komperhensif untuk membahas hal tersebut. "Kami akan bertemu secara lebih khusus dan komperhensif. Materinya disiapkan secara baik, sehingga kita bisa mengatur peran masing-masing," jelas Mahfud.
Baca juga: Kapolri akan Tambah Polda dan Personel di Daerah Otonomi Baru
Adapun Bamsoet mendorong pemerintah untuk segera mengambil langkah yang lebih tegas dan terukur untuk menormalisasi keamanan di Papua. MPR meminta pemerintah untuk mempersiapkan road map peningkatan kaderisasi PNS untuk warga Papua.
"Seperti penambahan eselon 1 dan 2, sehingga ketika pengembangan wilayah, posisi PNS diisi orang atau warga dari Papua," tutur Bamsoet.
MPR berpesan kepada pemerintah untuk lebih menggencarkan sosialisasi, yang sesuai dengan kesepakatan dari otonomi daerah dan Dana Otonomi Khusus tentang pendidikan dan kesehatan gratis bagi warga Papua.(OL-11)
Terkini Lainnya
Dorong Pengembangan Kewirausahaan Topang Indonesia Menjadi Negara Maju
Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 2024-2029 Tidak di IKN, Akan Digelar di Senayan
Peningkatan Literasi Digital Masyarakat Harus Dapat Perhatian Serius
MPR Sebut Putusan MKD DPR RI terhadap Bamsoet tak Penuhi Unsur Materiel
Tingkatkan Daya Adaptasi Pendidikan Nasional terhadap Perkembangan Tantangan Global
Bamsoet Hargai Teguran Tertulis MKD
Pengunduran Diri Gantz Tambah Tekanan pada Netanyahu
Iuran Tapera Jadi Perdebatan, REI Usul Dana Pendampingan
Rapat di Komisi I, Wamenhan Keceplosan Sebut Periode Selanjutnya sebagai Pemerintahan Jokowi-Gibran
Kantor Pemerintahan belum Layak Dipindahkan ke IKN
Australia-Indonesia Pererat Kerjasama Hubungan Indo-Pasifik di Forum Air Dunia
PDIP Mulai Bahas Sikap Politik di Pemerintahan Prabowo-Gibran
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap