BEM Se-JabarKritik KUHP Baru dan Desak Independensi Presiden dalam Pemilu
PRESIDEN Mahasiswa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Mahasiswa (Rema) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI) Randhika Maulana menyampaikan bahwa KUHP wajib dicabut dan ditolak karena penuh dengan kontroversi dan permasalahan.
Ia juga mengkritik penjabat kepala daerah yang dipilih Presiden melalui Mendagri dalam waktu yang lama.
"Kita bisa melihat bagaimana kemudian masyarakat banyak menunjukkan penolakan terhadap KUHP akibat dari pasal-pasal kontroversial yang ada didalamnya, namun justru pemerintah yakni DPR RI malah mengesahkan nya dengan cenderung tergesa-gesa dan Presiden pun hanya berdiam diri," ujar Randhika, Senin (12/12) dalam keterangan tertulisnya.
Maka dari itu, kata Randhika kita mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat, sudah seharusnya segera duduk bersama dan segera melancarkan tekanan politik berupa aksi massa yang menolak pengesahan KUHP dan memaksa pemerintah untuk segera mencabutnya.
Baca juga: KUHP Baru Jadi Ancaman Serius Bagi Akademisi Kritis
Hal senada dengan Koordinator Aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat, Alby Rizla Hafidz yang menyampaikan bahwa dirinya bersama koleganya memastikan akan segera menghadirkan bentuk penolakan.
Ia juga menyerukan aksi kepada seluruh anggota BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat untuk pemerintah agar segera membatalkan KUHP dan meminta Presiden Jokowi Bersikap Independen dalam Pemilu agar tidak terjadi penyalahgunaan kewenangan.
Mengingat pemerintah sudah tidak mau lagi melihat dan mendengarkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, juga mengingat jalur Judicial Review tidak lagi dapat dipercaya
"Maka saya beserta seluruh kawan-kawan anggota aliansi BEM SI Kerakyatan Wilayah Jawa Barat dengan ini memastikan, kami akan kembali turun aksi untuk menolak KUHP, Pemilihan PJ Kepala Daerah yang tidak melibatkan Rakyat serta meminta Presiden untuk Independen dalam pemilu 2024," kata Alby. (RO/OL-09)
Terkini Lainnya
Melalui Program MSIB, Mahasiswa Diperkaya lewat Beragam Program Pembelajaran
PDNS Diserang, Kemendikbudristek Jamin Data Penerima KIP Kuliah Aman
Produksi Podcast dan Vlog, Implementasi Mata Kuliah Prodi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya
Widiastuti Sabet IPK 3,98 untuk Disertasi Bertema Komitmen Guru dalam Proses Pembelajaran
UGM Siapkan Sarapan Gratis Selama Masa Ujian
Alumni 2024 Kampus UPI Cibiru Raih Beasiswa di NDHU Taiwan
Praktisi Hukum Sebut Kasus Harun Masiku Jadi Kasus Musiman Politik
Soal Uang Rp1,3 Miliar ke Firli, KPK: Masih Terkait Perkara di Polda Metro
Menko Polhukam: Implementasi Pidana Bersyarat Bisa Jadi Solusi Over Kapasitas Lapas
Kemenko Polhukam Dorong Pidana Bersyarat, Putusan Penjara di Bawah 1 Tahun Diganti Kerja Sosial
UU KUHP Atur Pidana Mati Sebagai Pidana Bersifat Khusus
10 Saksi Kasus Panji Gumilang Diperiksa Mulai Besok
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap