Pemerintah Belum Ada Konsep Ciptakan Perdamaian Papua
![Pemerintah Belum Ada Konsep Ciptakan Perdamaian Papua](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/afd14cddd26042b06ed6b793650eb9bd.jpeg)
ANGGOTA DPD perwakilan Papua Barat Filep Wamafma menilai pemerintah pusat belum memiliki konsep mewujudkan Papua yang aman dan damai.
"Oleh sebab itu Forum MPR for Papua kembali mengundang pemerintah pusat dalam hal ini Kemenko Polhukam dalam rangka pembahasan mengenai konsep pemerintah tentang penanganan konflik di Papua," ujar Filep ketika dihubungi mediaindonesia.com, Selasa (7/3).
Belakangan ekskalasi gangguan keamanan dan kekerasan di Papua meningkat, bahkan banyak nyawa melayang. Kondisi itu sangat membutuhkan intervensi yang cepat dan tepat.
"Kemenko Polhukam dan jajarannya belum dapat meyakinkan kita tentang konsep atau metodologi yang tepat dan bisa diterapkan di Papua. Pemerintah pusat terkesan selalu menggeneralisasi masalah pada tempat-tempat tertentu," ungkapnya.
Baca juga: Pembebasan Pilot Susi Air Gunakan Pendekatan Budaya
Filep berharap pernyataan sejumlah pejabat tinggi tentang situasi di Papua tidak menganggu asumsii publik. Ia berharap segera ada konsep penanganan konflik yang sesuai, termasuk mengatasi konflik bersenjata.
"Kemarin kami sudah agendakan, Ketua MPR sudah memanggil Menko Polhukam bersama-sama dengan jajarannya, baik Panglima TNI, Kapolri, Kepala BIN, Mendagri, dan menteri terkait. Walaupun demikian, Ketua MPR harus membatalkan pertemuan itu mendadak pada Rabu (1/3/2023) lantaran sejumlah pihak terkait tidak hadir," tuturnya.
Dalam Forum MPR RI for Papua pekan lalu, kata Felip, Menko Polhukam telah berkenan hadir, akan tetapi pimpinan TNI dan Polri diwakili. Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, kata Felip, meminta pertemuan tersebut dibatalkan dan diagendakan kembali dengan mensyaratkan kehadiran seluruh pihak terkait.
"Jajaran Kemenko Polhukam dan lembaga di bawahnya yang terkait harus hadir karena bicara Papua tidak bisa setengah-setengah. Jadi, mari kita duduk bersama mendengar aspirasi dari rakyat yang disampaikan secara representatif oleh wakil-wakil rakyat untuk membahas penanganan konflik di tanah Papua," tukasnya. (Z-3)
Terkini Lainnya
DPD Respons Soal Anggota Dewan Terlibat Judi Online
Lemhanas Bakal Gembleng Legislator dan Senator Terpilih sebelum Dilantik
La Nyalla Klaim Prabowo Setuju Amendemen UUD 1945
Rebut Juara Dunia lagi, Daud Yordan Lawan Petinju Argentina pada September
BRIN: Amendemen UUD 45 Harus Libatkan Publik dan Pakar
Mantan Hakim MK Sebut Pileg DPD Sumbar Perlu Coblos Ulang
Rusia Terbuka Bahas Perdamaian dengan Ukraina
Pertemuan Puncak di Swiss Gagal Capai Kesepakatan Bersama Terkait Perang di Ukraina
Ukraina Menolak Usulan Perdamaian dengan Rusia
Putin Berikan Syarat Perundingan Perdamaian dengan Ukraina
Konflik Palestina-Israel: Menanti Keajaiban selain Hukum Internasional
Benjamin Netanyahu: Syarat Mengakhiri Perang di Gaza Belum Berubah
Arti Kemenangan Prabowo Subianto dan Vladimir Putin
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap