Indikator Politik Kepercayaan publik pada Kejagung Capai 77,7 persen
![Indikator Politik: Kepercayaan publik pada Kejagung Capai 77,7 persen](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/03/29920d69e1e6d835582284076424ebe9.jpg)
HASIL survei Indikator Politik Indonesia menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik kepada Kejaksaan Agung mencapai 77,7 persen dan menempati posisi tertinggi di antara lembaga penegak hukum lainnya.
"Dalam temuan kami, public trust Kejaksaan Agung kini berada di angka 77,7 persen, menempatkan kejaksaan tetap tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain,” kata Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi.
Pernyataan Burhanuddin disampaikan saat memaparkan hasil survei bertajuk "Dinamika Elektoral Capres dan Cawapres Pilihan Publik Dalam Dua Surnas Terbaru" dipantau dari kanal YouTube Indikator Politik Indonesia di Jakarta, Minggu (26/3).
Baca juga: Kasasi Kejagung atas Vonis Kanjuruhan Demi Keadilan 135 Korban
Kinerja Kejaksaan Agung di bawah komando Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin terus mendapatkan kepercayaan masyarakat.
Kepercayaan Publik Terhadap Kinerja Kejagung Naik
Burhanuddin Muhtadi menyatakan ada peningkatan kepercayaan terhadap kinerja Kejaksaan Agung. Jika pada temuan Desember 2022 angkanya baru menyentuh 76 persen, kini menjadi 77,7 persen.
Menurut dia, pada periode yang sama, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendapatkan 71,5 persen, sementara Polri berada pada angka 70,8 persen.
Baca juga: Kejagung Didukung Awasi BUMN Biar Tak Jadi Dana Kampanye
"Temuan ini kembali menempatkan Kejaksaan Agung dengan tingkat kepercayaan tertinggi di antara lembaga penegak hukum lain," ujar Burhanuddin.
Dalam temuan Indikator Politik Indonesia, tingginya kepercayaan publik terhadap lembaga pimpinan S.T. Burhanuddin juga berkaitan dengan penegakan hukum.
Dalam Penegakan Hukum, Kejagung Masih Tertinggi
Dalam kategori tingkat kepercayaan terhadap lembaga dalam penegakan hukum, Korps Adhyaksa ini tetap berada di posisi tertinggi dengan tingkat kepercayaan mencapai 80 persen.
Di posisi kedua ada pengadilan dengan 76,1 persen, menyusul KPK 72,8 persen, dan kepolisian dengan 68,4 persen.
Baca juga: DPR Dukung Kejaksaan Usut Dugaan Korupsi Tol Japek II
Tingginya kepercayaan publik membuat tren terhadap kondisi penegakan hukum secara nasional, di mana pada periode Februari, angkanya mencapai 39,4 persen.
"Memasuki Maret, trennya semakin positif. Ada peningkatan cukup signifikan, mencapai 46,3 persen," kata Burhanuddin.
Jajak pendapat Indikator kali ini dilakukan dalam dua periode. Survei dilakukan pada periode Februari dan Maret 2023.
Survei Melibatkan 1.220 Responden
Pada periode pertama, survei dilakukan pada 9 hingga 16 Februari dengan 1.220 responden. Periode kedua, jajak pendapat berlangsung pada 12 hingga 18 Maret dengan menempatkan 800 responden.
Baca juga: Penyidik Kejagung Periksa Dirut dalam Kasus Dugaan Korupsi Waskita
Sampel berasal dari seluruh provinsi yang terdistribusi secara proporsional.
Pada periode pertama, asumsi metode simple random sampling dengan responden memiliki toleransi kesalahan atau margin of error sekitar 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. Sedangkan pada periode kedua memiliki toleransi kesalahan sekitar 3,5 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen. (Ant/S-4)
Terkini Lainnya
Ini Kata Pengamat Kepolisian soal Putusan Praperadilan Pegi Setiawan
Firnando Ganinduto: Restrukturisasi BUMN, Solusi Terbaik Menyelamatkan Keuangan Negara
Nilai Tukar Rupiah Melemah, Pengamat Rekomendasikan Hal Ini
Pengamat Sebut Mardiono Pantas Mundur karena Gagal Bawa PPP ke Senayan
Pengamat: Bansos untuk Korban Judi Online tidak Cocok bagi Orang Kaya
Belum Ada Kejelasan soal Penguntitan Jampidsus, Pengamat: Ada Motif Kepentingan
KPK Merasa Ditinggalkan Masyarakat
KPK Butuh Kepercayaan Publik
Survei: Tingkat Kepercayaan Publik terhadap KPK Menurun Setelah Revisi Undang-Undang
Pemberian Remisi Idul Fitri untuk Koruptor Dinilai Memperburuk Kepercayaan Publik
IPW Sebut Pengaduan Masyarakat terhadap Kinerja Polri Menurun
Setelah Firli Berhenti, Perpanjangan Masa Jabatan Pimpinan KPK Mesti Dibatalkan
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap