Presiden Joko Widodo Diminta Menahan Diri Tidak Terlibat Pencapresan
![Presiden Joko Widodo Diminta Menahan Diri Tidak Terlibat Pencapresan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/d91f437bf5a1f6c013044ff916b28103.jpg)
DIREKTUR Eksekutif Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Agustyati mengatakan, seharusnya Presiden Joko Widodo tidak terlibat dalam urusan pencalonan presiden pada pemilihan umum (pemilu) 2024.
Seperti diberitakan, Presiden Jokowi bertemu dengan para ketua umum partai politik yang tergabung dalam koalisi pemerintah, di Istana Negara, Jakarta, Selasa (2/5).
Beberapa waktu lalu, presiden juga hadir saat PDI Perjuangan mengumumkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden yang diusung.
Baca juga : Sekjen PAN: Erick Miliki Kepemimpinan Teruji dan Pas Jadi Cawapres
"Pemerintah harusnya bisa menahan diri untuk tidak terlibat dalam meng-endorse bakal calon (presiden)," ujar Ninis, sapaan Khoirunnisa ketika dihubungi, Rabu (3/5).
Selain itu, para menteri yang tergabung dalam pemerintahan dan menjabat sebagai ketua umum partai politik terlihat sibuk melakukan pertemuan antara lain Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan.
Baca juga : Peneliti BRIN : tidak Elok Bila Pembicaraan Koalisi Pilpres Dilakukan di Istana Negara
Ninis menyebut apabila ada menteri yang ingin mencalonkan diri sebagai bakal calon presiden 2024, sebaiknya mengajukan cuti.
"Jika ada presiden atau menteri yang ingin ikut berkampanye saja harus cuti dan tidak memanfaatkan fasilitas negara," imbuhnya.
Ninis mengungkapkan masyarakat sipil dan pegiat pemilu khawatir apabila presiden dan para menterinya lebih aktif mengurus persoalan politik menjelang pemilu 2024. Pasalnya pemerintahan Joko Widodo akan berakhir kurang dari dua tahun dan masih banyak agenda yang perlu diselesaikan.
"Tentu ada. Kekhawatirannya adalah maka mereka tidak akan fokus bekerja. Saat ini mereka masih bertugas sampai 2024. Tapi sekarang sudah disibukkan dengan agenda pencapresan, padahal presiden/pemerintah harus bisa berdisi untuk semua kepentingan/kelompok," papar Ninis. (Z-5)
Terkini Lainnya
Ditinggal Ganjar dan Gibran, Jawa Tengah Krisis Tokoh Mumpuni di Level Provinsi
Golkar Berpeluang Jaring Tokoh Kharismatik Pilpres 2029 saat Pilkada
Putusan MK Kemenangan Rakyat Indonesia
Lebaran Momen Terbaik untuk Bersatu Pascapemilu
Sahabat Ganjar, Ulama, dan Santri Gelar Senandung Doa di Purwakarta
Anies Baswedan Dijodohkan dengan Airlangga di Pilpres 2024
Langgar Kode Etik, DKPP Pecat Tiga Penyelenggara Pemilu
Urus Kampanye Pilkada 2024, KPU-Bawaslu Diminta Belajar dari Pemilu 2024
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
Perputaran Uang Pemilu 2024 Mencapai Rp80 Triliun
Menteri PPPA: Pelaku Kekerasan Seksual terhadap Perempuan Harus Diberikan Efek Jera
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap