Ketum Apjati Perintah Presiden Harus Jadi Momentum BerantasTPPO
![Ketum Apjati: Perintah Presiden Harus Jadi Momentum Berantas TPPO](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/fb71c53d9e6935a15a69bed6c1a9d888.jpeg)
PRESIDEN Joko Widodo akan mendorong pembahasan isu pemberantasan perdagangan orang pada pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-42 ASEAN 2023 di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Saya tegaskan bahwa kejahatan perdagangan manusia harus diberantas tuntas dari hulunya sampai ke hilir. Saya ulangi, harus diberantas tuntas,” kata Presiden Jokowi dalam konferensi pers di Nusa Tenggara Timur, Senin (8/5).
“Ini penting dan sengaja saya usulkan, terutama (TPPO) online scams (penipuan daring). Karena korbannya adalah rakyat ASEAN dan sebagian besar adalah WNI kita,” imbuhnya.
Baca juga: Kasus Dugaan TPPO 20 WNI, Bareskrim Tingkatkan Ke Penyidikan
Menanggapi pernyataan Jokowi, Ketua Umum Assosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (Apjati) Ayub Basalamah sangat mengapresiasi atensi yang diberikan Presiden terhadap TPPO yang kondisinya sangat mengkhawatirkan.
Apjati Apresiasi Aparat Penegak Hukum
Ayub juga mengapresiasi aparat penegak hukum dan Instansi terkait seperti Binwasnaker yang telah berhasil melakukan penangkapan terhadap ratusan orang yang terlibat TPPO.
"Namun penangkapan tersebut belum sebanding dengan ribuan anak-anak bangsa yang diberangkatkan oleh para bandar sindikat mafia TPPO," kata Ayud.
Baca juga: Seribu Korban TPPO Telah Diselamatkan
Pasalnya setiap bulanya para korban TPPO diberangkatkan melalui bandara internasional Soekarno Hatta dan Bandara Internasional Juanda Surabaya serta beberapa Bandara intrnasional Ngurahrai Bali dan yogjakarta.
Kerja Sama dengan Oknum Aparat
Para korban TPPO diberangkatkan baik secara sembunyi-sembunyi maupun secara terang-terangan, bahkan cenderung bekerja sama dengan pihak-pihak terkait secara terstruktur dan masif.
Ayub juga mengatakan bahwa yang tertangkap sekarang ini hanyalah pion-pion kecil.
"Karena bandar-bandar besarnya masih tetap berkeliaran bebas setiap hari memberangkatkan anak-anak bangsa kita tampa dilengkapi dokumen penempatan yang sah sebagaimana diperintahkan dalam pasal 13 UU No.18 Tahun 2017," terangnya.
Baca juga: Jokowi Minta Kemenlu Evakuasi 20 WNI yang Disekap di Myanmar
Pemberantasan kejahatan perdagangan orang(TPPO) sudah pernah disampaikan Presiden Jokowi saat pembukaan Munas Apjati di Bandung tahun 2020 di depan para pejabat terkait,
"Namun sampai saat ini, pemerintah dan para penegak hukum belum mampu melawan kejahatan kemanusian secara masif dan terstruktur ujar Ketum Apjati.
Anggota P3MI Terlibat TPPO agar Dicabut Izinnya
Ayub juga mengingatkan karena saat ini Indonesia menjadi negara peringkat terbesar ladang TPPO sampai ribuan orang setiap bulanya ke berbagai negara tujuan di Asia Pasific dan Timur Tengah
Dalam mengatasi permasalahan TPPO ini tentunya harapan Apjati agar perintah Presiden bisa ditanggapi secara serius oleh pihak terkait agar tidak ada lagi korban TPPO.
Baca juga: DPR Nilai Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Penyekapan WNI di Myanmar
"Tindakan efek jerah harus dilakukan dengan menyeret para bandar TPPO ke meja hijau," ujar Ayub.
Apjati sebagai Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia berharap perusahaan atau P3MI yang terlibat penempatan ilegal atau kejahatan TPPO yang saat ini sedang dalam proses eksekusi oleh Kemenaker agar izin mereka segera dicabut.
Selain itu, semua berkasnya dilimpahkan ke Mabes Polri agar ditindak lanjuti secara hukum.
"Jangan hanya diusut TPPO-nya saja tetapi Tindak Pidana Pencucian Uang dari Bisnis Ilegal ini harus diusut tuntas dan disita aset-asetnya oleh negara," terangnya. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Lindungi Pekerja Migran, Deklarasi ASEAN Jangan Hanya Jadi Komitmen
Hikmanto: Kapolri Berhasil Jaga KTT ASEAN Summit di Labuan Bajo
Relawan KTT ASEAN Siapkan Ribuan Nasi Bungkus Tiap Hari
Wujudkan Konektivitas ASEAN, Ini Tantangan yang Dihadapi IMT-GT Ke Depan
Jokowi Paparkan Tiga Kesimpulan KTT ASEAN Ke-42
Melalui Side Event KTT ASEAN, Kementerian BUMN siap Dorong UMKM Go Internasional
7 Bulan Terombang-ambing di Laut, 49 Korban TPPO Berhasil Dievakuasi
Kasus TPPO di NTT Masuk Kategori Gawat Darurat
Indonesia Darurat TTPO, 3.700 PMI Jadi Korban, Komnas HAM Luncurkan Program 'Jalan Terjal'
Interpol Tangkap 219 Orang dalam Operasi Perdagangan Manusia
Satgas Libatkan Interpol Berantas Judi Online
Buron TPPO Mahasiswa ke Jerman Ditangkap saat Liburan di Italia
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap