DPR Nilai Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Penyekapan WNI di Myanmar
![DPR Nilai Pemerintah Lambat Selesaikan Kasus Penyekapan WNI di Myanmar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/8fe3b747a8ad431139a88ea007132c36.jpg)
ANGGOTA DPR RI Netty Prasetiyani Aher meminta pemerintah agar melakukan aksi konkret untuk menyelamatkan WNI yang disekap di Myanmar.
Netty menilai, sampai saat ini respons pemerintah cenderung lambat dan terkesan normatif.
Netty mengungkap, kasus penyekapan korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) di Myanmar sudah lama terjadi, sehingga idealnya pemerintah harus sudah memiliki road map untuk segera membebaskan WNI tersebut.
Baca juga: DPR Serukan Pemerintah untuk Bebaskan WNI yang Disekap di Myanmar
Sebagaimana diberitakan, sekitar 20 WNI mengaku disekap, disiksa, diperbudak, dan diperjualbelikan di Myanmar melalui sindikat mafia penipuan online. Anggota Komisi IX DPR ini juga mendesak pemerintah agar segera mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar.
Pemerintah Diminta Lakukan Berbagai Cara untuk Evakuasi WNI
“Pemerintah harus melakukan berbagai cara untuk mengevakuasi WNI yang disekap di Myanmar. Harus ada upaya terobosan selain jalur komunikasi dan diplomasi mengingat keberadaan WNI yang di daerah konflik,” kata Netty dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (3/5).
“Status ilegal dan situasi konflik janganlah dijadikan alasan pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Negara harus mampu melindungi rakyatnya dengan segenap upaya. Jangan sampai pemerintah kehilangan muka di hadapan keluarga korban,” ungkap Netty.
Baca juga: Polri Selidiki Dugaan TPPO Imbas 20 WNI Disekap di Myanmar
Anggota DPR Dapil Cirebon-Indramayu ini juga menyinggung soal UU 37 Tahun 1999 di mana negara memiliki kewajiban untuk mengevakuasi warganya saat terjadi situasi darurat perang dan bencana alam.
“Evakuasi WNI bukan lagi kewajiban moral, tapi merupakan kewajban hukum yang harus segera dijalankan oleh pemerintah. Selamatkan dulu mereka dari jerat penyekapan tersebut setelah itu proses persoalan-persoalan lainnya” tegas Ketua DPP PKS ini.
Baca juga: Ditawari Bekerja di Thailand, Warga Cimahi Ternyata Masuk Myanmar
Dalam kesempatan yang sama, Netty juga meminta pemerintah agar terus melalukan edukasi dan sosialisasi pada masyarakat terkait bekerja di luar negeri.
"Jangan biarkan rakyat tertipu iming-iming bekerja di luar negeri yang dilakukan oleh mafia dan sindikat," tutupnya. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Nilai Transaksi Dua Anggota DPR dan 58 Karyawan Diduga Bermain Judi Online Mencapai Rp1,9 Miliar
Gerindra Kesulitan Dorong Kadernya Jadi Kepala Daerah
Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
MK Diminta Diskualifikasi 4 Partai yang Abai terhadap Pemenuhan Keterwakilan Perempuan di Legislatif Provinsi Gorontalo
Ketua KPU Diminta tidak Buat Gaduh soal Syarat Pilkada
Ketua DPR RI Puan Maharani Suarakan Kesetaraan Gender di Forum Parlemen MIKTA
Jokowi dan PM Kamboja Bahas Ketahanan Pangan dan Perlindungan WNI
Ini Daerah yang Sering jadi Target Perdagangan Manusia Menurut KemenPPPA
Kemlu: Ada 2.103 WNI Korban TPPO Online Scam
Terus Makan Korban, Indonesia Sudah Pulangkan 1.841 WNI Korban Online Scam di Myanmar
Kemenlu RI Minta Myanmar Beri Perlindungan terhadap WNI
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap