visitaaponce.com

SEORANG warga Kota Cimahi, Noviana Indah Susanti, 37, menjadi korban perdagangan manusia (human trafficking) di wilayah konflik Myanmar. Sebelumnya, ia dijanjikan pekerjaan di Thailand bersama puluhan warga negara Indonesia (WNI) lain.

Ayah Noviana, Joko Supriatno, mengaku anaknya sempat mengalami hilang kontak selama tiga minggu. Noviana baru bisa mengabarkan kepada pihak keluarga setelah berhasil menyembunyikan alat komunikasi yang luput dari pemeriksaan.

"Novi dijanjikan pekerjaan oleh agen sebagai customer service marketing di Thailand. Kata dia, ketika sampai di Thailand, justru rombongannya dibawa lagi melalui jalur ilegal dari Thailand ke Myawaddy, Myanmar," ucap Joko, Selasa (2/5).

Baca juga: Residivis Narkoba di Tasikmalaya Bacok Petugas Parkir Minimarket

Di wilayah konflik tersebut, Joko menuturkan Novi bersama puluhan korban lain dipekerjakan sebagai scammer (penipu online). Para korban terpaksa menurut. Jika menolak, mereka bakal terkena ancaman hingga penyiksaan. "Jika tidak, mereka akan mendapatkan siksaan berupa exercise, pencambukan, bahkan sampai penyetruman," ungkapnya.

Bahkan, lanjut dia, jika kedapatan menggunakan telepon untuk menghubungi orang luar akan mendapat hukuman lebih berat di tempat khusus. "Sejak hari Lebaran, handphone mereka disita semua. Hanya seorang lagi yang masih pegang (HP). Perkembangan terakhir, kabarnya anak-anak mulai drop karena dikurung selama tujuh hari, enggak dikasih makan dan minum," ujarnya.

Baca juga: Pecah Ban, Truk Bermuatan Jeruk Terguling di Tanjakan Emen

Kasus itu sudah dilaporkan ke Mabes Polri, Kementerian Luar Negeri, serta Kementerian Hukum dan HAM. Pihak keluarga berharap seluruh korban bisa dipulangkan dengan keadaan selamat.

Terpisah, Kasie Perlindungan dan Pemberdayaan UPT Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Jabar, Neng Wepi mengaku pihaknya sudah menindaklanjuti soal kasus tersebut. "Saat ini sudah dipantau oleh tim Satgas TPPO Cimahi. Kami koordinasi dengan Kemenlu. Minggu lalu kita sudah rapat dengan Kemenlu dan KBRI di Yangoon, Myanmar," kata Wepi saat dihubungi.

Beberapa kendala dihadapi terkait upaya penanganan para korban, terutama soal faktor keamanan mengingat lokasi keberadaan mereka berada di daerah konflik. "Pemerintah atau polisi tidak dapat memasuki wilayah sana. KBRI kita tidak diizinkan berkunjung ke sana karena keamanan tidak terjamin," tuturnya.

Pihaknya terus mengupayakan agar komunikasi dengan para korban terus terjalin untuk mengetahui kondisi mereka di wilayah tersebut. Namun Wepi menyebut sampai saat ini belum ada laporan resmi dari pihak keluarga yang masuk ke BP2MI.

"Dari pihak keluarga belum ada yang melapor secara resmi. Saat ini juga kita sedang mencari identitas keluarga untuk mengetahui kronologi dan aduan itu, karena sejauh ini informasi itu berasal dari medsos," tambahnya. (Z-2)