visitaaponce.com

ANGGOTA DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin menilai dibentuknya satgas setidaknya memberikan dua arti. Pertama, investasi di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara cenderung stagnan atau investor belum mau berbondong-bondong menanam investasi di sana.

"Ini kenapa terjadi? pemerintah harus memberi penjelasan jujur dan terbuka kepada publik agar tidak terjadi simpang siur penafsiran. Rasanya aneh bila investor tidak tertarik dengan proyek IKN dan masa depan IKN," katanya, Selasa (16/5).

Kedua ucap anggota pansus IKN ini adanya satgas bisa berarti bahwa Otorita IKN tidak bekerja maksimal terkait investasi. Menarik investor masuk ke IKN harusnya menjadi tanggung jawab institusi yang permanen, bukan tim adhoc yang bisa dibubarkan kapan saja.

Baca juga: Satgas Percepatan Investasi IKN Disebut tak akan Efektif

"Bila urusan sepenting ini diserahkan pada tim ad hoc, maka untuk apa ada organisasi permanen semacam OIKN. Ini seperti mau dibenturkan antara dua organisasi ini. Jangan-jangan ada konflik kepentingan di belakang layar," cetusnya.

Satgas Dibentuk Karena Kinerja tidak Efektif

Dibentuknya satuan tugas percepatan investasi IKN oleh Presiden Joko Widodo dinilai menandakan ada ketidaksesuaian kinerja pemerintah dalam mengembangkan IKN yang meleset dari target atau visi dan misi presiden. Anggota Komisi II DPR Fraksi PAN Guspardi Gaus mengatakan adanya satgas bertujuan untuk mengintervensi tim yang sudah dibentuk sebelumnya dan melakukan percepatan.

“Berarti adanya satgas ini ada perencanaan yang tidak sesuai dengan prediksi yang direncanakan. Bagaimana tahapan, target dan waktunya itu semua pasti sudah disusun sebelumnya.Ini ada indikasi progres perencanaan di IKN tidak sesuai dengan semestinya dan perlu dilakukan percepatan,” ungkapnya saat ditemui di gedung DPR, Selasa (16/5)

Keinginan presiden untuk memindahkan ibu kota ke Kalimantan Timur merupakan program yang harus terus berjalan dan bisa mengalami kemajuan berarti sebelum akhirnya pemerintahan berganti.

Baca juga: Pengamat : Satgas Hanya Jadi Tempat Pencari Kerja

“Salah satu obsesinya memindahkan ibu kota. Sedangkan progresnya hari ini belum yang kemudian dibentuk satgas. Satgas ini dinilai tepat dan sesuai kebutuhan. Itu dibentuk dari ketidakpuaasan terhadap kinerja lembaga yang ditugaskan untuk melakukan tugas itu,” terusnya.

Guspardi menilai efisiensi pembentukan satgas tidak apple to apple jika mau dibandingkan dengan upaya presiden melakukan efisiensi sebelumnya dengan membubarkan beberapa lembaga yang dinilai tidak efisien.

Baca juga: Luhut Ditunjuk Pimpin Satgas Percepatan Investasi di IKN

“Itu bereda persoalan tidak apple to apple. Karena kalau yang dulu itu salah satu tujuannya jangan sampai ada dobel kekuasaan,” tambahnya.

Sementara itu anggota Fraksi PKS Mardani Ali Sera tidak mau menilai efektivitas satgas yang dibentuk sebelum melihat kinerjanya. Sehingga penting untuk DPR dan publik mengawasi kinerja tim yang ditujukan untuk mempercepat investasi pembangunan IKN.

“Kita kasih waktu yang jelas dan wewenang yang jelas. Kita lihat sebulan ini, apakah ada kemajuan,” ungkapnya.

Pembentukan satuan tugas tersebut menunjukkan ada sistem yang tidak berjalan. Satgas bisa dibentuk untuk jangka waktu terbatas dengan wewenang yang jelas.

“Kita perlu sabar membangun kekuatan secara sistemik. Ini contoh buruk manajemen pemerintahan, tukasnya. (Sru/Z-7)