visitaaponce.com

Pakar Sebut Pernyataan Mahfud dan Jokowi Terkait Kondisi Jelang Pemilu 2024 Dua Hal Berbeda

Pakar Sebut Pernyataan Mahfud dan Jokowi Terkait Kondisi Jelang Pemilu 2024 Dua Hal Berbeda
Presiden Joko Widodo bersama Mensesneg dan Sekretaris Kabinet(Youtube Setpres )

PAKAR hukum tata negara Khairul Fahmi menilai, ungkapan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait situasi jelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tidak sepanas pada Pemilu sebelumnya (2019), dengan ungkapan Presiden Joko Widodo yang mengatakan akan cawe-cawe pada Pemilu 2024 dan menilai adanya riak-riak membahayakan, merupakan dua hal yang berbeda.

Khairul menyebut, pernyataan Mahfud MD lebih kepada situasi keamanan saat ini atau sekitar 8 bulan menuju Pemilu 2024. Sedangkan pernyataan Presiden Jokowi lebih terkait dalam perspektif keberlanjutan programnya.

"Kalau kita baca pernyataan pak Menkopolhukam itu, dia lebih melihat dalam perspektif keamanan. Artinya dari aspek keamanannya soal kritik secara terbuka, pergerakan secara terbuka, itu memang gak keliatan, itu memang dikatakan lebih aman dibandingkan situasi menjelang pemilu di 2019," turur Khairul dalam keterangannya, Selasa (13/6).

Baca juga: Pernyataan Presiden Bisa Picu Kegaduhan

"Sementara, saya memaknai pernyataan Presiden itu lebih kepada dia khawatir, khawatir kalau seandainya presiden yang terpilih di tahun 2024 itu bukan orang yang sesuai harapan dia, dia khawatir program dia itu tidak berlanjut. Sehingga itu yang dianggap sesuatu yang tidak aman," imbuhnya.

Namun demikian, Khairul mengatakan meskipun hal tersebut merupakan dua hal yang berbeda, ungkapan Presiden Jokowi terkait dirinya yang akan tetap cawe-cawe pada Pemilu 2024 karena ada riak-riak membahayakan, jangan sampai kemudian cawe-cawe Jokowi mengganggu penyelenggaraan pemilu yang jujur dan adil.

Baca juga: Mahfud Sebut Pilpres 2024 tak Sepanas 2019, Pengamat: Efek Cawe-Cawe Jokowi

"Tetapi yang penting adalah jangan sampai posisi pak Jokowi sebagai presiden itu kemudian disalahgunakan untuk menjadikan pemilu menjadi tidak fair," ucap Khairul.

Meskipun secara hak berpolitik, Presiden Jokowi memiliki hak untuk mendukung salah satu pasangan calon (paslon), namun Khairul menegaskan, kukuhnya Jokowi untuk cawe-cawe pada Pemilu 2024 harus tetap dijaga, agar kemudian tidak melewati batas.

"Tetapi mesti digaransi bahwa keikutsertaan presiden, keberpihakan itu tidak kemudian mengganggu ke penyelenggaraan Pemilu yang mesti dilaksanakan secara jujur dan adil, penyelenggara pemilu yang mandiri, dan semua proses berjalan sesuai ketentuan yang ada. Batas itu yang perlu dijaga oleh Presiden kalau dia masih (bersikukuh) ikut serta dalam kontestasi pemilu ini," tukas Khairul. (Rif/Z-7)

Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Abdillah M. Marzuqi

Terkini Lainnya

Tautan Sahabat