visitaaponce.com

MENTERI Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membenarkan bahwa pada saat ini keuangan perusahaan InJourney tengah mengalami pendapatan yang negatif.

"Memang kalau kita lihat penjelasannya waktu itu bahwa memang cash flow daripada InJourney sebagai catatan ada yang memang dalam posisi negatif," ujar Erick dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (15/6).

Erick menjelaskan, salah satu penyebab buruknya kondisi BUMN holding pariwisata dan aviasi itu dikarenakan saat pandemi covid-19 tengah melanda dunia, saat itu pendapatan dari bandara dalam posisi negatif. Dan hanya terdapat dua bandara yang sudah mulai bangkit dari pandemi, yaitu Bali dan Jakarta.

Baca juga : PMN Waskita Ditunda, Erick Cari Alternatif Pendanaan Lain

Kemudian, lanjut Erick, Di saat bersamaan, InJourney melalui PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) mendapat penugasan untuk mengembangkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika.

Baca juga : Pengamat: Kebijakan PMN 2024 Untuk BUMN Rp57,9 Triliun Sebaiknya Ditunda

"Kalau kita lihat performance keuangan daripada airport di Bali dan jakarta kan sudah baik, tetapi kan masih banyak airport-airport kecil yang belum balik sepenuhnya, sementara pengembangan di industri lainnya itu diperlukan," ujarnya

Oleh karena itu, anggota holding InJourney di sektor aviasi belum bisa membantu membiayai proyek infrastruktur di Mandalika.

Lalu, InJourney melalui ITDC meminta Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp1,19 triliun. Dana ini akan dikucurkan untuk pembangunan di Mandalika termasuk membayar utang.

"Itulah mengapa pendanaan tersebut dibutuhkan. Salah satunya untuk bagaimana kita mengurangi beban keuangan dengan PMN sekalian juga untuk mengembangkan kawasan Mandalika itu," tuturnya.

Sebelumnya, Holding BUMN Industri Aviasi dan Pariwisata Indonesia, PT Aviasi Pariwisata Indonesia atau InJourney meminta suntikan modal negara untuk membayar utang proyek Mandalika. Angkanya, sebesar Rp 1,05 triliun.

Nominal Penyertaan Modal Negara (PMN) itu diminta dialokasikan dari cadangan pembiayaan investasi APBN Tahun 2023. Direktur Utama InJourney Dony Oskaria menegaskan, dana ini nantinya untuk menutupi kewajiban pembayaran utang di proyek Mandalika.

Dia menjelaskan, ada utang yang harus ditanggung oleh PT Pengembangan Pariwisata Indonesia atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), bagian dari InJourney, sebesar Rp 4,6 triliun. Ini dibagi menjadi dua termin pembayaran, untuk termin jangka pendek sebesar Rp 1,2 triliun, dan jangka panjang Rp 3,4 triliun.

"Karena ini peninggalan yang tidak, lawannya tidak ada, short term liabilities yang Rp 1,2 triliun ini (sebagian ditanggung) Rp 1,05 triliun ini yang kita harapkan dari equity portion melalui PMN. Sisanya kita akan lakukan dengan pinjaman corporate action kurang lebih Rp 250 miliar," ujarnya dalam Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi VI DPR RI, Rabu (14/6). (Z-8)