Pemberian Uang Suap Kepala Basarnas Pakai Kode Dako Alias Dana Komando
![Pemberian Uang Suap Kepala Basarnas Pakai Kode Dako Alias Dana Komando](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/07/89390c89372827964efc1ac9082340a5.jpg)
KEPALA Badan SAR Nasional (Basarnas) Henri Alfiandi ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap pengadaan barang dan jasa di instansinya. Dia menggunakan kode khusus untuk menerima uang haram.
"Kaitan teknis penyerahan uang dimaksud diistilahkan sebagai 'dako' alias dana komando," kata Wakil Ketua KPK Alexander Marwata di Gedung Juang KPK, Jakarta Selatan, Rabu, 26 Juli 2023.
Alex menjelaskan dia uang komando itu terkait dengan tiga proyek yang ada di Basarnas. Pertama, soal pengadaan alat pendeteksi korban reruntuhan dengan nilai proyek Rp9,9 miliar.
Baca juga: KPK Tahan 2 Pemberi Suap Kepala Basarnas, 1 Diultimatum
Lalu, proyek pengadaan public safety diving equipment dengan nilai kontrak Rp17,4 miliar. Terakhir, proyek pengadaan ROV untuk KN SAR Ganesha senilai Rp89,9 miliar.
Tiga proyek itu sejatinya sudah dilobi oleh Komisaris Utama PT Multi Grafika Cipta Sejati Mulsunadi Gunawan, Direktur Utama PT Intertekno Grafika Sejati Marilya, dan Direktur Utama PT Kindah Abadi Utama Roni Aidil.
Baca juga: Terlibat Kasus Suap, Kepala Basarnas Cs Kantongi Rp88,3 Miliar
Henri meminta ketiganya menyerahkan uang sebesar 10 persen dari nilai proyek yang ditentukan. Duit haram itu diterima melalui Koorsim Kabasarnas Afri Budi Cahyanto.
"Merangkap asisten sekaligus orang kepercayaan HA (Henri Alfiandi)," ucap Alex.
Mulsunadi melalui Marilya memberikan Rp999,7 juta ke Henri. Sementara itu, Roni menyerahkan Rp4,1 miliar. Metodenya yakni transfer bank.
KPK juga menemukan penerimaan lain yang dilakukan Henri dalam periode 2021 sampai 2023. Totalnya ditaksir mencapai Rp88,3 miliar.
Dalam kasus ini, Mulsunadi, Marilya, dan Roni disangkakan melanggar Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP.
Sementara itu, Henri dan Afri penanganannya bakal dikoordinasikan dengan Puspom TNI. Kebijakan itu dilakukan berdasarkan aturan yang berlaku. (MGN/Z-7)
Terkini Lainnya
13 Pemancing Berhasil Dievakuasi Setelah Terombang Ambing di Laut
KPK Telusuri Aliran Dana Kasus Max Ruland ke PDIP
Kepala Baguna PDIP Disebut Pakai Duit Korupsi Rp2,5 Miliar untuk Beli Ikan Hias
Tim SAR Evakuasi Jenazah Warga Qatar di Pantai Kelingking Bali
Tim SAR Evakuasi WNA yang Jatuh di Bukit Anak Dara Lombok
Kapal Wisata di Labuan Bajo Terbakar, Ini Protokol Penyelamatannya
3 Penyuap Eks Kepala Basarnas Divonis 2 sampai 2,5 Tahun Penjara
KPK Panggil Politikus PDIP Max Ruland Bongkar Korupsi di Basarnas
Pejabat Basarnas Pilih Mangkir Saat Dipanggil KPK
Desakan Revisi UU Peradilan Militer, TNI: Belum Ada Urgensinya
Basarnas Di Bawah Kemenhub, KPK Pastikan Berwenang Melakukan Penangkapan
Panglima Pastikan tidak Ada Istilah Dana Komando di TNI
Setelah Menang Presiden, Pezeshkian Kini Menghadapi Jalan Terjal
Grand Sheikh Al Azhar: Historis dan Misi Perdamaian Dunia
Kiprah Politik Perempuan dalam Pusaran Badai
Program Dokter Asing: Kebutuhan atau Kebingungan?
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap