visitaaponce.com

MANTAN anggota DPR RI Fraksi Partai Golkar Poempida Hidayatulloh mengatakan kepemimpinan Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar Airlangga Hartarto dinilai semakin melemahkan posisi Golkar dalam percaturan politik nasional.

Menurutnya, ketika Airlangga telah terpilih menjadi orang nomor satu di partai berlambang pohon beringin itu, dia seharusnya berkonsentrasi membesarkan partai. Apalagi dalam amanat musyawarah nasional (munas) 2019 dan rapat kerja pimpinan nasional (rapimnas) 2021 menunjuk Airlangga maju pada Pilpres 2024.

Namun, Poempida menyayangkan keputusan Airlangga untuk tetap bekerja sebagai menteri, tidak dimaksimalkan dengan kerja-kerja elektoral. Bahkan, tidak ada keinginan untuk membesarkan partai dan membesarkan namanya agar dapat maju menjadi calon presiden (capres) maupun cawapres (cawapres).

“Ketika Airlangga dideklarasikan harus nyapres, dari 5 tahun sebelumnya, dia istilah dari munas awal ini sampai 5 tahun ke depan dia sudah berpikir, 'Gua nih tahun ini harus bisa apa? jangan jadi menteri, gak bisa kecuali kita ini ketua umum partai hanya jadi manajemen partai',” ujar Poempida dalam sebuah diskusi dikutip dari akun Youtube RKN Media, Senin (7/8).

Poempida, yang juga ketua umum Organisasi Kesejahteraan Rakyat (Orkestra) itu mengatakan, level figur ketua umum partai besar yang sudah didorong untuk maju capres, seharusnya mampu sejajar dengan kepala negara yang saling berkoordinasi untuk mengurus negara layaknya seorang negarawan.

Untuk urusan menteri atau pembantu presiden, dia menyarankan cukup menunjuk kader terbaik partai saja.

“Kalau ketua umum partai sudah mau dijadiin capres, harus positioning ini yang beda. Dia harus mulai munculkan ke negarawannya yang jadi menteri anak buah saja, dia harus bermain di level yang sama dengan presiden yang sekarang terpilih yaitu Pak Jokowi harus level begitu,” ucapnya.

“Bukan jadi sub dari Jokowi kira-kira seperti itulah,” imbuhnya.

Kemudian, Poempida menerangkan penunjukkan Airlangga sebagai capres menjadi sumber petaka munculnya desakan musyawarah luar biasa (munaslub) oleh para kader yang kecewa dengan performa Airlangga memimpin partai.

Dikatakan Poempida, persoalan munaslub merupakan akibat dari dikuncinya nama Airlangga menjadi capres, sementara setelah ditunjuk menteri koordinator perekonomian itu seperti tidak melakukan kerja-kerja politik bagi Golkar.

“Sebenarnya begini ini cikal bakal persoalan ini tuh bukan di ujung sini tapi di pangkalnya di awal Golkar kemudian mengunci dirinya dengan memberikan mandat di munas bahwa Airlangga ini harus jadi capres nah ini yang dikunci diawal,” paparnya.

“Nah kalau konstalasi seperti itu harusnya kan strategi-strateginya bukan business as usual harus dibuat suatu permainan yang di luar daripada cara berpikir yang biasa,” sambungnya.

Lebih lanjut Poempida menuturkan belum lagi ada persoalan kasus dugaan korupsi yang menyeret nama Airlangga yang diprediksi akan terus menjadi beban partai dalam waktu yang cukup lama.

Hal itu juga sempat menimpa Akbar Tanjung dengan kasus korupsi Buloggate, tetapi yang membedakan, Akbar Tanjung selaku ketum Golkar waktu itu mampu membawa Golkar tetap berjaya, sementara Airlangga hasil dari beberapa lembaga survei Golkar terus mengalami tren penurunan. 

“Zaman Pak Akbar mendapatkan kasus yang sama itu juga sampai selesai prosesnya gak kemudian bisa dibarter dengan pendekatan-pendekatan politik saja gitu proses hukum tetap berjalan. Jadi mau gak mau nih nanti Golkar akan harus menghadapi nih kasus hukum ini sampai tuntas, saya melihatnya seperti itu,” jelasnya.

Lebih jauh Poempida menyatakan meski kondisi Golkar cukup memprihatinkan, para Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar tidak dapat berbuat apa-apa untuk menyelamatkan partai lewat mekanisme munaslub karena tersandera dengan pencalegan yang masih harus mendapat tanda tangan sang ketua umum Golkar.

Belum lagi, kata Poempida, jika munaslub terselenggara khawatir para kader partai yang maju calon legislatif (caleg) terjadi perpecahan atau dualisme kepemimpinan partai sehingga akan semakin mengancam pencalonan mereka dari Daftar Caleg Tetap (DCT).

“Nasib teman-teman ini masih tergantung tanda tangannya Pak Airlangga dan memang dengan adannya munaslub memang bisa langsung disimpulkan gitu ketua umum terpilih gak diributin, bisa terjadi dualisme resikonya tinggi,” urainya.

Selain itu, Poempida mengatakan mungkin jika DCT dari Komisi Pemilihan Umum (KPU) sudah keluar akan beda cerita terkait dengan nasib munaslub Partai Golkar kedepan.

“Menurut saya udahlah orang akan gangguin di situ tapi nanti setelah urusan selesai minimal udah DCT nah cerita lain,” pungkas Poempida. (RO/Z-1)