Penaikan Gaji ASN Dinilai Politis
![Penaikan Gaji ASN Dinilai Politis](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/08/57105413383d8350e63f1ffae9d75c30.jpg)
WAKIL Ketua Komisi II DPR Fraksi PKB Yanuar Prihatin menekankan publik dan DPR harus mendapat penjelasan dari pemerintah terkait penaikan gaji ASN sebesar 8%..
"Iya itu kabar gembira bagi PNS. Tapi ada satu hal ini mau pemilu. Maka kita harus clear dulu ini ada kaitannya tidak dengan pemilu," ucapnya di gedung DPR, Rabu (16/8).
Dia mengajak publik untuk melihat ke belakang bahwa pemerintah sudah pernah menaikan gaji PNS sebelumnya.
Baca juga: Soal Kenaikan Gaji ASN, Menpan Rebiro: Sudah Lama Tidak Naik
Para PNS atau ASN sekarang telah beralih dari karir menjadi meritokrasi sehingga otomatis kinerja mereka harus mendapat penghargaan yang lebih baik.
"Artinya tendensi itu bagian yang mencurigakan tapi ya jangan curiga banget lah ya. Yang penting kesejahteraan PNS yang utama," terusnya.
Baca juga: 50 Persen ASN DKI akan Lakukan WFH Antara 28 Agustus dan 7 September
Di kesempatan yang sama Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta para ASN untuk bekerja lebih baik dan tidak bermalas-malasan.
"Ini kabar baik bagi PNS ASN pada prinsipnya penaikan gaji itu lebih baik jangan mengarah pada tujuan tertentu. Saya berterima kasih pada presiden dan saya berharap PNS tidak naik gaji saja tapi tingkatkan kinerjanya. Penaikan ini baik mengapresiasi segala kerja keras PNS," terangnya.
Ketua DPP Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Said Abdullah mengatakan mendukung kebijakan pemerintah menaikan gaji ASN sebesar 8%. Rencana itu pun disebutnya sudah disampaikan pemerintah kepada DPR sejak lama.
"Ya pasti saya tahulah cuma enggak diumumkan saja," ucapnya, Rabu (16/8).
Menurutnya penaikan pendapatan itu sudah tepat karena pemerintah harus menghitung inflasi dan pertumbuhan serta agar ASN dapat melayani publik lebih baik.
"Iyaa memang sudah wajib karena kita harus hitung inflasi, pertumbuhan. Kalau tidak PNS kita bagaimana bisa melayani rakyat, bisa memberikan pelayanan terbaik kalau masih pendapatannya cekak," paparnya.
Ketua Badan Anggaran DPR yang ditemui seusai sidang tahunan dan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo ini pun tidak khawatir jika publik menaruh curiga dengan penaikan tersebut yang dikaitkan dengan upaya mendongkrak suara.
"Sebelum tahun politik kenapa tidak digugat juga. Jadi tidak ada ditarik ke arah sana," cetusnya. (Sru/Z-7)
Terkini Lainnya
Peserta Tapera Nabung Puluhan Tahun Pengembaliannya Kok Kecil? Begini Penjelasannya
Mengapa Simpanan Tapera PNS Kecil? Meski Puluhan Tahun Menabung
BP Tapera Ungkap Kembalikan Rp4,2 Triliun ke Pensiunan PNS
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
2 PNS Sukabumi Dipanggil KPK Terkait Pencucian Uang Eko Darmanto
THR ASN Capai Rp27,33 Triliun, Hampir 100%
DPR Ingin Rapat Bersama KPU Bahas Putusan MA Soal Batas Usia Calon Kepala Daerah
Pernyataan Mendagri yang Kritik Pj Gubernur Papua Barat Daya di Rapat Bersama DPR Dinilai tidak Elok
DPR Gali Keterangan Pemerintah Soal Mundurnya Kepala Otorita IKN
PKS Dorong Segera Revisi UU Pemilu Agar Bawaslu tidak jadi Macan Ompong
Ketua KPU Jawab Tudingan Soal Sewa Private Jet Hingga Dugem
DPR Sebut Anggota KPU Doyan Dugem dan Foya-foya, Siapa Itu?
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap