Kunker ke Batam, Komisi III DPR Fokus Bahas Sistem Peradilan Pidana Terpadu
![Kunker ke Batam, Komisi III DPR Fokus Bahas Sistem Peradilan Pidana Terpadu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/cdc483de56718e54f9d9082c40f47e60.jpg)
TIM Komisi III DPR RI melakukan Kunjungan Kerja (Kunker) Reses ke Provinsi Batam, Kepulauan Riau. Ketua Tim Kunker Wihadi Wiyanto menyampaikan, tujuan Kunker ini dalam rangka melakukan tugas pengawasan, mencari informasi, dan melakukan dengar pendapat atas pengaduan masyarakat terkait belum terlaksananya Sistem Peradilan Pidana Terpadu.
"Jadi ini kan kunjungan kerja reses mendengarkan masukan dari pengadilan tinggi Kepulauan Riau ini yang harus kita dengarkan, tidak hanya pengadilan tinggi dan juga tata usaha," ungkap kata Wihadi saat memimpin tim kunjungan Kerja Komisi III DPR ke Batam, Senin (16/10)
Dalam banyak kasus, permasalahan anggaran terbukti menjadi salah satu tantangan utama. Mahkamah Agung selalu berkonsultasi dan meminta persetujuan dari DPR RI terkait dengan anggaran.
Baca juga: Makna dan Peran Mahkamah Agung dalam Sistem Hukum
"Oleh karena itu, komunikasi dan konsultasi yang baik antara DPR RI dan Mahkamah Agung penting untuk mengatasi masalah anggaran yang sering kali menjadi hambatan dalam penegakan hukum."tegasnya
Di sisi lain, Kepala Pengadilan Tinggi (PT) Provinsi Kepri, Erwin Mangatas Malau dalam paparannya menyampaikan capaian-capaian jajaran Peradilan Umum di wilayah PT Kepri yaitu melaksanakan peradilan secara cepat berbasis teknologi informasi dan inovasi, kurangnya sumber daya manusia, kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana berupa rumah dinas pejabat pengadilan, kurangnya anggaran bagi pengadilan terutama di wilayah hukum PT Kepri.
Lalu, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara (TUN) Tanjungpinang, Al'an Basyier dalam paparannya menyampaikan terbatasnya jumlah anggaran serta sarana yg ada.
Baca juga: MA Didorong Berantas Mafia Kepailitan
"Hambatan lain juga kita samapaikan yaitu, tidak adanya rumah dinas hakim dan pejabat pengadilan serta kurangnya anggaran pengadaan kendaraan dinas," kata Al'an.
Dalam tanggapannya, Anggota Komisi III DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menyoroti pentingnya Pakta Integritas bagi aparat peradilan di Kepulauan Riau.
Selain itu Arteria Dahlan menyoroti kekurangan anggaran pengadilan “Jangan sampai membebankan pencari keadilan,” tutupnya. (RO/S-4)
Terkini Lainnya
Pastikan Produksi Aman, Kementan Tinjau Langsung Padi hingga Tebu di Cirebon
Wapres akan Tinjau Pabrik Pengolahan Limbah B3 di Jawa Timur
Presiden Jokowi Cek Pasar dan RSUD di Kalimantan Tengah
Momen Jokowi Ajak Ibu Negara nge-vlog di Mobil Dinas RI-1, Kasih Semangat untuk Warganet
Kunjungan ke Sumatera Selatan, Jokowi Akan Serahkan Bantuan Pangan ke Pedagang
Kunjungan Kerja Menteri Besar Johor Diterima Kepala BP Batam
Jadi Kurir Sabu, Suami Istri di Batam Ditangkap Polisi
BP Batam Berkomitmen Selesaikan Hak Warga Terdampak Rempang Eco-City
Bea Cukai Batam Tindak Penyelundupan Puluhan Ribu Botol Miras Ilegal
Bea Cukai Perkuat Patroli Laut untuk Jaga Perairan Batam
Pusat Data Nasional Kedua akan Dibangun di KEK Nongsa Batam
Tingkatkan Kualitas, Sekolah di Batam Sediakan Ujian Sertifikasi Cambridge
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap