Hakim Kabulkan Uji Materi Usia Capres-Cawapres Diminta tidak Masuk MKMK
MAHKAMAH Konstitusi (MK) hingga saat ini tak kunjung membentuk Mahkamah Kehormatan MK. Padahal, ada sejumlah laporan dari masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik hakim konstitusi.
Pengajar Sekolah Tinggi Hukum Indonesia (STHI) Jentera Agil Oktaryal mengatakan ada usulan agar pembentukan MKMK bersifat permanen. Namun, MK belum melakukannya. "Artinya sampai hari ini MKMK hanya dibentuk jika ada laporan etik yang masuk alias ad hoc," terang Agil ketika dihubungi, Minggu (22/10).
Berdasarkan aturan internal MK, formasi MKMK akan diisi oleh beberapa perwakilan yang terdiri dari satu hakim aktif MK, satu mantan hakim MK, dan satu tokoh masyarakat. Hingga saat ini, nama-nama yang akan mengisi MKMK belum diumumkan.
Baca juga: Putusan MK Bukan untuk Kepentingan Pemilu 2024 Saja
Menurut Agil, laporan dugaan pelanggaran etik yang masuk MK saat ini berkaitan dengan putusan soal usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden. Dalam putusan itu, sambung Agil, sembilan hakim MK memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion). Ia mengatakan akan lebih baik apabila hakim aktif yang mengisi komposisi MKMK bukan hakim yang menyatakan mengabulkan perkara tersebut.
"Maka dari itu menurut saya, hakim yang dipilih mengisi komposisi MKMK ialah hakim yang menolak perkara atau minimal yang dissenting opinion. Ini karena empat hakim tidak menjadi yang dilaporkan dalam perkara ini," terangnya.
Baca juga: Takut Prabowo Gagal Nyapres. Yusril Minta MK Tolak Batasan Usia Capres-Cawapres 70 Tahun
Selain hakim MK, sambungnya, perwakilan akademisi harus yang paham betul akar persoalan etik dan menguasai dinamika pengambilan keputusan di MK. Lalu, mantan hakim MK yang sama sekali tidak ada kepentingan. "Terakhir mesti diisi oleh perwakilan masyarakat yang negarawan, agamais, dan pancasilais," tukas Agil.
Sejumlah pihak telah melaporkan dugaan etik hakim MK yakni Pergerakan Advokat Nusantara (Perekat Nusantara) dan Tim Pembela Demokrasi Indonesia (TPDI). Laporan lain didaftarkan oleh Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) juga melaporkan lima dari sembilan hakim MK kepada Dewan Etik Hakim Konstitusi, Kamis (19/10). Lima hakim yang dilaporkan PBHI ke Dewan Etik Hakim Konstitusi yakni Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Guntur Hamzah.
Di sisi lain, muncul laporan terhadap hakim MK Saldi Isra yang dibuat oleh Dewan Pimpinan Pusat Advokasi Rakyat untuk Nusantara (DPP ARUN) dan Komunitas advokat Lingkar Nusantara (Lisan). Saldi salah satu dari empat hakim konstitusi yang menolak mengabulkan permohonan batas usia minimal capres-cawapres. Selain Saldi, tiga hakim yang menolak ialah Arief Hidayat, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo.
Pada Senin (16/10), MK mengabulkan sebagian permohonan perkara No.90/PUU-XXI/2023 tentang batas usia minimal capres-cawapres yang dimohonkan oleh seorang mahasiswa. MK menyatakan seseorang yang berusia 40 tahun atau pernah/sedang menjabat sebagai kepala daerah bisa diusulkan menjadi capres-cawapres. Putusan MK dianggap memberi karpet merah bagi Putera Sulung Presiden Joko Widodo Gibran Rakabuming Raka yang disebut akan menjadi cawapres berpasangan dengan Prabowo Subianto.
Kepala Biro Hukum Administrasi dan Kepaniteraan (Kabiro HAK) Mahkamah Konstitusi (MK) Fajar Laksono enggan menuturkan MK akan melakukan konferensi pers terkait sejumlah laporan dugaan pelanggaran etik, Senin (23/10). Saat ditanya soal komposisi MKMK termasuk hakim MK aktif yang akan mengisi, Fajar mengatakan menunggu pengumuman saat konferensi pers. "Kita tunggu konferensi pers besok saja ya," ujar Fajar. (Z-2)
Terkini Lainnya
MK Tolak Permohonan PPP
MK sebagai Sistem Check and Balance Pelaksanaan Demokrasi
Sikap Fraksi NasDem terhadap Revisi UU MK: Menerima dengan Catatan
Revisi UU MK Berpotensi Hilangkan Independensi MK
Pakar HTN Unpad Minta Hentikan Politisasi untuk Kembalikan Independensi MK
RUU MK Bisa Hilangkan Independesi Hakim
Putusan MKMK Buka Kanal Anwar Usman Ajukan Keberatan
Tokoh Bangsa Meminta Anwar Usman Mundur: KKN-nya Terlalu Kental
Kubu Prabowo-Gibran Tuding Ada Gerakan yang Ingin Mendegradasi
Anies Hormati Keputusan MKMK
Respons Putusan MKMK, Jubir Anies: Kalau Jantan, Prabowo Perlu Ganti Cawapres
Diberhentikan Jadi Ketua MK, Anwar Usman Tetap Jadi Hakim Konstitusi
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap