Bansos Selalu Jadi Modus Politis Jelang Pemilu
![Bansos Selalu Jadi Modus Politis Jelang Pemilu](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/10/e8f34a3334261ad3a6fba23df642b87c.jpg)
RENCANA adanya ragam bantuan sosial senilai Rp13,39 triliun dari pemerintah dinilai sebagai sikap laten jelang pemilu yang memiliki tujuan politis. Hal ini menurut jubir PKS Ahmad Mabruri sudah dipahami oleh publik sehingga tidak aneh jika pola yang sama akan terjadi lagi jelang pemilu 2024.
"Iya kan sudah jelas arahnya. Tiap mau pemilu bansos digelontorkan. Kepuasan pemilih kepada pemerintah saat di survey meningkat," ucapnya, Jumat (27/10).
Meski situasi ini terus berulang dan menjadi pola, publik tidak bisa begitu saja dikondisikan. Sebab dengan berbagai akses informasi yang diterima publik tentang para calonnya, publik bisa menilai dan mengambil sikap atas pilihannya nanti dalam pemilu.
Baca juga : KPK: Jelang Pemilu 2024, Hibah dan Bansos sangat Rawan Penyimpangan
"Tetap saja rakyat susah dapat kerja. Tapi yang pasti rakyat itu bisa menilai mana yang bisa dia percaya untuk jadi pemimpin. Masyarakat kita semakin melek politik tidak bisa sekadar dirayu dengan materi. Apa yang terjadi sudah sangat gamblang," paparnya.
Baca juga : Pembagian Penanak Nasi Dinilai Tidak Tepat
Dia menambahkan penggunaan pola bagi-bagi bansos dapat dibaca sebagai upaya pemerintah berpihak pada satu kelompok. Sehingga penting untuk semua pihak semakin menguatkan pendidikan politik yang kritis kepada publik.
Sementara itu Direktur eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah Putra mengatakan program bansos di tahun politik patut diduga sebagai langkah politis untuk tujuan keuntungan pihak tertentu. Program bansos yang berdekatan dengan pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih yang memberikan efek tertentu khususnya kepada pihak yang didukung pemerintah.
"Inilah mengapa perlu adanya agenda terukur yang dijalankan pemerintah, agar program pemerintah tidak dipolitisir untuk kepentingan politis. Bansos yang berdekatan dengan Pemilu jelas memicu mobilisasi pemilih. Terlebih keluarga Jokowi ikut kontestasi, Gibran jelas diuntungkan," ungkapnya.
Seharusnya Bawaslu melakukan tekanan agar tidak ada program pemerintah yang potensial dijadikan kampanye terselubung. Demokrasi yang sehat harus dibangun oleh semua pihak khususnya penyelenggara pemilu yang berada di garis terdepan.
"Hari ini kita sedang menyaksikan bencana kelaparan di Yahukimo, Papua, dan itu tidak ada hingar bingar pemerintah untuk menangani, sementara untuk yang potensial bermuatan politis justru pemerintah gencar lakukan, jelas ini ketimpangan," tukasnya. (Z-8)
Terkini Lainnya
Meksi Tidak Sampai Desember, Bapanas Pastikan Bantuan Pangan Beras Berlanjut
Stok Beras di Gudang Bulog Melimpah, Capai 1,4 Juta Ton
Rp28,8 Triliun Disiapkan untuk BLT hingga Bansos Beras
DPR Segera Panggil Mendag soal Bansos
Bagi-Bagi Bansos Jelang Pemilu Rentan Disalahgunakan
KPK Endus Penyaluran Fiktif Bansos Beras Kemensos
Bansos Presiden yang Diduga Dikorupsi Berjumlah 6 Juta Paket
KPK: Nilai Proyek Bansos Presiden yang Dikorupsi Capai Rp900 Miliar
Pejabat Kemensos Dipanggil KPK untuk Dalami Kasus Korupsi Bansos Presiden
Kerugian Negara Korupsi Bansos Presiden Bertambah Mencapai Rp250 Miliar
Bansos Presiden yang Dikorupsi Berisi Beras sampai Biskuit
Presiden Jokowi Diminta Bijak Soroti Kasus Korupsi
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap