visitaaponce.com

BAKAL Calon Presiden (Bacapres) Republik Indonesia, Anies Rasyid Baswedan menegaskan, pentingnya melakukan secara serius perubahan paradigma dalam pembangunan. Dari berorientasi pada pertumbuhan menjadi juga pemerataan, agar tidak jadi ketimpangan dalam membangun seluruh wilayah Indonesia.

Hal itu disampaikan Anies yang diusung Partai NasDem, PKS dan PKB tersebut saat menyampaikan visi dan misinya di sela-selam Silaturahmi Kerja Nasional (Silaknas) Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Tahun 2023 di Makassar, Sulawesi Selatan, Minggu (5/11) dengan tema, 'Penguatan Ekosistem Pembangunan Umat dan Masyarakat untuk Mewujudkan Indonesia Kuat dan Bermartabat'.

Menurut mantan Gubernur DKI Jakarta ini, dalam pemaparan visi dan misi yang membahas 'Indonesia Adil Makmur untuk Semua Percepatan pembangunan Indonesia Timur', ketimpangan yang ada bukan hanya persoalan angka statistik, tapi memang terlihat di daerah-daerah, khususnya di kawasan timur.

Baca juga : Didukung Pemilih Loyal, Elektabilitas Prabowo Masih Tertinggi

"Sehingga, pembangunan tidak hanya berorientasi pada sektor teritorial, tiap-tiap kawasan punya prioritas yang berbeda-beda dan itu kami seriusi. Program akan dibagi menjadi berdasarkan bidang dan wilayah. Jadi untuk Papua, Kalimantan, Nusa tenggara, Sulawesi, punya prioritasnya masing-masing dan berbeda-beda. Dan harapannya, pembangunan yang dilakukan sesuai dengan kebutuhan di lapangan," urai Anies.

Baca juga : Program Air Bersih Prabowo Bantu Kekeringan di Berbagai Wilayah

Dia pun mencontohkan data IPM (Indeks Pembangunan Manusia) di barat dan timur Indonesia, yang ketimpangannya terjadi 10 tahun lamanya. IPM di Sumatera dan Jawa pada 2013 sebesar 69,83 persen, dan pada 2022 naik menjadi 74,19 persen.

"IPM di Indonesia Timur, yaitu kalimantan, Nusa Tenggara, Bali, Sulawesi dan Papua baru mencapai angka 69,47 persen pada 2022, pada 2012 baru pada angka 64,81 persen. Artinya ada ketimpangan yang terjadi antara wilayah barat dan timur. Apakah ini mau diteruskan? Tentu tidak!"

Karena, masih banyak potensi yang belum di buka di Indonesia Timur, mulai dari sumber daya alam, pariwisata, sektor kelautan dan masih banyak lagi.

"Jadi memang butuh perubahan, sehingga kita harus meluruskan paradigma untuk menghadirkan kesetaraan di semua wilayah NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Dan pasangan Amin (Anies Baswedan - Muhaimin Iskandar), akan memadukan pendekatan sektoral. Tidak bisa pakai pendekatan asimetrik, karena yang dibutuhkan apa yang akan dicapai, bukan apa yang sudah dikerjakan," sambung Anies.

Meluruskan paradigma untuk kesetaraan, yang dimaksud Anies ada tiga, yaitu dari fokus utamanya pada pertumbuhan menuju pertumbuhan dan pemerataan. Lalu dari pendekatan sektoral menuju pendekatan sektoral dan kawasan. Dan terakhir, dari menyelesaikan proyek pemerintah, menuju menuntaskan persoalan warga.

Selain itu, ada juga tiga pilar pemerataan, yaitu pemerataan akses pendidikan dan kesehatan, lalu peningkatan konektivitas antar wilayah, serta pengembangan industri berbasis potensi lokal. "Kata kunci di sini aalah keadilan. Ini adalah prinsip dasar agar persatuan Indonesia betul- betul terjaga. Menjaga persatuan dengan memberikan kesetaraan Karena setahu saya, tidak ada persatuan dalam perbedaan ketimpangan. Jika ingin persatuan terjaga, maka kesetaraan harus terjaga," pungkas Anies, yang juga menyampaikan terima kasih pada ICMI yang mengundangnya hadir.

Lantaran tema yang diusung ICMI, juga sangat relevan sekali, yang memberi gambaran, bagaimana agenda ke depan ikut membereskan ketimpangan di berbagai wilayah.

Selain Anies, dua Bacapres RI, Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto juga hadir sehari sebelumnya, Sabtu (4/11). Mereka juga menyampaikan visi dan misinya.

Ganjar Pranowo salah satu poinnya membahas akan memperkuat pembangunan ekonomi hijau dan biru. "Pemerataan pembangunan ekonomi, lalu pembangunan manusia Indonesia unggul lahir batin, mental, spiritual lengkap dan lingkungan hidup yang berkelanjutan melalui ekonomi hijau dan biru. Maka bapak ibu semua tidak ada yang tahu apa perintah konstitusi, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam kita dari pasal 33 ayat 3, UUD 1945," jelas Ganjar.

Mantan Gubernur Jawa Tengah ini, juga sempat diberi masukan agar membuat pabrik smelter di kawasan Timur Indonesia guna pembangunan ekonomi yang maju. Dan dijawab, akan ada kegiatan sampai pengolahan kekayaan kita di Indonesia Timur. "Yang disebutkan mineralnya gede banget, dari teori lapisan permukaan bumi yang ada. Mulai dari Papua sampai Maluku, itu kekayaan yang luar biasa. Tidak cukup dieksploitasi. Hanya diambil saja dijual dalam bentuk mentah. Tapi buat smelter karena akan ada turunannya. Sangat luar biasa dan biasanya itu tambah tinggi," katanya

Dia pun mengungkapkan potensi ekonomi di bidang pangan yang perlu terus ditingkatkan dengan bantuan para akademisi. "Soal potensi-potensi ekonomi salah satunya adalah pangan. Saya akan senang sekali mendapatkan masukan dari para pakar di ICMI. Selain itu, perbaikan sumber daya manusia (SDM) harus terus didorong. Menurutnya, untuk wilayah Indonesia Timur perlu dibuat akselerasi dalam akses pendidikan," pungkas Ganjar.

Sementara itu, Prabowo membahas soal kekayaan alam Indonesia yang dikuras lalu dibawa ke luar negeri oleh orang asing. Menurutnya hal ini sudah terjadi sejak zaman penjajahan, bahkan setelah merdeka, rakyat tidak seutuhnya menikmati kekayaan alam Indonesia.

"Dulu akibat penjajahan, tapi setelah kita ini seolah-olah merdeka secara fisik, kita punya republik, kita punya MPR dan DPR, kita lagi punya partai politik, katanya kita juga punya demokrasi, tapi fenomena ini tidak berhenti, mengalir keluarnya kekayaan nasional," tegas ganjar.

Menurut Menteri Pertahanan RI ini, fenomena kekayaan Indonesia yang dibawa keluar negeri karena elit bangsa tidak mengerti sejarah sehingga tidak sadar dengan hal itu. "Bagaimana ini bisa terjadi? Karena menurut saya para elit kita mungkin lengah, atau saya sendiri tidak mengerti. Masalahnya sangat-sangat sederhana, karena kita tidak setia kepada ajaran kita sendiri, kita tidak setia pada Undang-Undang Dasar," kata Prabowo.

Prabowo juga membahas pasal 33 tentang sistem perekonomian bangsa Indonesia. "Pasal 33 sederhana, sangat eksplisit dan tidak perlu itu diterjemahkan. Perekonomian kita disusun sebagai usaha bersama dasar azas kekeluargaan. Tidak ada disitu azas kapitalisme, azas neoliberal itu tidak ada, tidak ada asas konglomerasi," tandas Prabowo. (Z-8)