Anies Baswedan tak Ingin KPK Jadi Alat Politik
![Anies Baswedan tak Ingin KPK Jadi Alat Politik](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/2d5de8beb4d41dd49dd07f403655bd6b.jpg)
CALON presiden (capres) Anies Baswedan memaparkan komitmen soal Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Anies tidak mau Lembaga Antirasuah disalahgunakan kekuasaan.
"Kita tidak ingin KPK jadi alat politik," kata Anies dalam dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada pada Jumat (1/12).
Anies mengatakan hal itu sudah menjadi komitmennya dengan Muhaimin Iskandar. Bahkan, Anies telah membuktikan ikhtiar itu saat menjadi Gubernur DKI Jakarta.
Baca juga: Alexander Akui Pernah Ada Perintah Jokowi Setop Kasus KTP-el
"Kita bentuk KPK Ibu Kota yang tidak mengambil aspek penindakan karena tidak punya kewenangan, tapi peran pencegahan," papar dia.
Anies menyebut pemerintahannya di Jakarta kala itu tidak hanya diawasi inspektorat. Melainkan juga KPK Ibu Kota yang proaktif menilai semua kegiatan.
Baca juga: Firli Bahuri, Agus Rahardjo, dan Pemilu 2024 Jadi Momentum Kembalikan Muruah KPK
"Banyak project yang ketika di-review KPK Ibu Kota dikoreksi secara mendasar. Insyaallah kita menjaga KPK bukan sebagai alat politik tapi salah satu unsur menjaga integritas," ujar dia.
KPK Harus Jadi Barometer Tertinggi Pemberantasan Korupsi
Anies Baswedan mengungkapkan strategi mengembalikan muruah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). KPK harus menjadi ujung tombak pemberantasan praktik rasuah.
"Supaya tempat ini (KPK) jadi barometer tertinggi dalam pemberantasan korupsi," kata Anies dalam dialog bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat pada Jumat (1/12).
Anies mengatakan dirinya dan Muhaimin Iskandar berkomitmen membuat KPK kembali independen. Sehingga Lembaga Antirasuah punya posisi kuat dan diisi orang-orang berintegritas.
"Siapa pun yang terpilih jadi komisioner KPK, harus tanda tangan dan menaati seluruh kode etik. Bila melanggar, mengundurkan diri," tegas dia.
Anies menyebut KPK seyogianya bukan sekadar menaati peraturan hukum. Standar KPK harus jauh lebih tinggi dari itu.
"Tidak hanya hukum tapi juga kepatutan. Ini yang harus dijaga, karena kalau tidak pemberantasan korupsi akan turun secara luar biasa," ujar dia. (Medcom/Z-7)
Terkini Lainnya
KPK Harus Jadi Barometer Tertinggi Pemberantasan Korupsi
Ditinggal Ganjar dan Gibran, Jawa Tengah Krisis Tokoh Mumpuni di Level Provinsi
Golkar Berpeluang Jaring Tokoh Kharismatik Pilpres 2029 saat Pilkada
Putusan MK Kemenangan Rakyat Indonesia
Lebaran Momen Terbaik untuk Bersatu Pascapemilu
Sahabat Ganjar, Ulama, dan Santri Gelar Senandung Doa di Purwakarta
Anies Baswedan Dijodohkan dengan Airlangga di Pilpres 2024
Gugatan Terhadap Jokowi di PN Jakpus Ditolak, Pengacara: Bukti Tuduhan Selama ini tidak Benar
Ahli : Ada Pengakuan Diam-Diam Anies-Ganjar Soal Keabsahan Pencalonan Gibran
Ahli: Penetapan Gibran Sebagai Cawapres tak Perlu Ubah Peraturan KPU
KPU Diklaim Tak Langgar Etika Terima Pendaftaran Gibran
Permintaan Ganti Gibran Sebagai Cawapres Prabowo Dinilai Aneh
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap