visitaaponce.com

PENAIKAN anggaran di Kementerian Pertahanan terjadi mendadak dalam jumlah yang fantastis dinilai tidak wajar. Sebab penaikan tersebut bertepatan dengan momentum jelang Pemilu 2024.

Menurut Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan penaikan anggaran ini terjadi pada kementerian yang menterinya merupakan calon presiden dan berpasangan dengan anak dari Presiden Joko Widodo.

"Kenaikan anggaran pertahanan negara secara tiba-tiba di tengah berbagai persoalan seperti tingginya angka kemiskinan dan pengangguran, angka stunting dan kondisi ekonomi masyarakat yang masih sulit pasca pandemi adalah langkah yang sangat janggal yang dilakukan oleh Pemerintah. Karena tidak sesuai kebutuhan rakyat," jelasnya dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (2/12)

Baca juga: Anggaran Terbatas, Presiden: Modernisasi Alutsista Harus Dilakukan dengan Bijak

Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan menilai sulit untuk mengukur efektivitas penaikan anggaran pertahanan yang dilakukan di penghujung masa pemerintahan yang akan segera berakhir. Apalagi saat ini menteri Pertahanan Prabowo Subianto maju sebagai kandidat presiden sehingga akan sibuk mengurus urusan politik ketimbang urusan di kementeriannya.

"Publik patut mempertanyakan apakah kenaikan yang mendadak ini betul-betul untuk kepentingan membangun pertahanan atau justru ada udang di balik batu, di mana atas nama pertahanan anggarannya berpotensi disalahgunakan untuk kepentingan politik elektoral 2024," lanjutnya.

Baca juga: Prabowo tidak Malu Dapat Bantuan Jokowi di Pemilu 2024

Menurutnya kementerian pertahanan memiliki sejumlah persoalan terkait pengelolaan anggaran negara, seperti program Food Estate yang gagal namun telah merusak hutan. Belum lagi, terdapat dugaan korupsi besar di Kemhan pada proyek komponen cadangan dan alutsista.

Selama ini, sektor pertahanan merupakan sektor yang tertutup, jauh dari transparansi dan akuntabilitas khususnya terkait dengan penggunaan anggaran, sehingga seringkali dugaan penyimpangan anggaran khususnya terkait belanja alutsista sering terjadi tapi sulit dibongkar karena alasan dan dalih rahasia negara.

"Apalagi aparat penegak hukum lain, seperti KPK, tidak bisa masuk untuk mengusut dugaan penyimpangan atau korupsi di dalam sektor ini. Hal inilah yang membuat sektor pertahanan menjadi sektor dengan dugaan penyimpangan anggaran yang tinggi karena tidak ada lembaga penegak hukum independen yang bisa masuk untuk menginvestigasi," paparnya.

Untuk itu koalisi menilai sebaiknya pemerintah menunda penaikan anggaran pertahanan ini karena sarat akan potensi penyimpangan dan kepentingan politik yang dilakukan pada masa akhir pemerintahan Joko Widodo. Penaikan anggaran secara signifikan di kementerian tertentu yang dilakukan di tengah rendahnya akuntabilitas dan transparansi tentunya akan sangat berpotensi disalahgunakan.

Sebelumnya Kementerian Keuangan mengungkapkan permintaan kenaikan anggaran di Kementerian Pertahanan Negara untuk tahun 2024 yang bersumber dari pinjaman luar negeri, yaitu sebesar USD 4 miliar atau setara dengan Rp61,58 triliun. Kenaikan ini baru disepakati saat Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, 28 November 2023. (Sru/Z-7)