visitaaponce.com

DIREKTUR Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI), Adi Prayitno menilai sebutan petugas partai tidak hanya berlaku untuk PDI Perjuangan, tetapi juga di semua partai politik. Namun, banyak pihak gagal memahami terminologi petugas partai.

“Saya kira kalau mau jujur semua kader partai di negara ini di luar PDIP sekalipun itu adalah petugas partai,” terangnya di Jakarta, Kamis (6/12).

Menurutnya, petugas partai itu artinya mereka mendapatkan rekomendasi dan mandat dari partai untuk menjadi pejabat publik, bertarung dalam kompetisi pemilu. Sayangnya, hal itu yang kemudian gagal dipahami. 

Baca juga: Soal Gibran Langgar Kampanye, PDIP: Bawaslu tidak bakal Berani Menindak

“Cuma publik agak gagal menangkap bahwa seakan-akan petugas partai bekerja hanya untuk kepentingan partai padahal kita tahu partai dalam menentukan keputusan politiknya dalam pencapresan, pilkada, atau pileg itu pastinya juga mendengarkan suara-suara rakyat,” tambahnya.

Adi menjelaskan sebagai instrumen politik dalam pemilu, partai selalu menjadikan suara rakyat sebagai preferensi dalam menentukan pilihan politiknya. Menurutnya, petugas partai adalah bahasa netral. Karena apa pun, semua kader, pasti tegak lurus terhadap keputusan partai, di mana keputusan partai hanya diputuskan oleh struktur pengurus partai

Baca juga: Ditanya Mahasiswa Petugas Partai apa Petugas Rakyat, Ganjar: Jika Presiden Tentu Bukan

“Ini yang gagal dipahami publik, seakan-akan bahwa petugas partai itu nadanya negatif, peyoratif. Ini yang saya kira salah kaprah dalam memahami petugas partai," tambahnya.

Adi menambahkan sangat sedikit pejabat negara yang bukan petugas partai. Nyaris tidak ada petugas partai yang melawan kekuatan partainya, melawan perintah partainya, dan melawan keputusan partainya. Di sisi lain, semua keputusan partai dibuat atas nama rakyat, semua calon yang diusung itu juga berdasarkan suara masyarakat.

“Cuma pilihan kata atau diksi petugas partai itu seringkali bertendensi negatif karena gagal dipahami publik seakan-akan petugas partai ya itu dia hanya bekerja untuk partai, padahal partai itu bagian dari masyarakat, padahal partai itu ya bekerja atas nama rakyat,” pungkasnya.

Harus Membuktikan

Sementara itu, pendapat berbeda diutarakan Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion, Dedi Kurnia Syah. Ia mengatakan, kenyataan hari ini, pemimpin bekerja untuk partai, ketimbang bagi masyarakat. Maka siapa pun yang terpilih ke depan, harus bisa membuktikan bahwa mereka bukan sekadar petugas partai. 

“Jadi justru bekerja untuk rakyat hanya dipesankan sebagai slogan, hanya seolah-olah, bahwa mereka bekerja untuk rakyat. Pada dasarnya kebijakan menunggu arahan dari partai politik,” kata Dedi saat berbincang hari ini (7/12). 

Hal ini yang perlu dikembalikan, bahwa pemimpin, meski lewat mekanisme partai politik, harus tetap memegang teguh mandat mengabdi untuk kepentingan rakyat. 

“Misalnya, sebagai Gubernur Jawa Tengah, kalau Ganjar Pranowo lebih independen dia bisa lebih leluasa mengambil kebijakan yang dianggap baik,” sebut Dedi.

Pun kiprah Presiden Joko Widodo yang dianggap membumi dengan gaya blusukannya. Dedi menilai Jokowi tunduk pada ketua parpol. “Jokowi bahkan bukan sekedar petugas partai PDIP, tetapi untuk semua partai politik yang mendominasinya. Kita bisa lihat keputusan-keputusan jokowi itu lebih banyak yang berkaitan dengan restu, atau dengan dukungan partai politik,“ jelas Dedi.

Dia mencontohkan, Jokowi mengoreksi ucapannya sendiri dengan memperbolehkan ketua parpol menjadi menteri. Adanya stigma Petugas Partai yang konotasinya negatif, kini saatnya para calon pemimpin memperbaiki pendapat tersebut. “Jadi stigma petugas partai tidak ada masalah kenapa publik akan menilai mereka petugas partai atau tidak, tetapi dari kacamata aktivitas yang mereka lakukan, lebih banyak keputusan politik tentu kepentingan partai politik,“ tandas Dedi. (RO/Z-7)