Soal Gibran Langgar Kampanye, PDIP Bawaslu tidak bakal Berani Menindak
![Soal Gibran Langgar Kampanye, PDIP: Bawaslu tidak bakal Berani Menindak](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/5840affbd5a2681bf8008ad235dfbec5.jpg)
Anggota Legislator DKI Jakarta asal PDI Perjuangan Gilbert Simanjuntak tidak yakin Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) berani bersikap tegas terkait aksi calon wakil presiden Gibran Rakabuming Raka pada Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau car free day (CFD) di kawasan Bundaran Hotel Indonesia pada Minggu (3/12).
"Saya tidak yakin Bawaslu berani bersikap tegas. Saya sarankan mereka periksa ke dokter gigi untuk mengecek apakah punya gigi atau tidak," tegas Gilbert dalam keterangan tertulis, dikutip Senin (4/12).
Gilbert mengatakan sulit sekali menerangkan etika berpolitik pada orang yang tidak memahami hal tersebut. Menurutnya, pemimpin harus memiliki pikiran dan adil dalam segala hal. Itu kerap tidak dimiliki orang yang berlatar belakang sebagai pedagang yang lebih fokus pada keuntungan yang didapat.
Baca juga: Gibran Terindikasi Langgar Aturan Kampanye, NasDem: Bawaslu harus Tindak Tegas
"Seorang calon pemimpin harus sadar arti keadilan, agar aturan berlaku sama kepada dirinya dan masyarakat," jelasnya.
Ia mengatakan Gibran berhasil maju jadi cawapres dengan adanya perubahan UU Pemilu soal batas usia. Dalam hal ini, secara sadar ataupun tidak, dirinya mengorbankan Ketua Mahkamah Konstitusi yang dinyatakan melanggar oleh Majelis Kehormatan MK.
"Sepatutnya kalau mengerti etika, baik Ketua MK Anwar Usman harusnya mundur saat menjabat, dan Gibran yang memakai aturan itu untuk lolos jadi cawapres sepatutnya mempunyai etika untuk tidak maju," jelasnya.
Baca juga: Dituduh Warganet Lindungi Gibran, Ini Jawaban KPU
Terkait persoalan Gibran yang dinilai melanggar KPU dengan berkampanye di kawasan steril, Gilbert mengatakan itu adalah tindakan yang tidak betetika dan tidak sadar arti aturan yang dibuat Kepala Daerah DKI Jakarta soal CFD.
"Walau tanpa APK, tujuannya adalah sosialisasi karena banyak massa, tapi terlihat malah asosial," tegas Politisi PDIP itu.
Ia mencontohkan, capres dari nomor urut 1, Anies Baswedan sebagai mantan Gubernur DKI, justru tidak memanfaatkan CFD di ibu kota sebagai ajang kampanye.
"Sepatutnya yang bersangkutan cukup datang sebagai warga yang ikut aturan Pergub soal CFD, ikut menikmati jalanan tersebut. Bukan malah menggunakan acara tersebut untuk sosialisasi dengan membagikan susu," ujarnya. (Z-11)
Terkini Lainnya
Jelang Pilkada Serentak 2024, Polda Kalteng Lakukan Pemetaan Titik Rawan
Donald Trump Rayakan Keputusan Imunitas Presiden
Mahkamah Agung Beri Imunitas Sebagian kepada Donald Trump dalam Kasus Pemalsuan Pemilu
Garis Kemiskinan RI Naik Diduga Gara-gara Bansos
Pemilu 2024 Kemunduran Luar Biasa bagi Keterwakilan Perempuan
Partisipasi Warga Jakarta untuk Pemilu 2024 Capai 78%
New York Times Sebut Joe Biden Perlu Mundur dari Pemilu AS 2024
Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Antisipasi Pemprov Jateng
Jelang Pilkada, Rakyat Diminta Sadar dari Hipnotis Politik Populisme ‘ala Jokowi’
Pengamat : Pencalonan Anies di Pilgub DKI Berkaitan dengan Pilpres 2029
Tingginya Partisipasi Pemilih tidak Berbanding dengan Kualitas Demokrasi
Menafsir Politik sebagai Muamalah Duniawiah
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap