Politisi Diingatkan agar tidak Mempolitisasi Bansos
PENGAMAT Kebijakan Publik yang juga Dosen Fakultas Hukum Universitas Trisakti Trubus Rahadiansah mengatakan bansos merupakan instrumen yang efektif untuk membangun kepercayaan publik. Meski demikian, bansos rawan dipolitisasi.
“Apapun alasannya, bansos harus diletakkan pada tataran berkesinambungan. Kalau bisa berkesinambungan, bansos tidak dipolitisasi. Sekarang ada bansos El Nino, padahal sudah tidak ada El Nino. Arahnya sudah jelas kan? Dan jumlahnya (bansos) diperbanyak lagi,”ujar Trubus ketika dihubungi, Senin (18/12).
Sebelumnya Presiden Joko Widodo di sela-sela kunjungan kerjanya ke Provinsi Jawa Timur, membagi-bagikan bansos kepada masyarakat juga bagi para petani. Pemerintah juga memberikan bansos El Nino berupa subsidi uang tunai kepada 18,8 juta Keluarga Penerima Manfaat (PKM).
Baca juga: Bansos Perlu Dikawal agar tidak Dipolitisasi
Trubus menjelaskan bahwa Presiden Keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga memberikan bansos saat mencalonkan diri kembali periode kedua pada 2009 bersama Budiono. Bansos, ujar Trubus, punya kekuatan untuk mendorong masyarakat memilih calon tertentu. Jokowi, dinilainya punya kepentingan yakni memenangkan pasangan calon nomor urut 2 yaitu Prabowo Subianto yang berpasangan dengan Gibran Rakabuming Raka, putera pertama Presiden Jokowi.
“Itu ditiru oleh Presiden Jokowi. Arahnya sudah jelas. Masyarakat bawah memilih yang memberikan bansos. Sementara bansos akan berlanjut asumsinya yang melanjutkan program sekarang, kemungkinan paslon nomor 2 karena mengatakan akan melanjutkan (program Jokowi),” terang Trubus.
Baca juga: Bawaslu Minta Definisi SARA Diperjelas
Trubus menegaskan bahwa bansos program pemerintah. Menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk membantu masyarakat yang miskin dan miskin ekstrem. Agar bansos tidak dipolitisasi, menurutnya kepala daerah harus mengingatkan bahwa bansos program pemerintah yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bukan milik politisi.
“Agak sulit agar bansos bebas dari politisasi,” ucap Trubus.
Ia menjelaskan bahwa bansos juga berefek negatif membuat masyarakat miskin ketergantungan pada program bantuan dari pemerintah. Oleh karena itu, menurutnya pemerintah lebih baik membuka lapangan pekerjaan.
“Pemerintah seharusnya menciptakan lapangan pekerjaan. Itu yang dibutuhkan. Tetapi saat perekonomian masyarakat membaik, masyarakat jadi melawan, pengalaman orde baru yang sangat perhatian pada orang kecil, masyarakatnya makmur ujung-ujungnya melawan pada presidennya. Sekarang bansos jadi dibuat seperti ketergantungan,” tukasnya. (Ind/Z-7)
Terkini Lainnya
4 BUMN dan Bank Tanah Diusulkan Dapat PMN Rp6,1 Triliun
Pemerintah Diminta Kaji Ulang Pembiayaan yang tidak Berdampak ke Masyarakat
Pembiayaan Utang hingga Mei 2024 Capai Rp132,2 Triliun
Pendanaan APBN untuk IKN hingga Mei Capai Rp5,5 Triliun
Pemerintah Pastikan Belum Ada Pembahasan Penaikan Harga BBM
Indef: Anggaran Makan Bergizi Gratis Bebani APBN
Antre Bansos Kelamaan, Sejumlah Lansia Hampir Pingsan
Koordinasi ke Kemensos, Bawaslu Telusuri Bansos Berstiker Prabowo-Gibran
Menko PMK Sebut Bansos 2024 tidak Berhubungan dengan Pemilu
Presiden Jokowi Gencar Bagikan Bansos Jelang Pemilu, Ini Kata Istana
Potensi Politisasi Bansos Kian Masif, Pengamat: Pengawasan Harus Diperkuat
Bansos yang Dijadikan Alat Politik Dikategorikan Korupsi
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap