Mimpi Indonesia Emas Saat Indonesia Dikendalikan Trias Koruptica
![Mimpi Indonesia Emas Saat Indonesia Dikendalikan Trias Koruptica](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/12/7164adc9f00dfc9fc3cfd1e272b4140f.jpg)
AKADEMISI yang merupakan Ketua Dewan Pembina Universitas 17 Agustus 1945 (UTA '45) Jakarta, Rudyono Darsono menilai kekuasaan partai politik (parpol), khususnya waktu atau lamanya memegang kendali kekuasaan, harus dapat dibatasi. Jika tidak, hal ini berpotensi membahayakan negara, sehingga semua pihak terutama orang-orang terdidik, tak tinggal diam.
"Kalau secara konstitusi tidak ada jalan yang mampu membatasi, karena pembodohan dan pemiskinan yang dipelihara oleh negara melalui sistem korupsi nasional yang dikendalikan oleh trias koruptica (eksekutif, legislatif dan yudikatif) yang saat ini terjadi, maka semua orang terdidik harus mau membagikan ilmu dan pengetahuannya untuk menyebarkan dan memberikan pemahaman kepada masyarakat kebanyakan demi NKRI," kata Rudy, Rabu (27/12), kepada wartawan.
Menurut dia, pasti ada risiko yang akan diterima apabila melawan pihak yang hendak mempertahankan kekuasaannya. Baik tekanan secara fisik maupun mental.
Baca juga: Ridwan Mansyur Ogah Pusingkan Anwar Usman
"Dari kelompok yang pasti ingin mempertahankan kekuasaannya dengan segala cara, termasuk cara-cara barbar dan biadab," kata dia.
Kekuasaan yang terlalu lama yang dimiliki partai politik, akan berdampak negatif jika dibiarkan terlalu lama. "Partai politik apa pun yang telah berkuasa terlalu lama harus dilakukan evaluasi dan koreksi secara mendalam melalui proses pergantian atau pemilihan atas kekuasaan politik yang dijalankan lewat pemilu 5 tahunan. Seperti kekuasaan presiden," jelasnya.
Baca juga: Setara Institute Tolak Normalisasi Pelanggaran Konstitusi dalam Pencawapresan Gibran
"Walaupun dalam pemilihan partai politik tidak ada aturan konstitusi yang membatasi," imbuh Rudy.
Jika hal ini tak dilakukan, menurutnya negara akan rusak. Selama 10 tahun terakhir, kata Rudy, Indonesia telah terjebak dalam sistem ekonomi kanibalisme murni. Bukan lagi kapitalis atau sosialis atau kombinasi sosialis dan kapitalis.
"Dimana, trias koruptica mengendalikan negeri, si kaya bukan hanya bertambah kaya dengan bisnisnya, tapi juga sekaligus menghancurkan si miskin, dengan kekuasaan keuangan dan koneksi kekuasaan politik busuknya," tandas Rudy.
Ia mengatakan, dirusaknya sistem dan pelaksanaan penegakan hukum serta keadilan melalui kekuatan trias koruptica yang mengendalikan Indonesia, bukan hanya menciptakan konglomerasi busuk. Tapi juga sekaligus menciptakan rakyat miskin yang merata hampir di seluruh Tanah Air.
"Ini dilakukan oleh politikus korup yang gemar menyalahgunakan kewenangannya demi seonggok harta haram untuk memperkaya diri sendiri dan kelompoknya, serta mempertahankan kekuasaan ke depan yang pasti membutuhkan banyak modal untuk membeli suara-suara rakyat yang memang sengaja dipelihara kebodohan dan kemiskinannya," ungkap Rudy.
"Sistem kanibalisme para pengusaha bandit, dengan menggunakan kekuatan keuangan dan koneksi kekuasaan lebih cenderung melakukan bisnis dengan cara yang kotor untuk menimbun pundi-pundi uangnya, sehingga Indonesia saat ini lebih dikenal dengan sebutan negara para mafia, yang dulu gelar ini lebih dikenal sebagai sebutan untuk negara para mafioso Italia dan di sebagian Amerika bagian selatan," katanya
Kekuasaan partai politik yang hampir dapat dikatakan absolut, lanjut Rudy, membuat penyalahgunaan kewenangan dan korupsi terjadi dengan sangat masif di semua lini. Ini menjadi sangat berbahaya, karena berlangsung hampir tanpa pengawasan yang memadai.
Hal itulah yang menjadi penyebab atau pertimbangan utama, mengapa menurutnya kekuasaan partai politik harus dapat dibatasi dan dievaluasi.
"Kekuasaan yang berkepanjangan dan terlalu lama di era Reformasi saat ini, akan membuat Indonesia masuk kembali ke dalam situasi yang pasti lebih buruk dari rezim Orba maupun rezim Orla dan berpotensi memasuki pintu kehancuran untuk NKRI. Salam Pancasila dan salam NKRI. Bersama kita menjaga negeri," tandas Rudy. (RO/Z-7)
Terkini Lainnya
Kepala Bapanas dan Kabulog Bulog Dilaporkan ke KPK Imbas Demurrage Beras
Pengamat: KPK Dikucilkan, tidak Lagi Disegani
KPK Pelajari Unsur Pencucian Uang di Kasus Suap Bupati Labuhanbatu
Stranas PK: Masih Ada Pungli di Pelabuhan Meski Sudah Pakai Sistem Digital
Bisakah Mantan Napi Koruptor dengan Pidana di Bawah 5 Tahun Ikut Pilkada?
Inovatif dan Kreatif, Kapasitas Pustakawan dalam Pelayanan Perpustakaan
Salim Said di Mata Para Sahabat, Teladan untuk Generasi Muda
Sinar Mas Land Kembangkan Budaya Literasi Siswa, Akademisi, Masyarakat Tangsel
Pertemuan OU5: Kolaborasi Perguruan Tinggi Terbuka dan Jarak Jauh di Asia Tenggara
Pelopor Obat Modern Asli Indonesia, Prof. Raymond Tjandrawinata Jadi Saintis Top 3 Bidang Farmasi
Umur di Tangan Tuhan, Bantuan Hidup Dasar Mesti Dilakukan
Sengkarut-marut Tata Kelola Pertanahan di IKN
Panggung Belakang Kebijakan Tapera
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap