visitaaponce.com

GAGASAN dan pengetahuan ketiga calon wakil presiden (cawapres) terkait tema energi, sumber daya alam (SDA), pangan, pajak karbon, lingkungan hidup, agraria, dan masyarakat adat diuji dalam ajang debat cawapres kedua yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta, Minggu (21/1). 

Dari 8 jalan perubahan yang menjadi misi pasangan Anies-Muhaimin (AMIN), aspirasi tentang desa disinggung pada poin 4, yaitu membangun kota dan desa berbasis kawasan yang manusiawi, berkeadilan, dan saling memajukan.

Keduanya memandang, Indonesia belum mencapai satu kemakmuran, meski dalam rentangan sejarah keberadaan bangsa ini, Indonesia sudah mengalami fase satu bangsa, satu negara, satu NKRI, dan satu tanah air.

Baca juga : Debat Cawapres Belum Tunjukkan Pemahaman Terhadap Isu Krisis Iklim

Masih banyak rakyat yang sulit mendapat akses pendidikan yang layak dan terjangkau. Kemiskinan masih ada dan pengangguran di mana-mana, di sisi lain ketimpangan ekonomi masih mengaga, apalagi di desa-desa jika dibandingkan dengan di kota.

Pasangan capres-cawapres AMIN menilai, kualitas hidup di desa hampir selalu lebih buruk daripada di kota dan hubungan antara kota dan desa cenderung eskploratif. Sektor pertanian dan kelautan yang teramat penting karena memperkerjakan sekitar 30 persen tenaga kerja Indonesia, menurut AMIN, justru menjadi simpul kemiskinan. 

Untuk mengatasi permasalahan tersebut AMIN menawarkan solusi dengan meningkatkan dukungan pemerintah pusat dan daerah bagi pengembangan desa, termasuk melalui peningkatan secara signifikan alokasi Dana Desa, yang manfaatnya disesuaikan dengan kebutuhan desa itu sendiri. Dana Desa dikelola desa, untuk meningkatkan kemajuan ekonomi desa, kesejahteraan masyarakat desa, dan kemandirian pangan nasional.

Baca juga : Ini Janji Anies-Muhaimin untuk Atasi Krisis Iklim dan Reforma Agraria

Muhaimin Iskandar di Ponpes Manbaul Hikam Panji yang ada di Situbondo, Jatim, Jumat (29/12/2023) mengatakan, paslon AMIN jika terpilih menjadi pasangan presiden dan wakil presiden, akan mengatur ulang anggaran desa dan menyertakan anggaran pemerintah pusat dan desa. Cak Imin menilai desa adalah penentu uang rakyat.

“Kalau AMIN menang nanti anggaran pemerintah ini akan dibalik. Tidak hanya di pusat tapi mungkin minimal 50-50 pusat dan daerah, sehingga Pak Kepala Desa penentu penjaga anggaran dan nasib anggaran uang rakyat yang paling penting,” kata Cak Imin kala itu.

Dengan anggaran yang besar itu, Cak Imin nantinya mengharapkan orang-orang yang terpilih mengurus desa, mulai dari pamong hingga kepala desa adalah orang-orang yang mulia dan bertanggung jawab. Orang yang bisa menjadi contoh dan teladan bagi pemerintahan pusat.

Baca juga : Cak Imin: Pengadaan Pangan Nasional tidak Melibatkan Petani Hanya Melibatkan Korporasi

Sementara pesaingnya di nomor urut 2 Prabowo - Gibran memiliki visi misi yang dibungkus dengan Asta Cita. Terkait pembangunan desa, ada poin 6, pasangan Prabowo-Gibran berjanji akan “membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan”.

Pasangan Prabowo-Gibran sangat menyadari kemajuan suatu bangsa, salah satunya dipengaruhi oleh keseimbangan pengembagan yang konkret di setiap wilayah. Pengembangan itu dimulai dari komunitas yang bernama ‘desa’. Dengan mengedepankan pembangunan dari desa dan dari bawah, tandanya negara menghargai peran esensial komunitas desa sebagai pendorong utama pertumbuhan ekonomi.

Pembangunan desa bukan hanya perkara pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga dalam pemberdayaan komunitas lokal melalui pendidikan, pengembangan keterampilan, dan aksesibilitas ke berbagai sumber daya. Melalui strategi yang berfokus pada pendekatan dari desa dan dari bawah kita berupaya agar seluruh masyarakat mendapatkan dampak positif dari pembangunan menyeluruh, penurunan disparitas ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan.

Baca juga : Cak Imin : Reforma Agraria dan Perlindungan Gagal Tanam Antisipasi Dampak Krisis Iklim

Selain itu, Prabowo-Gibran juga menawarkan langkah konkret menyangkut pembangunan desa, antara lain melanjutkan program Keluarga Harapan (PKH), dana desa, subsidi pupuk, MEKAR, dan kartu bantuan pangan non-tunai bagi masyarakat desa. Memastikan agar hasil kekayaan Indonesia bisa digunakan kembali untuk membangun Indonesia. Memperbaiki sistem tata kelola dan pemanfaatan dana desa secara transparan, profesional, dan akuntabel untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat di desa.  Hingga Menambah cakupan transfer dana daerah ke kelurahan dengan penambahan program Dana Kelurahan.

Jika mendapat mandat rakyat dan terpilih sebagai presiden dan wakil presiden, Prabowo-Gibran telah menyiapkan 8 program cepat, yang salah satunya adalah program sektor perumahan rakyat. Terkait hal itu, Prabowo berjanji akan membangun atau merenovasi rumah sebanyak 40 rumah per desa/kelurahan per tahun. Dengan total nasional mencapai tiga juta rumah mulai pada tahun kedua.

Selain itu, terkait ekonomi, Prabowo-Gibran menempatkannya dalam poin ke-3 yang berbunyi “Mencetak dan meningkatkan produktivitas lahan pertanian dengan lumbung pangan desa, daerah, dan nasional.”

Baca juga : Simak! Alasan yang Bikin Investor Maju Mundur Berinvestasi di Tanah Air

Peningkatan produktivitas lahan pertanian melalui berbagai program intensifikasi dan ekstensifikasi lahan, menurut pasangan Prabowo-Gibran, menjadi kunci swasembara pangan. Kedua program tersebut akan digesa di level desa, kecamatan, kabupaten/kota, dan nasional secara efektif, terintegrasi, dan berkelanjutan dengan komoditas padi, jagung, kedelai, singkong, tebu, sagu, dan sukun. Target Prabowo adalah minimal tercipta tambahan 4 hektar luas panen tanaman pangan yang tercapai pada 2029.

Gagasan tentang desa bukan hanya keluar dari Prabowo, jauh sebelum dipercaya jadi cawapres, Gibran Rakabuming Raka juga telah bekerja untuk desa dengan kapasitasnya Wali Kota Solo. Program-program digitalisasi yang dilakukan Gibran di Solo misalnya, terdengar sederhana namun sebenarnya merepresentasikan cara pandang politik desa yang menarik. Banyak program digitalisasi Gibran yang telah dilakukan dan sangat mungkin untuk diterapkan dalam skala nasional, sebut saja seperti program Kampung Digital.

Gebrakan itu dilakukan Gibran saat dipercaya memimpin Kota Solo. Sebanyak 350 kampung digital langsung dicanangkan, dan membuka lebar-lebar UMKM di kampung-kampung untuk memasarkan produksinya. Terdengar sederhana, namun efeknya bisa sangat menyeluruh dan merata di kampung dan desa.
Terakhir, pasangan calon nomor urut 3 Ganjar Pranowo - Mahfud MD memfokuskan kebijakan keduanya terkait pembangunan desa dalam vpoin keempat visi misinya sebagai capres dan cawapres.  Ganjar-Mahfud bertekad mempercepat pemerataan pembangunan ekonomi jika diberi mandat sebagai presiden dan wakil presiden pada Pemilu 2024. 

Baca juga : Kemendagri Dorong Reforma Agraria untuk Tangani Permasalahan Tanah

Salah satunya dengan penguatan pembangunan pedesaan sebagai ujung tombak pembangunan nasional. Bagaimana langkah konkretnya? Pasangan Ganjar-Mahfud akan melaksanakan pembangunan Trisakti desa, yaitu desa yang kuat secara politik, desa yang mandiri secara ekonomi, dan desa yang berkepribadian secara budaya.

Ganjar-Mahfud juga akan melakukan penyempurnaan regulasi terkait desa, yaitu (a) Penetapan desa sebagai Daerah Tingkat III agar dapat langsung melayani masyarakat sehingga desa bisa maju, modern, dan berdaulat. (b) Transformasi kualitas dan penguatan kelembagaan pemerintahan desa (Daerah Tingkat III) untuk meningkatkan pelayanan publik. Dan (c) Desa sebagai ujung tombak revolusi mental melalui reformasi pemanfaatan dana desa berdasarkan prestasi dan kinerja pemerintahan desa.

Selain itu keduanya  juga akan mempercepat transformasi pedesaan yang makmur dan maju melalui pertanian dan agroindustrialisasi pedesaan yang adil, inklusif berkelanjutan, dan modern. Meningkatkan pembangunan desa dan pelayanan warga perdesaan melalui, penguatan pembangunan sarana dan prasarana, infrastruktur, serta pemanfaatan teknologi pertanian dan perikanan di pedesaan. Penguatan sarana dan prasarana pariwisata perdesaan melalui pendampingan usaha serta pengelolaan BUMDes yang berkualitas dan melibatkan masyarakat pedesaan sebagai aktor utama.

Baca juga : Kunjungi Desa Adat Osing Banyuwangi, Ganjar Tegaskan Komitmen Perlindungan Masyarakat Adat

Desa dan hutan menjadi dua bagian yang tidak dapat dipisahkan. Untuk itu, dalam membangun perdesaan Ganjar juga punya janji-janji yang akan dilakukannya terhadap sumber daya hutan yang berorientasi sosial dan berkelanjutan. Antara lain dengan (1) Menjalankan reformasi kehutanan, termasuk perhutanan sosial sebagai bagian dari Reforma Agraria dengan menjadikan kawasan hutan produksi sebagai bagian dari kawasan budi daya untuk pertanian rakyat produktif. (2) Mempertahankan kawasan hutan lindung agar tetap lestari dan berkelanjutan dengan tetap mengakui dan melindungi hak-hak masyarakat adat yang sudah ada.

Ganjar juga akan fokus mengembangkan sistem angkutan umum terintegrasi antarpemukiman, desa, kota, dan provinsi secara bertahap di seluruh Indonesia, dengan beragam moda transportasi umum, termasuk kereta api berbasis rel di kota-kota tertentu, berbasis rel di kota-kota tertentu yang masif, nyaman, murah, dan tepat waktu disertai penyediaan trotoar yang ramah pejalan kaki, dengan konsep 4T Terintegrasi (Tempat tinggal – Tempat kerja – Trotoar – Transportasi publik). (Z-8)