Kemekeu Sebut Utang Luar Negeri tidak Serta Merta untuk Bansos
JURU Bicara Kementerian Keuangan RI Yustinus Prastowo mengatakan penarikan Utang Luar Negeri pemerintah, yang tumbuh 5,4% pada triwulan IV-2023 tidak serta merta diarahkan untuk pembagian bansos.
"Seperti diketahui utang pemerintah tidak serta merta diarahkan untuk pembagian bansos," kata Yustinus, dihubungi Jumat (16/2).
Lebih lanjut dia mengatakan kenaikan utang pemerintah lebih disebabkan untuk mengantisipasi kebutuhan pembiayaan APBN.
Baca juga : Kejar Target Serapan Belanja di Akhir Tahun
"Agar tetap aman dalam menghadapi kondisi ketidakpastian tinggi dan tekanan ekonomi global yang diperkirakan masih akan terjadi di tahun 2024," kata Yustinus.
Sebelumnya Bank Indonesia menyampaikan utang luar negeri Indonesia yang tumbuh 2,7% (yoy), dimana ULN pemerintah pada akhir triwulan IV-2023 sebesar USD196,6 miliar atau tumbuh 5,4% (yoy), karena penarikan pinjaman luar negeri, multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Dari penjabaran data BI, dukungan pembiayaan dari ULN mencakup antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (23,7% dari total uln pemerintah), administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (18,9%), jasa pendidikan (16,6%), konstruksi (14,1%), serta jasa keuangan dan asuransi (9,7%).
Baca juga : Utang Luar Negeri Indonesia Turun pada Oktober 2023
Asisten Gubernur Bank Indonesia Erwin Haryono mengatakan perkembangan ULN pemerintah terutama disebabkan oleh penarikan pinjaman luar negeri, khususnya pinjaman multilateral, untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek.
Pemerintah berkomitmen tetap menjaga kredibilitas dengan memenuhi kewajiban pembayaran pokok dan bunga utang secara tepat waktu, serta mengelola ULN secara hati-hati, efisien, dan akuntabel.
Sebagai salah satu komponen dalam instrumen pembiayaan APBN dan dalam rangka melanjutkan momentum pertumbuhan ekonomi, pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk fokus mendukung upaya pemerintah dalam pembiayaan sektor produktif serta belanja prioritas.
Baca juga : Belanja 7 Sektor Prioritas APBN 2024 Capai Rp2.259 Triliun. Untuk IKN Rp40,6 T
"Posisi ULN pemerintah relatif aman dan terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,8% dari total ULN pemerintah," kata Erwin. (Try/Z-7)
Terkini Lainnya
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai
Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Gubernur BI Lapor Ke Presiden, Nilai Tukar Rupiah Segera Menguat
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Utang Luar Negeri Indonesia Turun di Triwulan I 2024
Cadangan Devisa RI Anjlok Jadi US$136,2 Miliar pada April 2024
Pemerintah harus Mitigasi Pelemahan Rupiah terhadap Dolar AS
Kondisi Utang Luar Negeri Indonesia per Februari 2024
Utang Luar Negeri Indonesia Turun Jadi US$405,7 Miliar di Januari 2024
Mesir Kantongi Tambahan Pinjaman IMF Seiring Anjloknya Pound
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap