visitaaponce.com

MENDAGRI Tito Karnavian mengutarakan pertarungan antara media konvensional dengan media sosial dalam membentuk opini publik tidak bisa dihindari. Hal itu menimbulkan terjadinya revolusi media.

“Ke depan sosial media lebih berpengaruh dibandingkan media konvensional,” ujar Tito pada Konvensi Nasional Media Massa yang diselenggarakan PWI, yang merupakan rangkaian Hari Pers Nasional yang bertemakan ‘Mengawal Hasil Pemilu’ di Putri Duyung Cottage, Jakarta, Senin (19/2). 

Karena itu, ucap Mendagri, digitalisasi media tidak bisa dihindarkan. “Tidak bisa kita melawan digitalisasi. Yang perlu dilakukan adalah how to ride, bagaimana kita mengendarai. How to capitalize, bagaimana kita memanfaatkan itu. Bukan kita menghindari. Jika kita menghindari akan terpental sendiri.”

Baca juga : Pengamat Sebut Tito Karnavian Sulit Netral pada Pemilu 2024

Tito mengatakan saat ini sudah banyak media konvensional beralih ke digital atau melengkapi medianya dengan sosial media. Namun, lanjutnya, yang perlu dilakukan adalah bagaimana mengontrol sosial media. “Kalau media konvensional saya kira sedikit banyak bisa dikontrol.”

Media konvensional, ujarnya, telah dibatasi oleh UU Nomor 40 Tahun 1999 dan Kode Etik Pers. Sementara, ujarnya, sosial media diatur oleh UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) Nomor 11 Tahun 2008.  Ia meyakini sosial media akan semakin kuat pengaruhnya dibandingkan media konvensional. 

Pemilu tidak Sempurna

Tito juga menyinggung tema HPN, yakni Mengawal Hasil Pemilu. “Pemilu adalah bagian penting dalam demokrasi karena Pemilu juga satu-satunya seluruh rakyat menggunakan hak demokrasinya, hak kedaulatannya.”

Baca juga : Ini Alasan Jokowi Tunjuk Tito Karnavian sebagai Plt Menko Polhukam

Indonesia, katanya, merupakan negara terbesar dalam satu hari di dunia. Karena terbesar jumlah penduduk dan dilihat dari demografi dan luasnya diperkirakan masih banyak warga yang tidak paham arti demokrasi maupun tentang surat suara. 

“Tidak heran bila Pemilu, 14 Februari (2024) adalah one the most complicated in the world. Kenapa? Harus mendistribusikan surat suara dalam waktu cepat, di gunung, di laut, di pantai, di pulau-pulau, di hutan yang gak ada aksesnya, sebelum hari H.”

Untuk penyelenggaraan pemilu, tambahnya, negara merekrut hampir delapan juta penyelenggara serta sekitar delapan ratus ribu pengawas (jajaran Bawaslu). 

Baca juga : Resmi Berhentikan Mahfud MD, Jokowi Tunjuk Tito Karnavian jadi Plt Menko Polhukam

Dalam Pemilu semakin rumit, kata Tito, karena disuguhkan banyak pilihan, dari Presiden, anggota legislatif dari DPR RI hingga DPRD kabupaten/kota, maupun Dewan Perwakilan Daerah. “Sampai bingung yang membacanya. Complicated.”

Tapi, ia bersyukur penyelenggaraan pemilu berjalan lancar dan aman. Namun, diakuinya, dalam penyelenggaraan pemilu tidak sempurna karena besarnya jumlah pemilih dan kondisi demografi Indonesia.

Menurut dia, di tengah berbagai permasalahan yang muncul dalam pemilu, hendaknya pers membuat pemberitaan yang objektif berdasarkan fakta bukan opini. Ia berharap dalam pemberitaan media dilakukan dengan proses tracing, yaitu men-track prosesnya, sebab akibatnya secara detail. “Yaitu dengan cara investigasi.” (Ria/Z-7)