TNI Penyebutan OPM Tegaskan Kombatan yang Berhak Jadi Korban
![TNI: Penyebutan OPM Tegaskan Kombatan yang Berhak Jadi Korban](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/04/ef35d7f19c39e69c795b9f2c8fc1a561.jpg)
TENTARA Nasional Indonesia (TNI) tetap mengedepankan operasi teritorial meski mengubah penyebutan Organisasi Papua Merdeka (OPM) dari yang sebelumnya Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB). Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen R Nugraha Gumilar menjelaskan, penyebutan OPM adalah upaya untuk menegaskan bahwa kelompok tersebut adalah tentara.
"Penyebutan OPM menegaskan mereka adalah tentara atau kombatan, sehingga berhak menjadi korban (merujuk hukum humaniter)," ujar Nugraha melalui keterangan tertulis kepada Media Indonesia, Jumat (12/4).
Dengan demikian, sambungnya, prajurit TNI tidak akan ragu-ragu lagi bertindak terhadap OPM. Menurut Nugraha, OPM yang dimaksud oleh pihaknya dalam hal ini adalah kelompok yang terlibat konflik bersenjata.
Baca juga : Lima Anggota KKB Papua Tewas Disergap TNI-Polri
"Ini adalah bentuk perlindungan terhadap prajurit di lapangan," tegasnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan operasi teritorial yang dikedepankan TNI berupaya mengajak semua komponen masyarakat di Papua untuk membangun Bumi Cenderawasih. Ia juga menegaskan, prajurit TNI di sana bakal mengambil langkah tegas jika upaya tersebut dihalangi oleh OPM.
"Jika tidak digubris dan OPM tetap bertindak brutal membunuh, memperkosa, membakar fasilitas umum, maka akan dilakukan tindakan tegas," tandas Nugraha.
Baca juga : Ganti Penyebutan OPM tak Selesaikan Masalah
Sebelumnya, peneliti isu Papua dari Jaringan Damai Papua, Adriana Elisabeth mengatakan, penyebutan OPM untuk mengganti KKB justru bakal menimbulkan kerancuan. Sebab, KKB ataupun juga Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) hanyalah salah satu faksi dalam OPM.
Selain sayap bersenjata, OPM juga memiliki faksi politik di bawah United Liberation Movement for West Papua (ULMWP) serta Komite Nasional Papua Barat (KNPB), faksi yang bergerak melakukan aksi demonstrasi tanpa kekerasan.
Menurutnya, konsekuensi dari politik penamaan itu memungkinkan TNI untuk melakukan pendekatan militer kepada faksi politik dan diplomatis OPM, yakni ULMWP dan KNPB. Padahal, masalah di Papua yang melibatkan dua kelompok tersebut tidak dapat diselesaikan secara bersenjata. (Z-3)
Terkini Lainnya
Polri Tegaskan Tetap Sebut Komplotan Kriminal di Papua KKB
TNI-Polri Bakal Gunakan Kekerasan pada OPM yang Timbulkan Banyak Korban
JK Yakin Konflik di Papua Bisa Diselesaikan dengan Cara Damai
Pemberantas OPM, Tergantung Pada Aspek Dukungan Logistik
Kemampuan TNI-Polri Berantas OPM Tergantung Itikad Pemerintah dan DPR
TNI Terus Buru Pelaku Pembunuhan Aparat di Papua
Prabowo Jalani Operasi Kaki Kiri di RSPPN Bintaro Jakarta
Tim Siber TNI Bergerak Selidik Peretas Data BAIS
Tim Siber TNI masih Dalami Dugaan Peretasan Data BAIS
Tawuran Antarwarga kembali Pecah di Jalan Basuki Rachmat Jaktim
Ada Mobil Berpelat Dinas TNI di Lokasi Pembuatan Uang Palsu Rp 22 Miliar
Anggota TNI yang Tertangkap Basah Main Judol Terancam Sanksi Pecat
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap