Hampir Semua Surat Suara di TPS Ini Tidak Ditandatangani Ketua KPPS
DALAM sidang pemeriksaan lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi, Rabu (29/5) terungkap bahwa hampir semua surat suara di salah satu tempat pemungutan suara (TPS) kelurahan di Ternate, ternyata tidak ditandatangani oleh ketua Kelompok Penyelenggaran Pemungutan Suara (KPPS).
Saksi Partai NasDem saat rekapitulasi tingkat Kecamatan Ternate Selatan, Djasman Abubakar, mengatakan hampir semua surat suara di TPS 08 Kelurahan Tabona tidak ditandatangani Ketua KPPS.
“Pada saat itu, hampir semua saksi kecuali saya menyatakan ini tidak sah,” ujar Djasman di hadapan Majelis Panel 2 yang dipimpin Wakil Ketua MK Saldi Isra didampingi Hakim Konstitusi Ridwan Mansyur dan Hakim Konstitusi Arsul Sani di Ruang Sidang Gedung 2 MK, Jakarta Pusat pada Rabu (29/5).
Baca juga : MK Gelar Sidang Perdana Perkara Sengketa Pileg 2024
Djasman menjelaskan temuan surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS ini berawal dari selisih dua angka pada sertifikat suara pada pemilihan DPRD Kota Ternate Dapil 2.
Namun, ketika pencocokan dengan menghitung surat suara ditemukan banyaknya surat suara yang tidak ditandatangani, hanya ada satu surat suara yang ditandatangani ketua KPPS dan suara itu untuk Partai NasDem.
Akibatnya 221 surat suara dinyatakan tidak sah karena tidak ada tanda tangan ketua KPPS. Karena hal itu, partai NasDem kehilangan suaranya di TPS 08. Dalam permohonannya, NasDem menyebut perolehan suara mereka menjadi berkurang sebanyak 143 suara di TPS tersebut.
Baca juga : MK Tolak Gugatan Partai Garuda Soal Pelanggaran Pemilu di Dapil Lampung Selatan 7
Komisioner KPU Kota Ternate Mu’minah Daeng Barang mengatakan berdasarkan kesimpulan koordinasi KPU dan Bawaslu, surat suara yang tidak ditandatangani ketua KPPS itu tetap dinyatakan tidak sah berdasarkan ketentuan Pasal 386 Undang-Undang tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu).
Ketentuan tersebut menyebutkan surat suara dinyatakan sah apabila ditandatangani oleh ketua KPPS serta tanda coblos pada nomor atau gambar partai politik/calon pada kolom yang disediakan.
Sementara Ketua Bawaslu Kota Ternate Kifli Sahlan menjelaskan ada 222 surat suara pemilihan anggota DPRD Kota Ternate di TPS 08, tetapi 221 surat suara itu tidak ditandatangani ketua KPPS.
Baca juga : KPU Disebut sangat Lincah Dalam Mengubah Hasil Suara Pileg 2024
Atas kelalaiannya, ketua KPPS TPS 08 Kelurahan Tabona telah dihukum berdasarkan ketentuan Pasal 532 UU Pemilu. Ketentuan ini menyatakan setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang dipidana dengan pidana penjara paling lama empat tahun dan denda paling banyak Rp 48 juta.
“Sudah di pengadilan tinggi Pak, Yang Mulia. Jadi, pengadilan negeri lalu kemudian yang bersangkutan banding dan putusan banding di pengadilan tinggi menguatkan putusan yang dikeluarkan pengadilan negeri,” kata Kifli.
Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang pemeriksaan lanjutan PHPU yang dimohonkan Partai NasDem dalam Perkara Nomor 01-01-05-32/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024. Agenda sidang yaitu mendengarkan keterangan saksi/ahli.
Diketahui, Partai NasDem mengajukan sengketa hasil permilu yang berpengaruh pada perolehan kursi DPRD Kabupaten/Kota di 5 Dapil di Provinsi Maluku Utara. Lima dapil dimaksud antara lain berkaitan dengan perolehan kursi DPRD Kota Ternate Dapil Ternate 2, kursi DPRD Kabupaten Halmahera Barat Dapil Halmahera Barat 1 dan Dapil Halmahera Barat 2, kursi DPRD Kabupaten Halmahera Selatan Dapil Halmahera Selatan 3, serta kursi DPRD Kabupaten Pulau Morotai Dapil Morotai 3. (Dis/P-5)
Terkini Lainnya
Jawara Pileg 2024 di Jakarta, Wajar PKS Pasang Standar Tinggi
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Siap-siap, KPU Gelar Pemilu Ulang pada Akhir Juni hingga Juli 2024
KPU Pastikan akan Laksanakan Semua Putusan MK
Jelang Pemilu Ulang, KPU Rekrut Lagi Petugas KPPS di Sejumlah Daerah
Siapkan Pemilu Ulang Berdasarkan Putusan MK, KPU Kumpulkan Jajaran Daerah
Kondisi Hukum Indonesia makin tidak Baik-Baik Saja
Bawaslu Tegaskan Irman Gusman tak Boleh Kampanye Jelang Pemilu Ulang
KPU Gelar Pemilu Ulang di Gorontalo dan Ternate pada 22 Juni 2024
Bawaslu Cegah Calon Berkampanye Sebelum Pemilu Ulang 2024
Bawaslu Pasang Mata Awasi Pelaksanaan Pilkada dan Pemilu Ulang
Jimly Asshiddiqie Minta KPU Hormati Putusan MK
Integrative & Functional Medicine: Pendekatan Holistik dalam Pengobatan Kanker
Hidup Segan Calon Perseorangan
Puncak Haji Berbasis Fikih
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Huluisasi untuk Menyeimbangkan Riset Keanekaragaman Hayati di Indonesia
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap