Plt Kepala Otorita IKN Bantah Negara Melakukan Perampasan Tanah
![Plt Kepala Otorita IKN Bantah Negara Melakukan Perampasan Tanah](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/06/1f02e3f740e2b5ed1424399247effba6.jpg)
PELAKSANA tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Basuki Hadimuljono merespon tudingan koalisi masyarakat sipil Kalimantan Timur (Kaltim) mengenai adanya perampasan tanah oleh pemerintah. Basuki memastikan tidak ada tindakan tersebut.
"Perampasan apa? Apa itu perampasan? Gak ada, gak ada istilah itu," kilah Basuki di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Kamis (6/6).
Basuki enggan pemerintah disebut membantah melakukan perampasan. Sebab, pihaknya tidak melakukan perampasan.
Baca juga : DPR RI Yakin Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono Bisa Atasi Persoalan IKN
"Bukan membantah saya gak ngerti itu gak ada istilah perampasan," terangnya.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) itu memastikan selalu mengingat perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam membangun IKN. Salah satu perintahnya ialah mengutamakan kepentingan masyarakat.
Namun, Basuki mengaku tidak mengetahui apakah semua masyarakat telah dilibatkan. Ia berdalih baru saja mengemban jabatan Plt Kepala Otorita IKN.
Baca juga : Soal Pembebasan Lahan di IKN, Menteri PUPR Basuki: Kepentingan Warga Harus Diutamakan
"Ya belum tau, saya baru ditunjuk," tandasnya.
Sebelumnya, Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kalimantan Timur (Kaltim), Mareta Sari, menyebut ksasus perampasan tanah yang dilakukan negara dinilai masih akan terus terjadi di IKN. Pergantian Kepala Otorita IKN dan Wakilnya tidak akan menyelesaikan konflik perizinan tanah.
"Siapa pun yang menggantikan kepala otoritas, tidak menghilangkan rencana negara mengambil (lahan masyarakat)," ujar Mareta dalam diskusi virtual bertajuk Mundurnya Pimpinan Otorita: Bukti IKN Bermasalah?, di Youtube Sahabat ICW, Rabu (5/6).
Eta, sapaan akrabnya, menjelaskan penunjukkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono sebagai pelaksana tugas (Plt) Kepala Otorita juga tidak menyelesaikan masalah. Basuki dianggap sebagai pihak yang menyembunyikan dokumen perizinan tanah. (Z-1)
Terkini Lainnya
Jokowi akan Pimpin Apel Kehormatan dan Renungan Suci di Memorial Park IKN
Komisi V DPR RI Minta Pemerintah Tunda Program Tapera di 2027
Menteri PU-Pera: Tapera Mungkin Diundur Jika Ada Usulan DPR-MPR
Soal Tapera, Menteri PU-Pera Tunggu Usulan dan Arahan DPR RI
Basuki Hadimuljono: Infrastruktur IKN sudah Berfungsi pada Juli
DPR Minta Informasi Lengkap IKN ke Menteri PU-Pera
PDIP Sebut Penyitaan Barang Milik Staf Hasto Termasuk Perampasan Paksa
KPK Bingung Harun Masiku Kabur Padahal Vonisnya tak Akan Dimiskinkan
Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan Aset
Ingin Memiskinkan Rafael Alun, KPK Ajukan Kasasi
Ini Langkah Anies Bikin Koruptor Jera, Dimiskinkan
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap