Ditjen HAM Kawal Proses Hukum Kasus 18 Remaja yang Dianiaya Polisi di Sumbar
![Ditjen HAM Kawal Proses Hukum Kasus 18 Remaja yang Dianiaya Polisi di Sumbar](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2024/06/effc4678546665500ce228bba974a392.jpg)
DIREKTORAT Jenderal (Ditjen) Hak Asasi Manusia (HAM) Kementerian Hukum dan HAM memastikan memantau penanganan kasus 18 remaja yang mengalami penyiksaan oleh anggota Polda Sumatra Barat. Kanwil KemenkumHAM Sumatra Barat telah diterjunkan ke lokasi kejadian.
"Melalui Kanwil di Sumbar, Kami akan terus mengikuti perkembangan proses ini ke depan," ujar Direktur Jenderal (Dirjen) HAM, Dhahana Putra, dalam keterangan tertulis, Sabtu, 29 Juni 2024.
Dhana menekankan Indonesia berkomitmen mendorong pelindungan hak anak-anak. Ia berharap tidak ada lagi kasus hukum yang melibatkan anak.
Baca juga : Penyiksaan di Mesir Dikategorikan sebagai Kejahatan terhadap Kemanusiaan oleh Kelompok Hak Asasi Manusia
"Jika pun satu ketika ada persoalan anak-anak berhadapan dengan hukum, maka kepentingan terbaik anak harus selalu dikedepankan," bebernya.
Kendati demikian, ia percaya kasus ini akan bergerak ke arah positif. Sebab, Kapolda Sumbar Irjen Suharyono telah mengakui perbuatan anak buahnya.
"Kami mengapresiasi Kapolda Sumatra Barat yang mengedepankan transparansi sehingga dapat menepis adanya kecurigaan masyarakat," terangnya.
Baca juga : Sejarawan: Rumoh Geudong Termasuk Situs Sejarah Aceh
Kapolda Sumbar Irjen Suharyono menyatakan belasan anggota Sabhara terbukti melakukan pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam penangkapan 18 anak yang hendak tawuran di Padang. Hal ini diketahui setelah memeriksa 40 anggota.
“Sekali lagi kami sudah mengumumkan dari hasil penyelidikan dan juga pemeriksaan kami kepada 40-an anggota. Dari jumlah itu, 17 anggota diduga terbukti memenuhi unsur (melanggar)," kata Suharyono kepada wartawan dikutip Jumat, 28 Juni 2024.
Namun, objek pelanggarannya belum dipastikan. Ke-17 anggota yang melanggar aturan masih diperiksa intensif. Termasuk mencari tahu ada atau tidak keterlibatan anggota lain dalam pelanggaran tersebut. Di samping itu, 17 anggota yang dinyatakan melanggar SOP belum ditahan.
“Saat ini mereka juga masih ada di ruang paminal (pengamanan internal) dalam proses pemeriksaan selanjutnya,” ujar jenderal bintang dua itu.
Polda Sumbar mengumumkan ada 17 anggota yang melanggar hukum. Namun, informasi lain menyebutkan ada 18 anggota. Perihal perbedaan data ini telah ditanyakan kepada Kabid Humas Polda Sumbar Kombes Dwi Sulistyawan, namun belum direspons hingga berita ini dibuat. (Z-7)
Terkini Lainnya
Laporan Dewan HAM PBB Berpotensi Digunakan ICC dan ICJ dalam Kasus Israel dan Gaza
Penyelidikan PBB Menuduh Israel dan Hamas Lakukan Kejahatan Perang dan Kemanusiaan
Prodi HI UKI Bersama DPR RI Diskusikan Aturan Intelijen di Indonesia
Asisten Sekjen PDIP Diperiksa KPK, Digeledah hingga Dihujani Pertanyaan
Wapres Ingatkan Penegakan Hukum di Papua tidak Ciderai HAM
Batik Nitik dan Sasirangan, dari Warisan Budaya Menjadi Kekayaan Ekonomi
159 Ribu Narapidana Dapat Remisi Lebaran dari Pemerintah
Yasonna Sebut Tidak Ada Pengistimewaan Bagi Mario Dandy
Laporan Dugaan Korupsi Wamenkumham Naik ke Penyidikan, KPK: Memang Pasti Ditindaklanjuti
Pakar: Rekomendasi Kemenko Polhukam bisa Dimaknai Evaluasi Dirjen AHU
Tantangan Pendidikan di Indonesia
Membenahi Pola Tata Kelola PTN-BH
Ngariksa Peradaban Nusantara di Era Digital
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap