Data Milik Pemerintah Paling Banyak Bocor
BUKAN rahasia lagi kebocoran data milik pemerintah sudah diketahui publik secara luas. Juru Bicara Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Ariandi Putra mengungkapkan sepanjang 2023, BSSN menemukan 207 dugaan pelanggaran basis data.
"BSSN sudah mendeteksi ada 207 dugaan pelanggaran data base sepanjang 2023. Terbanyak di situs administrasi pemerintahan sebanyak 55 persen. Ini wajar, kenapa? Karena sistem elektronik pemerintah banyak sekali," kata Ariandi saat menjadi pembicara di acara Ingram Micro Gear Security Day di Jakarta, Selasa (24/10).
"Ada ribuan sistem elektronik sehingga data breach (data bocor) paling banyak terjadi di pemerintahan. Di sektor teknologi dan informasi hanya 3 persen," lanjutnya.
Untuk mencegahnya, BSSN memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi kebocoran data. BSSN juga bekerja sama dengan Polri untuk memidana pelaku pembobolan data.
baca juga: Penjahat Siber Ambil Keuntungan dari Konflik Israel-Hamas Melalui Surel dan Laman Daring Penipuan
Karena itu, pihaknya memperkuat koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait untuk mengantisipasi kebocoran data lanjutan. BSSN juga bekerjasama dengan Polri dalam hal penindakan dugaan tindak pidana pembobolan data.
BSSN sudah melihat trend siber yang dirilis awal 2023. "Dari kemungkinan itu kami lihat sebagai mitigasi dini. Dalam hal itu perlu kerjasama untuk meminimalisasi kebocoran data dan memperkuat sistem elektronik," tegasnya.
Pada kesempatan sama Country Chief Executive Indonesia, Ingram Micro Mulia Dewi Karnadi mengatakan seiring dengan lanskap digital yang sangat dinamis didorong oleh pengadopsian teknologi terkini seperti Big Data, Cloud, Internet of Things, serta Kecerdasan Artifisial.
"Data beserta analitiknya telah menjadi landasan kritikal bagi lahirnya keputusan-keputusan bisnis penting yang strategis. Sehingga, menjadi sangat jelas bahwa keamanan siber tidak lagi sekadar pilihan, melainkan suatu keharusan mutlak bagi bisnis," terang Dewi.
Ia menambahkan di era konektivitas yang tidak mengenal batas, melindungi perusahaan melalui langkah-langkah keamanan siber yang kokoh hendaknya menjadi komitmen mendasar bagi seluruh enterprise. "Untuk memperkuat ketangguhan dan menjamin keberlangsungan bisnis mereka di masa depan," tegasnya. (N-1)
Terkini Lainnya
DPR Dorong Aturan Turunan UU PDP Diselesaikan
Family Office Harus Didukung Kepastian Hukum dan Keamanan Data
Catat! Tidak Ada Antivirus yang Bisa 100% Mengamankan Data
Gagal Tangani Serangan PDNS, Komunitas Keamanan Siber Desak Menkominfo Mundur
Peretasan PDN Buah dari Obsesi Pemerintah Lakukan Sentralisasi Data
Situs Pemerintah Kerap Jebol, Pengamat Siber: Pengelolaan Data Perlu Ditingkatkan
KSP: Proses Audit Tata Kelola Data dan Keamanan PDNs Tetap Berlanjut
Menko Polhukam: Pemerintah Serius Perkuat Keamanan PDNS
Kemenkominfo dan BSSN Harus Bertanggung Jawab atas Peretasan PDNS
Tinjau Sistem Pemantauan Siber BSSN, Menko Polhukam Soroti Peretasan
Ganti PDNS 2, Pemerintah Targetkan Layanan Publik Kembali Normal
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap