Badan Karantina Pertanian Buka Suara soal Dugaan Maladministrasi PMK
KEPALA Badan Karantina Pertanian (Barantan) Kementerian Pertanian (Kementan) Bambang buka suara soal pernyataan Ombudsman RI yang menyebut adanya dugaan maladministrasi dalam penanganan wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
"Enggak ada maladministrasi. Ini maksudnya Ombudsman apa? Jangan sembarangan komentar," kata Bambang saat dikonfirmasi wartawan, Kamis (14/7).
Bambang mengklaim, sejak dari awal penanganan PMK, Badan Karantina sudah menjalankan secara maksimal dan sesuai regulasi yang ada.
Upaya yang dilakukan seperti pembentukan Satgas PMK dari tingkat pusat hingga ke kabupaten, lalu pengaturan pembatasan lalu lintas hewan, memberikan obat-obatan, desinfektan hingga memberikan vaksinasi ke ternak di wilayah terdampak.
"Sejak awal kejadian PMK, kami sudah kerja keras untuk mencegah atau menangkal penyebaran virusnya. Kami keberatan bila dikatakan ada maladministrasi," ucap Bambang.
Per 12 Juli, Satgas PMK mencatat bahwa 422.401 ekor sapi telah menjalani vaksinasi PMK. Data menyebut PMK telah menular di 246 kabupaten/kota di 22 provinsi di Indonesia dengan mayoritas menyerang.
Badan Karantina menegaskan segala langkah penanganan dan pengendalian PMK dilakukan transparansi.
"Kami minta tunjukan di mana maladministrasinya. Saya juga heran kok Ombudsman cara berpikirnya seperti itu?" pungkasnya.
Baca juga: Ombudsman Dorong Distribusi Vaksin PMK Serentak
Dalam konferensi persnya pada siang hari ini, Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menuding Badan Karantina gagal dalam membendung penyakit eksotik di wilayah Indonesia, termasuk PMK. Berdasarkan data BNPB, total hewan ternak yang sakit karena PMK mencapai 368.059 ekor.
"Ada duguaan kuat maladministrasi yang dilakukan Badan Karantina dalam bentuk kelalaian dan pengabaian dalam melakukan pencegahan setelah mengetahui adanya infeksi PMK," urainya.
Setelah pada 1983 Indonesia dinyatakan bebas dari virus PMK, namun berdasarkan informasi dan dokumen yang dikumpulkan Ombudsman, PMK kembali masuk ke Indonesia pada 2015.
"Namun informasi ini tidak disampaikan ke publik, atau ditutupi oleh pemerintah saat itu," kata Yeka.(OL-5)
Terkini Lainnya
Persoalan PPDB di Yogyakarta Terjadi di Berbagai Tingkatan Sekolah
Cegah Penyiksaan, Pemerintah Didesak Ratifikasi OPCAT
Ombudsman Sumbar Temukan Dugaan Pungli di Sekolah Saat PPDB
Ombudsman Temukan Data Penerima Bantuan Pangan belum Termutakhirkan
Hari Pertama PPDB, Ombudsman NTT Terima 6 Pengaduan
Puluhan Aduan PPDB Diterima Ombusman Jawa Tengah
Kembali Buat Gebrakan, Mentan Libatkan Para “Jawara” Peternakan Sediakan Daging dan Susu
Kementan Gencar Sosialisasikan Kebijakan Pengembangan Tebu Rakyat
Kementan Melepas Ekspor Ubi Jalar ke Jepang dan Korea Selatan
BPS: Nilai Tukar Petani (NTP) Nasional Alami Kenaikan Mencapai 118,77
Kambing Perah, Jurus Baru Dukung Persusuan Nasional
UGM dan Kementan Pecahkan Rekor Muri Minum Susu dengan Peserta Terbanyak
Lingkungan Perempuan Pancasila
Perang Melawan Judi Online
Ujaran Kebencian Menggerus Erosi Budaya
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap