visitaaponce.com

KEMENTERIAN Komunikasi dan Informatika kembali mendapatkan hasil penilaian Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia.

Menkominfo Johnny G Plate menekankan hasil Opini WTP itu menjadi dasar untuk meningkatkan akuntabiltas keuangan negara.

"Tentu saya berterima kasih kepada Anggota III BPK RI Profesor Achsanul Qosasi bersama seluruh tim BPK yang telah melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Kominfo 2021. Seperti disampaikan, Kemenkominfo mendapat predikat Wajar Tanpa Pengecualian dengan 97,8 laporannya telah ditindaklanjuti dan masih tersisa 2,2% yang harus kita selesaikan," jelasnya usai Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Kominfo 2021, di Kantor Kemenkominfo, Jakarta Pusat, Senin (8/8).

Menteri menjelaskan bahwa sisa laporan 2,2% yang akan diselesaikan itu banyak berkaitan dengan dokumen. Oleh karena itu, ia menginstruksikan kepada Sekjen Kemenkominfo untuk segera menindaklanjuti.

"2,2% ini hampir setiap tahun sekitar angkanya segitu, tahun-tahun sebelumnya juga segitu, kementerian dan lembaga lain juga demikian. Jadi bukan hal yang tidak biasa, namun demikian terkait dengan akuntabilitas dan governance keuangan negara inilah yang menjadi perhatian. Saya tentu berharap bahwa tindaklanjutnya akan meningkatkan akuntabilitas dan governance pelaksanaan keuangan negara," ungkap Johnny.

Menurut dia, berbagai program dan kebijakan di Kemenkominfo sebetulnya perlu dilakukan dalam model atau skema tahun jamak. Namun, ada beberapa tuntutan situasi yang harus diselesaikan secepatnya, sehingga hal itu dimasukkan sebagai program tahun tunggal.

Baca juga: Sri Mulyani Klaim Perekonomian Indonesia Sudah Pulih seperti pra-Covid

"Akuntabilitas pelaporan itu sangat penting, sehingga dokumentasi dan prosedur tetap harus menjadi perhatian Kominfo untuk perbaikan-perbaikan laporan keuangan negara di tahun-tahun yang akan datang," tandasnya.

Sementara itu, Anggota III BPK RI Achsanul Qosasi memberikan apresiasi atas capaian Kemenkominfo yang kembali meraih Opini WTP untuk 2021. Menurut Achsanul, Kemenkominfo merupakan salah satu institusi negara yang memiliki peran penting yang bersentuhan langsung dengan masyarakat hingga ke tingkat desa.

"Terhadap hal yang dilakukan oleh Kominfo, karena Kominfo salah satu lembaga negara yang dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan peran komunikasi sampai ke tingkat desa, bagaimana rakyat bisa menerima internet bahkan fasilitas komunikasi sampai tingkat desa," jelasnya.

BPK sendiri telah melakukan pemeriksaan terhadap ratusan desa di seluruh Indonesia yang berkaitan dengan program-program Kemenkominfo, termasuk pembangunan Base Transceiver Station (BTS).

"Kami datang ke sana (berbagai desa di Indonesia yang telah ter-cover layanan BTS Kominfo), dan ada beberapa hal yang memang harus ditindaklanjuti oleh Kominfo. Tapi hasilnya kami berikan predikat yang bagus buat Kominfo terhadap hal yang sudah dilakukan, ini baru seribu BTS yang selesai nanti tahun depan akan dijalankan lebih lancar lagi. Selanjutnya, Kominfo ada 20 temuan yang harus ditindaklanjuti secepatnya dan ini menjadi tugas Pak Menteri sebagai penyelenggara negara," imbuhnya.

Dalam pertemuan tersebut, Menkominfo didampingi Sekjen Mira Tayyiba, Dirjen Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Ismail dan Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Semuel Abrijani Pangerapan.  Sementara, Anggota III BPK Achsanul didampingi Auditor Utama Keuangan Negara III Ahmad Adib Susilo. (RO/OL-16)