9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan
![9 Fraksi DPR Setujui Kerangka Ekonomi Makro RAPBN 2024, Dengan Catatan](https://disk.mediaindonesia.com/thumbs/800x467/news/2023/05/d3d3b1cadd61058ffb5bb6cdc72551d7.jpg)
SEMBILAN fraksi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui usulan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) yang disampaikan pemerintah untuk dibahas lebih lanjut dalam penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2024.
Persetujuan itu dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-24 Masa Sidang V Tahun Persidangan 2022-2023 dengan agenda tanggapan fraksi atas Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2024, Selasa (23/5).
Parlemen juga telah mengagendakan rapat paripurna yang beragendakan pemberian pandangan pemerintah atas tanggapan yang diberikan fraksi pada hari ini. "Pandangan pemerintah atas tanggapan fraksi-fraksi telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah DPR untuk disampaikan dalam rapat paripurna pada Selasa, 30 Mei 2023," ujar Wakil Ketua DPR Lodewijk Freidrich Paulus selaku pimpinan rapat.
Baca juga : Insentif Kendaraan Listrik Dikritik, DPR: Lebih Memihak Masyarakat Kelas Atas
Kendati menyetujui usulan KEM PPKF yang disampaikan pemerintah, sembilan fraksi turut memberikan catatan kepada pengambil kebijakan guna menjadi pertimbangan di dalam pembahasan.
Fraksi PDIP misalnya, meminta agar asumsi-asumsi yang telah disusun pemerintah disertai dengan upaya dan kebijakan yang tepat. Juru Bicara fraksi PDIP Masinton Pasaribu mengatakan, kebijakan yang dimaksud ialah kebijakan yang dapat mendorong konsumsi rumah tangga dan peningkatan produktivitas sektoral.
Baca juga : Menkeu Berencana Kurangi Penerbitan SBN Tahun Ini
Selain itu, kebijakan fiskal yang bakal dijalankan di tahun depan didorong untuk mempercepat transformasi ekonomi inklusif dan berkelanjutan yang dapat ditempuh dengan strategi jangka pendek dan jangka panjang.
"Strategi jangka pendek perlu difokuskan pada percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, akselerasi penurunan stunting, pengendalian inflasi, dan peningkatan investasi. Sedangkan jangka panjang adalah mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia," jelas Masinton.
Middle income trap
Sementara fraksi NasDem memberikan catatan mengenai target-target yang ada di dalam KEM PPKF usulan pemerintah. Salah satunya ialah target pertumbuhan ekonomi yang berkisar 5,3% hingga 5,7% di tahun depan.
Juru Bicara fraksi NasDem Fauzi H. Amro menilai, target tersebut belum mencukupi untuk mendorong Indonesia keluar dari status negara berpendapatan menengah (middle income). Sebab, setidaknya dibutuhkan pertumbuhan 6% bila pemerintah ingin serius mengeluarkan Indonesia dari middle income trap.
"Kita tahu bahwa pertumbuhan ekonomi 5% tidak cukup untuk mengangkat Indonesia dari jurang middle income trap sebelum tahun 2045. NasDem memandang perlu upaya lebih keras dengan bauran kebijakana moeneter dan fiskal agar menyentuh angka pertumbuhan ekonomi 6%," terang Fauzi.
Sedangkan fraksi PKS memberikan catatan mengenai kebijakan insentif perpajakan yang masif diberikan pemerintah. Sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak semestinya dioptimalisasi untuk mengungkit uang masuk ke kas negara, alih-alih sebaliknya.
"Pemeirntah perlu menilai insentif pajak mana yang efektif atau tidak. Pemberian insentif perpajakan tanpa adanya monitoring bisa membuat tidak presisinya estimasi belanja perpajakan," tutur Juru Bicara fraksi PKS Andi Akmal Pasluddin. (Z-4)
Terkini Lainnya
Middle income trap
APBN 2024 Diharapkan Mampu Menjadi Instrumen Percepatan Pembangunan
Puan Maharani: DPR Setujui RUU APBN 2024 Jadi Undang-Undang
Asumsi Dasar Makro 2024 Disepakati, Target Pertumbuhan Ekonomi 5,2%
Pengamat: Dampak Kenaikan Gaji PNS Harus Diperhitungkan secara Cermat
Refleksi Kemerdekaan: Presiden Joko Widodo Bicara soal Tantangan Geopolitik Indonesia
Ketidakhadiran Anggota DPR di Rapur Diklaim karena Prioritaskan Konstituen
Kemenkeu Sudah Anggarkan Rp700 Miliar untuk PDN Tapi Masih Diretas, Dikorupsi?
Pengelola KEK Nongsa Digital Park Apresiasi Layanan Responsif Bea Cukai
Menkeu: Perkuat Sinergi Tingkatkan Investasi Hijau
Paling Lambat Akhir Juni 2024, Begini Cara Padankan NIK dengan NPWP
Gubernur BI Lapor Ke Presiden, Nilai Tukar Rupiah Segera Menguat
Ke Mana Larinya Iuran Tapera?
Pemilu Iran: Pertarungan Dua Kubu Politik yang Sangat Berjarak
Spirit Dedikatif Petugas Haji
Arti Penting Kunjungan Grand Syaikh Al-Azhar
Pancasila, Perempuan, dan Planet
Eskalasi Harga Pangan Tengah Tahun
Iuran Tapera ibarat Masyarakat Berdiri di Air Sebatas Dagu
Polresta Malang Kota dan Kick Andy Foundation Serahkan 37 Kaki Palsu
Turnamen Golf Daikin Jadi Ajang Himpun Dukungan Pencegahan Anak Stunting
Kolaborasi RS Siloam, Telkomsel, dan BenihBaik Gelar Medical Check Up Gratis untuk Veteran
Ulang Tahun, D'Cost Donasi ke 17 Panti Asuhan Melalui BenihBaik.com
Informasi
Rubrikasi
Opini
Ekonomi
Humaniora
Olahraga
Weekend
Video
Sitemap